Dwi Oktrisna: Revolusi Mental (Psikopat) ala Jokowi

Kisah Tri dan Ebri, sebagaimana yang diceritakan dalam cerpen P s i k o yang ditulis oleh Okt Kiau. Tidak menutup kemungkinan diambil dari kisah nyata-refleksi dari pengamatan penulisnya. Hal yang kerap terjadi di tiap pelosok negeri. Mengapa psikososial mewabah, turun temurun dari generasi ke generasi? Sebab perilaku itu tidak disadari sebagai hal yang “cacad” oleh khalayak-dipropagandai tidak hanya oleh media-media psikopat. Bahkan lingkungan masyarakat, guru, lingkungan pergaulan anak, bahkan orang tuanya sendiri ikut pula berperan. Menjadi pemakluman dan sialnya menjadi hal yang sewajarnya terjadi. Korban yang sebagian besar adalah anak-anak itupun, tidak disadari selama ini. Sebenarnya mereka telah mengidap cacat(yang tersembunyi); luka permanen di level psikologisnya, dimana proses penyembuhannya pun tidaklah sesederhana seperti menyembuhkan luka fisik.
.
Sakit mental-gangguan kejiwaan yang kerap menimpa keluarga-keluarga yang memuja berlebihan mazhab patriarki. Apalagi Ayah Tri dan Ebri, siapakah yang tahu pasti, bila ternyata juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama di masa kanak-kanaknya. Perilaku cacad yang gethok tular-massif menggerogoti psikis anak-anak yang lugu tak berdosa, dari generasi ke generasi. Kekerasan yang mungkin saja sudah melekat, menjadi semacam tradisi di masa-masa perang, penuh kekerasan untuk merebut kemerdekaan, saat Orde Lama, sampai pula Orde Baru. Paska tragedi pembantaian kemanusiaan di tahun ’65, era dimana ayah Tri tumbuh dan dilahirkan, setelah jutaan nyawa manusia hilang raib-dibunuhi-ditembaki, bahkan dikubur hidup-hidup, tanpa pernah sekalipun diadili.

.
Naas, satu-satunya pihak yang cuma bisa dimintai tolong oleh Tri pun cumalah Allah semata. Lengkap sudah, bagi mereka anak-anak kecil yang lemah tak berdaya, hidup dalam rumah. Yang kapanpun bisa saja tetiba berubah menjadi kandang binatang-sesekali ladang pembantaian. Tri dan Ebri yang mentalnya sudah cacat sejak dini. Jutaan Tri dan Ebri lain pun mungkin saja saat ini masih mengalami hal tragis yang sama. Saat anda sedang membaca tulisan ini.
.
Kekerasan dalam rumah tangga, yang sebenarnya sudah lama bercokol-mayoritas kerap ditemui dalam kultur keluarga miskin baik itu di perkotaan bahkan di pedesaan. Kini pun booming kembali, terpampang jelas di layar televisi. Berkat artis-artis perempuan ibu kota, ternyata tidak sedikit yang terseret kasus serupa.
.
Hal besar yang menjadi kecil di mata pemerintah, bila itu dialami oleh ibu-ibu dan anak-anak seperti Tri dan Ebri. Hal kecil yang dibesar-besarkan oleh media bila itu dialami oleh artis selebritis.
.
Bilapun selama ini ada anak-anak seperti Tri dan Ebri-mereka yang bisa bertahan, pun keluar dalam pekatnya lumpur kehidupan. Tumbuh kuat layaknya pohon oak, menjadi mutiara bagi sesama, mereka pun bertekad mengkampanyekan gerakan ‘anti kekerasan’. Meskipun sebenarnya mereka menyimpan sakit secara psikologis, hanya saja tak kentara. Sesekali bisa saja emosi mereka kadang kala pun meledak, tak terkontrol, kumat seperti kesurupan. Tak bisa diprediksi, entah kapan dan dimana.
.
Bahkan ada pula yang sampai menikah dan mempunyai satu dua orang anak, berikrar dalam hati tidak akan mengulangi kekerasan-seperti apa yang menimpa dirinya(saat kecil dulu) kepada anak-anaknya. Mereka bertempur setiap hari, dengan diri mereka sendiri. Menahan diri-saat kumat, menjaga diri sendiri sekuat hati, jangan sampai emosi mereka pun meledak di depan anak-istri.
.
Ada juga yang bisa bertahan. Berhasil mandiri. Duh, justru malah membalaskandendamnya-dengan melestarikan kekerasan di dalam rumah tangganya sendiri. Terlebih bila ia pun seorang penguasa(entah pebisnis, politikus, atau pejabat di pemerintahan). Wajar mengapa saat ini, banyak penguasa pun selalu menggunakan cara-cara kotor kekerasan; memanipulasi keadaan dengan menerjunkan preman-preman untuk memerangi mereka, rakyat yang lemah dan tertindas dengan kekerasan, main gusur dan bakar yang seenak udelnya.
.
Perlu langkah-langkah kongkrit dan antisipatif yang urgen dan segera dari Pemerintah, baik itu di lingkup RT, RW, kelurahan di desa-desa hingga sampai ke tingkat kota-propinsi di seluruh pelosok negeri. Untuk menyelamatkan masa depan jutaan generasi anak-anak muda seperti Tri dan Ebri.
.
Sesiapapun dari anda yang mengendus tradisi kekerasan di sekitar anda, maka segeralah dekati. Paling tidak tolonglah, beri perhatian dengan mengajaknya bicara, sharing tentang permasalahan yang dideranya. Menjadi pendengar yang baik bagi mereka, kadang bisa meringankan tekanan batin yang dideritanya. Mampu menyembuhkan sedikit-demi sedikit kerusakan jiwa yang mereka idap, semoga belum terlampau parahnya.
.

https://quantumshifting.files.wordpress.com/2011/12/psycho-illustration.jpg

Pejabat Psikopat

.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar(korban kekerasan) sebaiknya segera diayomi oleh kakak babah, eh negara.
.
Kasus kekerasan bukanlah kasus yang sederhana, perlu langkah-langkah pendampingan-advokasi yang konkrit, inklusif dan berkesinambungan, baik itu kepada pelaku maupun korban. Bilapun kasus kekerasan(baik fisik maupun verbal) tak lagi bisa ditolerir, akut mengancam kesehatan fisik maupun psikologis ibu dan anak-anaknya.
.
Memisahkannya untuk sementara dari pelaku, adalah jalan satu-satunya yang mesti diambil, untuk menghindari kekerasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kerusakan(baik fisik maupun) psikologis korban yang lebih parah lagi.
.
Menetralisir keadaan. Sebelum langkah edukasi lebih lanjut diberikan, kepada pelaku dan korban, demi menghindari langkah perceraian (yang bila dirasa terlalu berlebihan oleh kedua belah pihak).
.
Sebagian besar kasus, timbul sebab akibat permasalahan ekonomi yang sulit, ditambah trauma psikologis yang berat-didera oleh para pelaku di masa kanak-kanaknya. Pelaku yang mungkin (dari latar belakang keluarga miskin ataupun serdadu), kebetulan juga baru saja di PHK-sering kali melampiaskan keterpurukannya, ke orang-orang terdekatnya (seperti istri dan anak-anaknya). Sulitnya mencari nafkah di tengah kondisi perekonomian yang juga sulit seperti sekarang.
.
Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang selalu berbanding lurus dengan berjamurnya kasus-kasus kejahatan(begal, perkosaan, dsb).
.
Hal yang seharusnya perlu diwaspadai(terutama dicegah) oleh berbagai pihak di semua lini elemen masyarakat. Memperbanyak personil aparatus keamanan negara, seperti polisi adalah hal yang sia-sia. Seperti menambal kapal Indonesia yang bolak-balik bocor di sana sini, pun aparat terbatas baik dari jumlah sdm dan energi, lama-lama bisa tenggelam kapal kita bila menyerahkan tanggung jawab itu cuma kepada aparatus negara saja. Perlunya peran serta semua lini dalam elemen masyarakat untuk melakukan tindakan preventif, ketimbang mengobati. Sebagaimana wabah DBD, seperti itulah cara penyebaran penyakit psikososial mewabah di negeri ini.

Ya yang paling vital dari itu semua adalah pencegahan terhadap penyebab mengapa kapal bisa bocor di sana sini, yakni dari mana akar-akar kejahatan itu sendiri bermula. Semua bermula dari duit a.k.a rejeki alias kebijakan ekonomi publik, yang berkaitan dengan rakyat banyak. Hal yang perlu disadari betul oleh para pemimpin-pemegang tampuk kekuasaan negara, terutama pemerintah.
.
Duh, bukankah sungguh merosot betul nilai-nilai kemanusiaan paska reformasi; bila sampai hati mengirimkan petrus-petrus untuk kembali beraksi menembaki bromocorah-padahal itupun rakyatnya sendiri. Tragedi kemanusiaan yang semoga tidak lagi berulang di hari ini.
.
P r i n s i p – p r i n s i p
.
Prinsip yang perlu dicamkan betul oleh penguasa. Karena sebenarnya mereka (para pelaku kejahatan) bukanlah orang-orang jahat. Mereka adalah manusia-manusia juga, manusia biasa-sama-sama manusianya seperti si penguasa itu sendiri. Itulah mengapa; “pendekatan inklusif” ala Gus Dur, masih satu-satunya jalan pendekatan yang paling relevan tak peduli apapun jamannya. Pendekatan yang harusnya bisa diteladani oleh setiap pemimpin (yang itupun cuma lima tahunan). Entah siapapun anda yang terpilih kelak menjadi penggantinya. Bilapun ingin membawa negeri ini ke arah yang lebih baik, camkanlah betul-betul dalam benak anda, prinsip yang utama : manusiakanlah manusia! Lebih jeli melihat akar sebab-akibat timbulnya kejahatan, adalah prinsip yang kedua.
.
Anak TK juga tahu. Kondisi perekonomian yang sulitlah, pengangguran yang membludaklah, yang memicu kejahatan-kekerasan itupun kian merajalela. Bukankah itu semua adalah tanggung jawab pemerintah, yang seharusnya bisa memberikan rasa aman terhadap rakyatnya. Nyatanya, tak juga mampu dipenuhi oleh para pemimpinnya. Malah menggedor satu dua kebijakan yang cacad, labilnya harga BBM, naiknya harga-harga kebutuhan pokok, jelaslah malah membuat resah dan panik iklim ekonomi dalam negeri. Terutama mereka yang berada di tataran level ekonomi (menengah) bawah, mereka yang paling besar merasakan efeknya. Kelas ekonomi (menengah) bawah, buruh tani-pabrik-angkutan-kaum miskin kota-pelajar dan mahasiswa; dengan jumlah massa yang tidak sedikit, yang kapanpun bisa saja meledak berdemontrasi meluapkan kekesalannya.
.
Pemerintah yang selalu lepas tangan-saat efek kebijakannya(yang labil) malah menimbulkan prahara psikososial di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih melepaskan tanggung jawab, dengan memperbesar isu berita-berita kejahatan di media. Begal yang bersimaharajalela, hukuman mati terdakwa markonah, eh narkoba, dan lain-lain isu tak penting lainnya. Demi menutupi aib kecacadan kebijakan pemerintah yang telah digedor-selama ini.
.
Pun bila ada peran masyarakat. Dengan memberi perhatian lebih, dari mereka keluarga yang mampu secara ekonomi. Kepada keluarga-keluarga miskin yang lemah secara ekonomi. Mereka keluarga yang mampu dan berlebih secara ekonomi, tanpa perlu lagi disuruh-suruh; tanpa perlu juga digalakkan oleh pemerintah. Toh sudah pasti mereka menolong, memberi perhatian lebih kepada keluarga-keluarga yang lemah.
.
Namun bantuan yang diberikan oleh mereka hanyalah bersifat temporer yang berlandaskan rasa belas kasihan, tidak juga berefek banyak terhadap pengentasan kemiskinan yang lebih bersifat struktural-sistemik. Kemiskinan struktural yang mewabah kala pemerintah seenak perutnya(maunya yang instan-intan menutup anggaran APBN) dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan cacadnya yang labil, hal yang membuat situasi ekonomi-politik-sosial dalam negeri tidak juga semakin membaik, rupiah anjlok, malah kian suramlah semua. Berkuranglah daya beli masyarakat, berkuranglah margin keuntungan, berkuranglah juga penghasilan, bertambahlah biaya distribusi, PHK besar-besaran. Pun wajar jadi bertambahlah kasus-kasus kekerasan yang tak lagi bisa dibendung dari hari ke hari. Lalu mau dibawa ke arah mana negeri ini?
.
A d v o k a s i
.
Kekerasan adalah musuh utama dari kemanusiaan. Musuh utama dari seluruh bangsa-bangsa (manusia) di seantero bumi. Hukum utama yang wajib dipegang teguh oleh seorang pemimpin negara, agar kekerasan tidak lagi mewabah dan makin meluas di negaranya. Bagaimana caranya. Ya cuma satu itu, sekali lagi ; memanusiakan manusia. Berhenti memecuti rakyat padhane sapi, imbas dari satu dua kebijakan instan-demi meraup rupiah lebih agar APBN tertalangi.
.
Presiden yang dulu gemar blusukan, tentu kini telah memegang kuasa lebih. Ia pun membentuk tim blusukan lebih banyak lagi di daerah. Tim blusukan yang memantau kondisi rakyat di lapisan terbawah, layaknya seorang intel. Namun sayang useless, karena tim itu dibentuk sekedar mengambil informasi, belum juga digunakan sebagai alat revolusi untuk melakukan perubahan.
.
Saat banyak kaum perempuan ditindas, sementara itu Departemen Agama, yang mengurus akta-akta pernikahan mereka tidak juga berperan banyak untuk melindungi kaum perempuan. Mereka yang seharusnya ikut pula bertanggung jawab, paling tidak memberikan perlindungan payung hukum-mengadvokasi pihak perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan selama perjalanan hidupnya mengarungi bahtera ikatan suci perkawinan. Sebuah lembaga negara yang menurut penulis kurang berguna, layaknya ‘dinas penerangan’ belaka-yang pernah ditutup oleh Gus Dur.
.
Sudah saatnya ditransformasi Departemen itu menjadi Departemen Urusan Rumah Tangga. Kantor Urusan Agama, diubah saja agar ada lebih manfaatnya bagi masyarakat, menjadi Kantor Urusan Rumah Tangga. Untuk menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang butuh perhatian lebih serius dari Pemerintah- bagi cita-cita dan masa depan anak-anak di negeri ini. Sebagaimana yang tercatat di data LBH APIK(belum juga yang tidak tercatat), angka KDRT tiga tahun terakhir, semenjak 2011 hingga 2013 cenderung meningkat. Kasus pemerkosaan yang ikut pula meningkat. Hal yang semestinya sangat meresahkan kita semua(kalau masih waras).
.
Perlunya pendampingan untuk pelaku, terutama bagi para pelaku yang psikiknya sakit akibat menganggur. Tawaran pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang si pelaku, atau menawari modal untuk berwirausaha ke pelaku, dan lain sebagainya aktivitas kerja yang dirasa bisa mengembalikan kesehatan jiwa-dan kepercayaan diri si pelaku. Barulah langkah komunikasi partisipatif pun bisa ditempuh untuk mengedukasi lebih lanjut tentang; betapa pentingnya ‘gerakan anti kekerasan’ mulai dari diri mereka sendiri, para suami. Lelaki yang dengan kuasa lebih di atas kaum ibu-perempuan, bisa saja merepresif-melakukan kekerasan seenaknya, seandainya hak-hak mereka dilanggar ataupun tidak dipenuhi oleh istrinya.
.
Kekerasan terhadap perempuan. Hal yang semestinya membuat mereka malu, sekalipun khilaf akibat marah. Suatu waktu dimana perempuan merajuk dan suami pun harus jadi pandai-pandai betul merayu. Di situlah betapa relevannya(ditanamkan sejak dini seharusnya-saat mereka masih anak-anak) sikap kemanusiaan-humanisme ala gus dur untuk senantiasa dipegang teguh sepanjang hayat oleh para suami, memanusiakan manusia. Terutama kepada sesosok perempuan yang menjadi pasangan hidupnya. Feminisme Gus dur yang tak segan-segan membantu istri, mengganti hingga membersihkan popok anak-anaknya.
.
Sementara pendampingan kepada si ibu, yang tidak hanya mentalnya telah juga hancur secara psikologis pun juga rentan secara ekonomi. Ibu yang hidup dari nafkah pelaku selama ini, perlu ditenangkan batinnya terlebih dahulu. Mungkin dihibur dengan bertamasya bersama anak-anaknya, guna melepas semua kekesalan batinnya yang terpendam. Sambil lalu diedukasi lebih lanjut, menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya yang hancur.
.
Menjadi sosok wanita yang kuat-mandiri berwirausaha, kenapa tidak? Untuk berjaga-jaga bila sang suami kembali berulah, mengancam tidak lagi menafkahinya. Kadang di situlah saya merasa sedih. Alasan utama dimana, perempuan-perempuan(terutama yang tidak berkarir) pun selalu merasa kalah. Alasan utama yang selalu membuat mereka selalu pasrah, tidak melaporkannya ke meja hukum. Tentu kondisi yang sangat bertolak belakang dengan kondisi perempuan-perempuan yang berkarir, yang bahkan bercerai pun tak jadi soal baginya. Ia yang bisa membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa mengemis sepersen pun nafkah dari suami.
.
Sedang pendampingan untuk korban anak-anak; menawarkan beasiswa dengan mengirim anak-anaknya ke asrama ataupun pesantren. Sering menjadi solusi yang paling logis untuk saat ini. Untuk menyelamatkan kesehatan mental, psikologis dan spiritual mereka yang rentan (masih dalam pertumbuhan) di masa-masa kanaknya. Keselamatan mereka inilah yang paling menjadi prioritas utama, di atas segala-galanya.
.
Demikian esei ini penulis tulis, akibat keresahan penulis yang begitu kental, terhadap masa depan anak-anak Indonesia (yang rentan terancam secara psikologis). Demi memutus rantai kekerasan yang menghantui negeri ini. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan cerah di esok hari. Mari kita pekikkan bersama ; “Revolusi, revolusi, revolusi (mental) janganlah sampai (anak-anakpun) jadi cacat!”

.

.

.

Penulis seorang GusDurHolic
yang saat ini berprofesi sebagai pengacara
a.k.a pengangguran banyak acara
hidup dan menetap di salah satu kota kecil
di ujung paling ‘timur laut’ pulau Jawa

Iklan