Suharto, Angkatan Darat, dan Amerika Serikat

6

SUHARTO, ANGKATAN DARAT, DAN AMERIKA SERIKAT

.

Dari sudut pandangan kami, sudah barang tentu, percobaan kup yang gagal oleh PKI boleh jadi merupakan perkembangan yang paling efektif untuk memulai pembalikan arah kecenderungan politik di Indonesia.

Howard P. Jones, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, 10 Maret 1965

 

.

Bagi Aidit penggunaan para perwira progresif secara rahasia untuk menyisihkan pimpinan tertinggi sayap kanan Angkatan Darat tentunya tampak sebagai strategi yang cerdas. Baik partai maupun Presiden Sukarno dapat diselamatkan dari Dewan Jenderal dengan satu gebrakan cepat dan tak langsung. Pada saat-saat permulaan Gerakan 30 September tampak akan berhasil: pasukan dikerahkan tanpa tercium jejaknya dan berhasil menciptakan unsur kejutan – jenazah keenam jenderal cukup menjadi bukti. Namun, kejutan ini berumur pendek. Rupanya Aidit tidak menyadari bahwa pihak-pihak lain di dalam kepe- mimpinan Angkatan Darat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) telah menunggu dengan sabar peristiwa semacam G-30-S, dan sudah pula menyiapkan rencana untuk menanggapinya. Sementara jenderal- jenderal dan staf kedutaan besar tidak memperhitungkan G-30-S akan meletus pada 1 Oktober, dan akan membunuh separo dari staf Yani, mereka memang memperhitungkan akan ada semacam aksi dramatik yang melibatkan PKI. Mereka sudah menunggu-nunggu sebuah dalih untuk menghantam partai dan merongrong pemerintahan Sukarno.Tanpa ia sadari Aidit bertindak sesuai dengan keinginan mereka.

 

.

.

Seperti dokumen-dokumen AS yang telah dideklasifikasikan meng- ungkap, pada 1965 jenderal-jenderal itu sadar bahwa mereka tidak bisa melancarkan kudeta dengan gaya lama terhadap Sukarno – ia terlalu populer. Mereka memerlukan dalih. Dalih paling baik yang mereka temukan ialah sebuah percobaan kup yang gagal dan bisa dipersalah- kan kepada PKI. Angkatan Darat, dalam rencana cadangannya, telah menyusun sebuah rencana permainan: mempersalahkan PKI karena percobaan kup, melancarkan perang total terhadap partai, memperta- hankan Sukarno sebagai presiden boneka, dan tahap demi tahap meng- angkat Angkatan Darat masuk ke pemerintahan. Angkatan Darat secara teratur menyampaikan informasi terbaru tentang rencana mereka kepada Kedutaan Besar AS dan tahu bahwa institusi ini dapat mengharapkan AS untuk bantuan diplomatik, militer, dan ekonomi jika waktu pelaksanaan rencana telah tiba. Gerakan 30 September menerobos sebuah institusi bersenjata, yang mengetahui dengan tepat bagaimana harus bereaksi. Bahkan andaikata PKI tidak terlibat sekalipun, hampir bisa dipastikan kesalahan akan dilemparkan kepadanya.

 

.

Saat membaca dokumen-dokumen tentang perencanaan tingkat tinggi Angkatan Darat yang dilakukan sebelum G-30-S meletus, kita akan dikejutkan oleh betapa kejadian-kejadian 1965-67 mengikuti rencana permainan Angkatan Darat. Saya tidak percaya bahwa hubungan erat antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan rencana itu dapat dijelaskan dengan  menyatakan bahwa jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat itu sendiri yang merancang G-30-S. Tentu saja, sangat menggoda untuk memahami G-30-S sebagai usaha kup palsu yang sengaja dirancang untuk gagal.

 

.

Tapi argumen “tangan tersembunyi” semacam itu tidak hanya sukar untuk dipercaya (mengingat kerumitan logistik yang dibutuhkan), tetapi juga mustahil untuk dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Seperti sudah saya kemukakan dalam Bab 2, G-30-S akan dirancang sangat berbeda seandainya ia dimaksudkan sebagai sebuah perangkap. Dalam menelaah operasi-operasi rahasia agen-agen intelijen, kita hendaknya berhati-hati agar tidak mendesak-desakkan teori-teori konspirasi terlalu jauh. Kedutaan Besar AS dan jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak mengendalikan seluruh peristiwa melalui agen-agen ganda.

 

.

Gerakan 30 September berasal dari Aidit, Biro Chusus, dan sekelompok perwira progresif, dan dirancang untuk berhasil. Ia gagal bukan karena sebelum- nya direncanakan untuk gagal, tapi karena ia diorganisasi dengan cara yang sangat buruk dan karena Angkatan Darat telah mempersiapkan pukulan balik. Bahkan andaikata Suharto tidak tahu sebelumnya tentang rencana G-30-S pun, ia dan rekan-rekan sesama jenderal-jenderal pasti akan bereaksi dengan cara serupa. Mungkin saja Angkatan Darat tidak akan mampu mengalahkan G-30-S dengan sangat cepat dan tanpa kesulitan, namun mereka pasti akan mengorganisasi suatu kampanye anti-PKI dan anti-Sukarno yang seperti itu juga.

 

Dengan menolak teori ekstrem konspirasi, kita hendaknya tidak melompat ke ekstrem yang lain dan berpendapat bahwa para pejabat AS serta para jenderal Angkatan Darat terkejut pada 1 Oktober dan menata tanggapan mereka tanpa persiapan. Satu pokok perkara yang dibuat kabur dalam banyak kepustakaan tentang G-30-S, terutama dalam tulisan-tulisan para pejabat AS, adalah bahwa pemerintah AS telah mempersiapkan tentara Indonesia untuk berbentrokan dengan PKI dan merebut kekuasaan negara.1 Dari 1958 sampai 1965 Amerika Serikat melatih, mendanai, memberi nasihat, dan memasok Angkatan Darat sebegitu rupa sehingga dapat mengubahnya menjadi negara di dalam negara. Di bawah Nasution dan Yani Angkatan Darat berangsur- angsur memperluas kekuasaannya, mengonsolidasi korps perwiranya, dan menjadikan institusi ini sebagai pemerintahan dalam penantian. Selama bulan-bulan menjelang Oktober 1965 Amerika Serikat dan Angkatan Darat menginginkan terjadi suatu peristiwa semacam G-30-S. Mereka sibuk menciptakan kondisi untuk itu dan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Amerika Serikat tidak membiarkan persaingan antara Angkatan Darat dan PKI terjadi oleh kebetulan semata-mata.

.

Dalam satu peristiwa 1 Oktober 1965 ini terkandung sejarah per- saingan antara kekuatan komunis dan kekuatan antikomunis sedunia yang berkepanjangan dan ruwet, yang meluas dari perseteruan di tingkat desa sampai ke politik tingkat tinggi kebijakan luar negeri AS. Bagian ini merupakan telaah singkat tentang pertentangan pascakolonial di Indonesia antara perwira-perwira Angkatan Darat dan PKI dan sebagian besar berdasarkan pada dokumen-dokumen pemerintah AS yang sudah dideklasifikasikan. Telaah dimulai dengan memeriksa bagaimana Amerika Serikat membangun persekutuan yang kukuh dengan Angkatan Darat dalam  akhir  1950-an  dan  diakhiri  dengan  memeriksa  bagaimana Angkatan Darat menanggapi meletusnya G-30-S pada 1965. Akhirnya, bab ini dimaksud untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Darat sampai mengeramatkan sebuah putsch yang relatif kecil menjadi sebuah kejahatan terbesar dalam sejarah Indonesia, sesuatu yang menuntut penahanan massal dan pembantaian sebagai tanggapan.

 

 

 

.

ASAL-MUASAL PERSEKUTUAN AMERIKA SERIKAT DAN ANGKATAN DARAT

 

.

Sampai akhir 1950-an tidak terlihat bahwa pemerintah AS dan Angkatan Darat Indonesia akan mempunyai masa depan bersama yang gilang- gemilang. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower (1952-1960) berpikir tentang bagaimana memecah-belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Bagi mereka, Presiden Sukarno merupakan sebuah kutukan. Politik luar negerinya yang bebas aktif (yang tegas dipamer- kan pada Konferensi Asia Afrika 1955), hujatan berulangnya terhadap imperialisme Barat, dan kesediaannya merangkul PKI sebagai bagian integral dalam politik Indonesia ditafsirkan di Washington sebagai bukti kesetiaan Sukarno kepada Moskow dan Beijing. Eisenhower dan Dulles bersaudara – Allen sebagai kepala CIA dan John Foster sebagai kepala Departemen Luar Negeri – memandang semua pemimpin nasionalis Dunia Ketiga yang ingin tetap netral di tengah-tengah perang dingin sebagai antek-antek komunis. Dengan penuh keyakinan akan hak mereka untuk memilih-milih pemimpin di negara-negara asing, Eisenhower dan dua bersaudara Dulles berulang kali menggunakan operasi rahasia CIA untuk menumbangkan pemimpin-pemimpin nasionalis: Mossadegh di Iran pada 1953, Arbenz di Guatemala pada 1954, dan Souvanna Phouma di Laos pada 1960. Dulles bersaudara melihat Sukarno pun sebagai tokoh lain yang menjengkelkan, yang harus disingkirkan dari panggung dunia.2

 

.

Sesudah PKI memenangi pemilihan umum daerah pada pertengahan 1957, Dulles bersaudara berpikir waktunya telah tiba untuk bergerak melawan Sukarno. Sikap lunak Sukarno terhadap komunisme dan du- kungannya kepada pemilu yang demokratis terlihat sebagai memberi PKI jalan lapang menuju istana kepresidenan. Dulles bersaudara menolak nasihat bijak Duta Besar AS di Jakarta, John Allison, yang mengata- kan bahwa ancaman komunis tidak cukup gawat untuk membenarkan penggulingan terhadap Sukarno. Dalam imajinasi berkobar-kobar para prajurit perang dingin di Washington, PKI telah memenangi “mayoritas mutlak” dari pemilih di Jawa dalam pemilu daerah 1957.3 (PKI hanya menang 27%.) Dulles bersaudara menjadi yakin bahwa Jawa telah jatuh ke tangan kaum komunis dan lebih baik memisahkannya dari daerah lain di Indonesia.

.

Dalam menghadapi kaum komunis di Asia, prinsip yang menjadi pedoman pemerintah Eisenhower ialah membagi negara-negara menjadi kawasan-kawasan komunis dan nonkomunis. Pelajaran dari lepasnya Tiongkok pada 1949 ialah lebih baik merelakan yang sudah lepas dan membiarkan sesuatu wilayah jatuh ke tangan komunis, ketimbang memperpanjang perang berlarut-larut di seluruh negeri. Oleh karena itu Amerika Serikat mau membagi Korea dan Vietnam menjadi paro utara dan paro selatan. Pada akhir 1957 pemerintah Eisenhower berpendapat bahwa kebangkitan PKI, khususnya di Jawa, berarti telah datang saatnya untuk memecah-belah kepulauan Indonesia menjadi satuan-satuan yang lebih kecil.

.

Pemberontakan-pemberontakan oleh kolonel-kolonel Angkatan Darat berbasis di daerah-daerah di Sumatra dan Sulawesi dilihat oleh pemerintah Eisenhower sebagai kendaraan sempurna untuk mengiso- lasi Jawa. Letnan Kolonel Ahmad Husein, Panglima Sumatra Barat, merebut kekuasaan dari gubernur pemerintah sipil pada 20 Desember 1956. Kolonel Simbolon, panglima seluruh belahan utara Pulau Sumatra

(yang bermarkas di Medan), mencanangkan dirinya sebagai gubernur wilayah itu dua hari kemudian. Letnan Kolonel Barlian, Panglima wilayah paro selatan Sumatra (bermarkas di Palembang), menyusul rekan- rekannya dengan mendongkel gubernur di wilayahnya pada Maret 1957. Ketiga kolonel tersebut semuanya menuntut otonomi yang lebih luas bagi provinsi-provinsi mereka dalam berhadapan dengan pemerintah pusat, pembubaran kabinet yang ada, dan mengembalikan kekuasaan Mohammad Hatta, seorang tokoh politik Sumatra yang telah mengun- durkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956.

.

Demi alasan yang sama panglima militer seluruh bagian timur Indonesia (termasuk Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil) memberontak terhadap pemerintah sipil dan menyatakan wilayahnya dalam keadaan perang pada Maret 1957. Letnan Kolonel Sumual, yang bermarkas di kota Makassar, mengumumkan apa yang dinamakannya “perjuangan semesta alam,” yang terkenal dalam akronimnya “Permesta.”. Ia juga mengulangi tuntutan tiga kolonel rekan-rekannya di Sumatra. Semua perwira pemberontak ini pada dasarnya mengingini suatu peme- rintahan pusat yang direformasi, bukan pecahan negara-negara merdeka yang berserakan.

 

.

Kembali di Washington, arti penting pemberontakan-pemberontakan ini sangat dibesar-besarkan. Dalam sidang Dewan Keamanan Nasional (NSC, National Security Council) pada Maret 1957 Allen Dulles menyatakan bahwa “proses disintegrasi di Indonesia sedang terus berlanjut sampai pada tahap tinggal pulau Jawa saja yang masih di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Angkatan bersenjata di semua pulau-pulau di luar [Jawa] telah menyatakan kemerdekaan mereka dari pemerintah pusat di Jakarta.”4 Penilaian tidak tepat semacam ini meyakinkan para penentu kebijakan bahwa Amerika Serikat harus berbalik melawan na- sionalisme Indonesia.

.

Mula-mula Sukarno bersikap tanggap terhadap tuntutan para pemberontak. Pembentukan kabinet baru pada April, penyelenggaraan konferensi perujukan kembali segera sesudah itu, pengiriman dana tambahan ke daerah-daerah, dan keberlanjutan prospek pengembangan karier dalam ketentaraan nasional bagi para kolonel itu sendiri adalah semua faktor yang meredakan kekerasan hati para pemberontak. Tapi pemerintah Eisenhower, melalui kontak-kontak rahasianya dengan para kolonel pembangkang, tetap berpendapat bahwa mereka melawan bujuk rayu Sukarno. Sebuah komite ad hoc untuk Indonesia dalam Dewan Keamanan Nasional AS dalam September 1957 menyimpulkan bahwa Amerika Serikat harus “memperkuat kebulatan tekad, kemauan dan kepaduan pasukan antikomunisnya di pulau-pulau luar Jawa,” sehingga mereka bisa berperanan sebagai “titik penggalangan kekuatan jika kaum komunis menguasai Jawa.”5  Dukungan material AS menumbuhkan kepercayaan diri pada para pemberontak untuk menolak setiap penye- lesaian yang dirundingkan. CIA memberikan uang muka sebesar $50.000 kepada Kolonel Simbolon di Sumatra Utara pada awal Oktober 1957 dan mulai mengirim senjata pada bulan berikut.

.

.

Walaupun pemberontakan-pemberontakan ini tidak mulai dengan maksud mendongkel pemerintah Jakarta, mereka kemudian mempunyai maksud demikian pada awal 1958, terutama oleh pengaruh pemerin- tah AS. Para kolonel itu, karena dibanjiri dolar dan senjata oleh CIA, lalu menjadi lebih ambisius. Pada 15 Februari 1958, Kolonel Husein mengumumkan pemerintah nasional baru, yaitu Pemerintah Revolu- sioner Republik Indonesia, atau disingkat sebagai PRRI. Ia menuntut agar negara-negara asing membekukan aktiva Jakarta di luar negeri dan memindahkan kedutaan besar-kedutaan besar mereka dari Jakarta ke Sumatra Barat. Menghadapi pernyataan perang yang terang-terangan itu, pemerintah Sukarno memutuskan bahwa pilihan satu-satunya hanyalah menjawabnya dengan kekuatan militer. Tindakan ofensif tentara Indonesia dilancarkan sepekan sesudah pengumuman Husein. Angkatan Udara membom sasaran-sasaran penting PRRI dan me- nerjunkan dari udara batalyon-batalyon dari Jawa di Sumatra. Karena tidak memiliki pesawat terbang, senjata penangkis serangan udara, dan kapal selam, para kolonel pemberontak di Sumatra rentan terhadap pemboman melalui udara dan laut. Kekurangan tambahan lainnya lagi ialah moral, banyak pasukan kolonel-kolonel itu tidak mau berperang melawan tentara Indonesia. Satu demi satu kota-kota penting di Sumatra jatuh dalam Maret dan April sampai ibu kota PRRI, kota pegunungan Bukittinggi, direbut kembali pada 4 Mei. Walaupun sisa-sisa pasukan pemberontak yang tersebar beralih masuk hutan dan melancarkan perang gerilya sporadik selama tiga tahun berikutnya, PRRI di Sumatra dengan mangkus dibereskan pada saat itu.

.

 

Kemenangan Jakarta di bagian timur Indonesia memerlukan waktu lebih lama karena CIA memberi bantuan kekuatan udara kepada para pemberontak. Beroperasi dari pangkalan udara Manado, sebuah kota di ujung utara Sulawesi yang dekat dengan pangkalan udara AS di Filipina, CIA melepas satu armada dengan delapan atau sembilan pesawat terbang yang diawaki pilot-pilot berkebangsaan Amerika, Taiwan, dan Filipina. Armada udara kecil ini sangat merintangi tentara Indonesia dengan pemboman atas kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan udara di seluruh kawasan Indonesia timur. CIA serta-merta menghentikan bantuan udaranya pada akhir Mei 1958 ketika seorang pilot Amerika, Allen Pope, ditembak jatuh dan ditangkap hidup-hidup sesudah melakukan pemboman atas kota Ambon – serangan membabi buta yang membunuh sekitar tujuh ratus penduduk sipil. Sesegera sesudah pesawat-pesawat udara CIA tidak lagi beroperasi, Jakarta dengan cepat berhasil menunduk- kan para pemberontak di Manado.

.

Pemerintah Eisenhower mulai menilai kembali strateginya ketika para kolonel pemberontak jatuh dan kalah. Dunia impian penuh petualangan dari aksi rahasia AS mulai berantakan. Melihat bahwa perwira-perwira Indonesia yang menumpas kolonel-kolonel pemberontak adalah perwira-perwira antikomunis (seperti Nasution dan Yani), Washing- ton menyadari bahwa menyabot tentara Indonesia kontraproduktif. Dukungan AS kepada para pemberontak berarti mengadu perwira- perwira antikomunis satu sama lain. PKI tampil dengan popularitas lebih besar karena kebijakannya tentang imperialisme AS menjadi dikukuhkan oleh pengalaman. Dengan persenjataan AS ditemukan di Sumatra dan pilot AS ditembak jatuh di atas Ambon, bangsa Indonesia bisa melihat langsung bahwa Amerika Serikat memang benar-benar berusaha untuk mencerai-beraikan tanah air mereka.

.

Hasil peninjauan kembali pemerintahan Eisenhower ialah pembalikan kebijakan di Washington. Alih-alih mencoba melucuti Indonesia, Amerika Serikat akan mendukung para perwira Angkatan Darat yang antikomunis di Jakarta dan bersandar kepada mereka untuk menegah gerak PKI. Kebijakan baru ini memperoleh perumusannya secara siste- matik di dalam sebuah dokumen Dewan Keamanan Nasional (NSC),

 

.

“Laporan Khusus Tentang Indonesia” yang ditulis dalam Januari 1959.6 NSC melihat Angkatan Darat sebagai “perintang utama terhadap perkembangan kekuatan komunis lebih lanjut.” Kekuatan sipil nonkomunis di dalam partai-partai politik “dengan dukungan Angkatan Darat bisa berbalik melawan partai komunis di gelanggang politik.” Dokumen NSC menganjurkan Eisenhower agar memperkuat hubungan AS dengan tentara Indonesia agar institusi ini mampu “memerangi kiprah kaum komunis.” Untuk memastikan bahwa pimpinan Angkatan Darat mau dan mampu memenuhi peranannya sebagai ujung tombak kekuatan antikomunis, Gedung Putih menyumbang perlengkapan dalam jumlah besar-besaran.7

 

.

Strategi baru AS untuk memerangi PKI ini sungguh canggih, terutama jika dibandingkan dengan kekasaran strateginya yang lama. NSC menyadari bahwa PKI sudah mendapat kepercayaan nasional yang tak termakzulkan. Partai ini terorganisasi dengan sangat baik, berdisiplin tinggi, dan luar biasa populer. Menurut penilaian NSC, PKI “mungkin sekali akan tumbuh sebagai partai terbesar di Indonesia” jika Sukarno tidak menangguhkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 1959.8

Angkatan Darat tidak bisa asal menyerang kaum komunis dengan cara berangasan, “Tindakan terang-terangan menindas PKI akan sulit dibe- narkan atas dasar politik dalam negeri, dan akan menghadapkan peme- rintahan siapa pun yang mengambil tindakan tersebut kepada tuduhan telah takluk kepada tekanan Barat.”9 Angkatan Darat harus mendekati PKI dengan kelihaian musang berbulu ayam. Setiap serangan terhadap PKI harus bisa dibenarkan sesuai dengan rambu-rambu nasionalisme Indonesia yang diperjuangkan oleh partai itu sendiri.

 

.

Siasat yang digunakan adalah terus-menerus memprovokasi PKI agar melakukan tindakan gegabah yang akan menampilkan partai tersebut sebagai antinasional. Dokumen NSC tahun 1959 menekankan bahwa dalam memberikan bantuannya kepada Angkatan Darat Amerika Serikat harus memprioritaskan “permintaan bantuan untuk program dan proyek yang akan membuka kesempatan untuk mengisolasi PKI, menggiring partai ke posisi bertentangan secara terang-terangan dengan pemerintah Indonesia, sehingga dengan demikian terciptalah alasan-alasan untuk melakukan tindakan represif yang secara politik bisa dibenarkan dari sudut kepentingan Indonesia sendiri.”10  Strategi tetap AS dari 1959 sampai 1965 ialah membantu para perwira Angkatan Darat mempersiap- kan diri untuk melakukan serangan hebat terhadap PKI. Howard Jones, Duta Besar di Jakarta selama tujuh tahun (1958-1965) dan salah seorang arsitek utama kebijakan tersebut, memasok anasir kesinambungan yang penting bagi tiga pemerintahan AS, Eisenhower-Kennedy-Johnson.

 

 

 

.

MENATA PANGGUNG UNTUK BENTROKAN

 

.

Sejalan  dengan  kebijakan  pembangunan  Angkatan  Darat  sebagai benteng perlawanan terhadap PKI, pemerintah AS memberi pelatihan kepada perwira-perwira Angkatan Darat di Amerika Serikat, memberi sumbangan dan menjual persenjataan, serta memberi bantuan keuangan.

.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Nasution adalah “anak mas” Amerika; kegigihan semangat antikomunisnya meyakinkan para pembesar di Washington bahwa Angkatan Darat benar-benar merupakan harapan paling baik untuk menjinakkan PKI. Berulang kali Nasution memberi jaminan kepada para pejabat AS bahwa Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut kekuasaan. Gabungan kepala-kepala staf AS memberi pembenaran bantuan untuk Angkatan Darat Indonesia pada 1958 sebagai dorongan bagi Nasution agar “melaksanakan ‘rencana’- nya untuk mengendalikan kaum komunis.”11  Sesudah Sukarno me- nyingkirkan Nasution pada Juni 1962, mengangkatnya untuk jabatan administratif sebagai panglima angkatan bersenjata, dan dengan demikian membebaskannya dari jabatan sebagai panglima pasukan, penggantinya, Letnan Jenderal Yani, meneruskan sikap antikomunis yang sama.

.

Dalam Agustus 1958 Amerika Serikat memulai program bantuan militer dengan memasok perlengkapan untuk militer, khususnya Angkatan Darat, dan melatih para perwira di Amerika Serikat. Dari 1958 sampai 1965 Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan sekitar $10 juta sampai $20 juta untuk bantuan militer Indonesia.12 .

.

Program pendidikan perwira Angkatan Darat Indonesia di sekolah-sekolah seperti di Fort Bragg dan Fort Leavenworth merupakan program yang menyeluruh. Dari 1950 sampai 1965 sekitar 2.800 perwira Angkatan Darat Indonesia dikirim ke Amerika Serikat untuk sekolah – sebagian besar sesudah 1958. Jumlah itu kira-kira merupakan seperlima sampai seperempat dari seluruh jumlah perwira Angkatan Darat.13 Melalui pendidikan ini Amerika Serikat bisa membangun kontak-kontak yang luas dengan Angkatan Darat Indonesia. Tentu saja tidak semua perwira yang disekolahkan di Amerika Serikat menjadi pengikut-pengikut setia perjuangan antikomunis. Tapi program yang berskala sedemikan besar tentu membawa pengaruh terhadap wawasan politik sementara perwira. Pada awal 1960-an para pejabat AS memang merasa telah memperoleh sukses dengan program itu.

 

.

Pada 1964 Dean Rusk menulis sebuah memo kepada Presiden Johnson untuk menjelaskan bahwa bantuan AS kepada tentara Indonesia dari sudut kemiliteran kecil saja artinya tapi “memungkinkan kita untuk menjalin hubungan tertentu dengan elemen-elemen kunci di Indonesia yang menaruh perhatian dan mampu melawan perebutan kekuasaan oleh kaum komunis”

(kursif penegas sesuai aslinya).14

 

.

Selain  melatih  perwira,  pemerintah  AS  juga  menggalakkan “civic action.” Walaupun pada mulanya Amerika Serikat membentuk civic action untuk militer dalam perjuangan melawan perang gerilya, Amerika Serikat berniat melaksanakannya di Indonesia sebagai sarana penangkal pengaruh politik PKI. Pemerintah AS merumuskan civic action sebagai penggunaan militer “pada proyek-proyek yang berguna bagi segala tingkatan penduduk setempat dalam bidang-bidang seperti pendidikan, pelatihan, pekerjaan umum, pertanian, transportasi, komu- nikasi, kesehatan, sanitasi dan lain-lain yang memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial, yang juga akan berguna bagi bertambah baiknya posisi angkatan bersenjata di tengah masyarakat.”15

.

Inilah sebuah program, yang dalam istilah klise, untuk merebut hati dan pikiran. Dengan civic action tentara Indonesia harus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya dijalankan kaum sipil. Prajurit menjadi pejabat di dalam pemerintahan sipil, seperti misalnya lurah desa, dan membangun proyek-proyek prasarana, seperti jembatan dan jalan. Pada 1962 NSC mendorong gagasan untuk memperkuat peranan tentara Indonesia dalam “kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial.”16

.

Dipimpin oleh konsepsi Nasution tentang “perang teritorial,” pada praktiknya sejak awal 1950-an tentara Indonesia telah menempatkan dirinya di tengah kehidupan sipil. Apa yang diusulkan oleh pemerin- tah Kennedy pada awal 1960-an adalah dukungan AS untuk program Angkatan Darat Indonesia yang sudah berjalan.17 Program civic action Angkatan Darat Indonesia yang baru diresmikan itu sebagian besar di bawah pimpinan Kolonel George Benson, yang jabatan resminya dari Agustus 1962 sampai Juli 1965 adalah pembantu khusus duta besar AS untuk urusan civic action. Benson mendapat kepercayaan penuh dari Panglima Angkatan Darat Yani, yang telah dikenal Benson sejak saat ia menjadi atase militer AS di kedutaan besar di Jakarta (1956-

1959), sehingga ia dibiarkan leluasa bekerja di kalangan Angkatan Darat Indonesia.18

.

Satu manfaat civic action ialah program ini memberikan selubung bagi operasi rahasia terhadap PKI. Komite NSC untuk pengikisan pemberontakan (counterinsurgency) pada Desember 1961 menyetujui pengeluaran biaya untuk Indonesia “guna menyokong kegiatan-kegiatan civic action dan antikomunis,” yang akan memuat “pelatihan rahasia bagi personil militer dan sipil terpilih, yang akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan kunci di dalam [di sini sensor mencatat peng- hapusan ‘kurang dari 1 baris teks asli’] program civic action.”19 Banyaknya bagian tulisan yang dihilangkan dari dokumen yang telah dideklasifikasi ini memberi kesan bahwa program civic action meliputi operasi-operasi terselubung yang peka di Indonesia.

.

Angkatan Darat Indonesia mengikuti strategi gaya Gramsci dalam versinya sendiri: menerabas ranah-ranah strategis dalam masyarakat sipil sebelum melancarkan usaha merebut kekuasaan negara. Angkatan Darat mempunyai “golongan fungsional”-nya sendiri, yaitu Golongan Karya (Golkar), yang mirip dengan partai politik; serikat buruh, yaitu Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI); surat kabar, yaitu Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha; sekelompok tokoh-tokoh budaya yang bekerja sama erat dengan para perwira antikomunis (misalnya penulis Wiratmo Sukito, pemrakarsa Manifes Kebudayaan yang telah menyulut  badai  kontroversi  pada  1963). 

.

Dengan  menumbuhkan berbagai sayap dan front yang sangat luas, Angkatan Darat menjadikan dirinya sendiri sebagai bayangan serupa PKI. Undang-undang keadaan darurat perang yang diumumkan pada Maret 1957 sebagai jawaban terhadap pemberontakan PRRI/Permesta memberi kekuasaan istimewa kepada Angkatan Darat untuk campur tangan dalam kehidupan politik sipil. Seperti Daniel Lev mengatakan, “Undang-undang keadaan darurat perang telah menjadi piagam politik Angkatan Darat.”20 Para panglima Angkatan Darat di daerah-daerah melakukan pembatasan terhadap pers, menahan tokoh-tokoh politik, dan memberlakukan undang-undang tak tertulis mereka sendiri. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam Desember 1957 memberi kesempatan bagi Angkatan Darat memasuki dunia perekonomian. Banyak panglima menjadi pengusaha, memperoleh keuntungan berlimpah dari perkebunan, pabrik, usaha impor-ekspor, dan penyelundupan.21

.

Mereka menumpuk dana yang cukup besar untuk membiayai usaha mereka menerobos tempat-tempat strategis di tengah masyarakat sipil. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an Angkatan Darat di bawah Nasution mendesakkan bentuk negara korpo- ratis, militer, yang di dalamnya partai politik dihapus dan ranah publik dikosongkan dari pertarungan politik.22 

.

Sjahrir memperingatkan bahwa perwira-perwira Nasution memendam “cita-cita militeristik dan fasis” untuk pemerintah Indonesia.23

 

Banyak pejabat dari kalangan pemerintahan Kennedy percaya bahwa ketertiban politik dan pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga tertentu bisa tercapai dengan baik melalui pemerintahan militer. Para pejabat AS ini beranggapan bahwa militer sering kali merupakan lembaga yang terorganisasi paling baik, dan oleh karena itu paling layak memimpin pemerintahan. Seorang ilmuwan politik, Lucien Pye, dari Mas- sachusetts Institute of Technology menyatakan bahwa tentara di negeri- negeri praindustri bisa menjadi “agen-agen modernisasi” karena mereka cenderung “mengutamakan pandangan rasional dan memperjuangkan perubahan yang bertanggung jawab dan pembangunan nasional.” Para perwira Angkatan Darat menghargai “kemajuan teknologi,” dapat memajukan “rasa kewarganegaraan,” dan mampu “memperkuat fungsi- fungsi yang pada hakikatnya administratif.”24 Walt Rostow mengepalai sebuah tim di Departemen Luar Negeri yang pada Januari 1963 menulis laporan berjudul “The Role of the Military in the Underdeveloped Areas”

(Peranan Militer di Kawasan yang Belum Berkembang), yang menyodor- kan gagasan mendorong militer di beberapa negara untuk mengambil alih fungsi-fungsi negara dan mengabaikan prinsip supremasi sipil.25

.

Pemerintah Kennedy berharap Angkatan Darat Indonesia menjadi negara di dalam negara. Pimpinan tertinggi Angkatan Darat Indonesia memandang dirinya sendiri dengan cara yang sama. Pada awal 1960-an pimpinan ini telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan negara. Guy Pauker, seorang ahli terkemuka AS untuk urusan militer Indonesia yang berafiliasi baik dengan Rand Corporation maupun University of Califor- nia-Berkeley, melihat bahwa Nasution mengikuti strategi jangka panjang yang cerdik “untuk menjadikan Angkatan Darat Indonesia sebuah orga- nisasi, yang pada akhirnya dapat memantapkan dan mengembangkan negeri tersebut.”26

.

Nasution tidak ingin mengambil alih kekuasaan Negara sebelum Angkatan Darat tertata ketat sebagai suatu lembaga yang terpusat dan “mampu memerintah Indonesia”; jenderal ini sadar bahwa Angkatan Darat tidak bisa melancarkan kudeta terhadap Presiden Sukarno karena ia terlalu populer. “Setiap serangan politik secara langsung terhadapnya pasti akan gagal.”27 

 

.

Angkatan Darat tidak bisa mendongkel Sukarno tanpa memicu perang saudara yang tak terkendalikan. Pauker tidak optimistis akan keberhasilan strategi jangka panjang Nasution – baik Sukarno maupun PKI mempunyai kemungkinan untuk menggagalkan- nya. Tapi Pauker melihat bahwa Angkatan Darat merupakan satu-satunya harapan sejati untuk menghancurkan kaum komunis. Angkatan Darat merupakan “titik penggalangan kekuatan elemen-elemen antikomunis” dalam masyarakat sipil.28

 

.

Pauker mulai bersekutu dengan Wakil Direktur Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kolonel Suwarto, yang sedang mempersiapkan para perwira rekan-rekannya untuk peranan mereka sebagai penguasa masa depan.29 Suwarto, lulusan program pendidikan di Fort Leavenworth pada 1959, terkenal sebagai musuh pribadi Presiden Sukarno. Hanya berkat perlindungan Yani, Suwarto bisa tetap memegang posisi berpengaruh dalam Angkatan Darat dan meneruskan persekong- kolannya melawan Sukarno.30

.

Tentu saja Angkatan Darat tidak bisa secara terbuka membahas rencana perebutan kekuasaan negara. Suwarto dan rekan-rekannya yang berhaluan sama di Seskoad bekerja dengan cara yang licin. Misalnya, mereka mengatur agar ekonom-ekonom berpendi- dikan AS di Universitas Indonesia pergi ke Bandung untuk memberikan seminar-seminar kepada para perwira Angkatan Darat. Ekonom-ekonom ini pada umumnya mengenyam pendidikan di Berkeley, atas santunan Ford Foundation. Seorang guru besar dari Berkeley yang mengepalai proyek ini, Bruce Glassburner, tinggal selama tiga tahun di Indonesia (1958-1961) dan belakangan mengenang bahwa para perwira Angkatan Darat di Seskoad ingin belajar tentang ekonomi agar mereka bisa meme- rintah dengan bijak jika mereka telah mengambil alih kekuasaan negara: “Mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang gawat pada awal dan per- tengahan 1960-an, mereka dengan mudah memahami bahwa bila terjadi perubahan politik yang akan membawa militer ke tampuk kekuasaan, penyelesaian dengan cepat masalah-masalah ekonomi terburuk harus menjadi prioritas paling utama.”31 

.

Para ekonom yang mengajar di Seskoad, misalnya Muhammad Sadli, belakangan dikenal sebagai apa yang disebut teknokrat dan mafia Berkeley dari rezim Suharto.32

.

Di antara para perwira yang mengikuti seminar Seskoad ialah Suharto. Saat itu ia baru saja dipecat dari kedudukannya sebagai panglima Angkatan Darat di Jawa Tengah atas tuduhan korupsi, tapi perwira-perwira atasannya memutuskan bahwa operasi penyelundupannya di pelabuhan Semarang tidak cukup berat untuk melahirkan penuntutan. Mereka tidak mengumumkan alasan pemecatannya. Tuduhan dipeties- kan, dan ia dikirim ke Seskoad pada akhir 1959. Di sekolah ini ia ada di bawah pengaruh Suwarto. Seorang sejarawan militer Indonesia, Ulf Sundhaussen, menulis bahwa di Seskoad Suharto “terlibat dalam penyu- sunan Doktrin Perang Teritorial dan kebijakan Angkatan Darat tentang Civic Mission (yaitu penetrasi para perwira Angkatan Darat ke dalam segala bidang kegiatan dan tanggung jawab pemerintah).”33 

.

Suwarto mengajar para perwira agar berpikir tentang Angkatan Darat sebagai sebuah lembaga yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melibat- kan diri di dalam memimpin negeri ini. Walaupun Suharto tidak pergi belajar di Amerika Serikat, ia tentu tahu tentang harapan AS terhadap Angkatan Darat, baik sebagai benteng antikomunis maupun sebagai pemerintah bayangan. Belakangan Yani dan stafnya merekrut Suharto untuk memainkan peranan rahasia yang penting dalam usaha mereka untuk menggembosi konfrontasi, kampanye anti-Malaysia Sukarno. Pada mulanya jenderal- jenderal Angkatan Darat tidak menentang kampanye yang dilontarkan pada September 1963 karena kampanye itu membuahkan kenaikan dana. Tapi ketika pertempuran-pertempuran kecil menghebat dalam pertengahan sampai akhir 1964, mereka ingin mencegahnya berkembang menjadi perang besar melawan militer Inggris, yang melindungi Malaysia. Untuk menghindari pertikaian dengan Sukarno, yang dikenal suka men- campuri urusan pengangkatan dalam Angkatan Darat jika ia tidak senang, di muka umum jenderal-jenderal itu tetap mendukung konfrontasi. Namun sementara itu mereka menggunakan berbagai cara terselubung untuk menyabotnya. Mereka berusaha memengaruhi Sukarno agar mere- organisasi komando militer untuk konfrontasi. Sukarno merasa perlu mengadakan perubahan setelah mengalami kegagalan yang memalukan dalam serangan-serangan rahasia terhadap Malaysia pada pertengahan 1964, dan menyetujui usul Angkatan Darat dengan memberi nama baru komando multitugas ini sebagai Komando Mandala Siaga (Kolaga) pada September 1964. Ia juga mengesahkan dimasukkannya Suharto sebagai Wakil Panglima Kolaga pada 1 Januari 1965.34

 

.

Dari kedudukannya sebagai orang kedua dalam komando, Suharto terus mendesakkan wewenang yang lebih besar dari Panglima Kolaga, Laksamana Madya AURI Omar Dani.35 

.

Suharto yang menentukan penempatan personil dan persenjataan Angkatan Darat yang ditugasi untuk kampanye anti-Malaysia. Pada waktu itu pangkalan operasi Suharto ialah Kostrad, pasukan cadangan Angkatan Darat, yang sejak Mei 1963 ada di bawah komandonya. Suharto memperlambat kegiatan pengiriman pasukan, dan membiarkan pasukan-pasukan yang ditem- patkan dekat perbatasan Malaysia terus-menerus kekurangan personil dan perlengkapan. Omar Dani, sebagai Panglima AURI, tidak bisa memaksa Angkatan Darat untuk tunduk kepada sasaran-sasaran yang telah ditetapkannya. Pasukan-pasukan yang ditempatkan di Sumatra, di bawah komando Kolonel Kemal Idris, musuh lama Sukarno, yang pengangkatannya merupakan taktik lain untuk menyabot konfrontasi, tidak diberi kapal-kapal pengangkut sehingga menghalangi mereka untuk menyerbu Malaysia.36

.

Suharto dan agen-agen intelijennya di Kostrad juga menyabot kon- frontasi dengan menghubungi wakil-wakil Malaysia dan Inggris secara diam-diam dan meyakinkan mereka bahwa Angkatan Darat menentang pertempuran-pertempuran kecil yang berlangsung dan akan berusaha membatasinya. Barangkali Yani dan kepala intelijennya, S. Parman, mempercayakan kepada Suharto tugas yang peka ini sehingga mereka bisa dengan tenang mengingkarinya seandainya komplotan mereka ter- bongkar. Pada Juli atau Agustus 1964 Suharto memerintahkan perwira intelijennya di Kostrad, Mayor Ali Moertopo, agar memberi tahu musuh tentang maksud sebenarnya Angkatan Darat.37 

.

Untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan para pejabat Malaysia, Ali Moertopo menggunakan orang-orang sipil Indonesia yang pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta pada 1957-1958, dan telah memilih hidup di pengasingan di Singapura dan Malaysia.38

.

Pada Januari 1965 Suharto memanggil teman lamanya, Kolonel Yoga Sugama dari Belgrado, ketika itu ia atase militer di sana, untuk segera kembali ke Indonesia agar bisa membantu “mengerem” konfrontasi.39

.

Yoga mengambil alih tugas Moertopo. Disamping itu, Mayor Benny Moerdani, perwira Kostrad sejak Januari 1965, dikirim ke Bangkok untuk menghubungi para pejabat yang pro-Barat di sana. Untuk penyamaran statusnya ia bekerja sebagai manajer penjualan di kantor maskapai penerbangan Indonesia, Garuda.40

 

.

Salah satu alasan mengapa Suharto dan perwira-perwira Kostrad menentang konfrontasi ialah karena operasi ini mengalihkan sumber daya Angkatan Darat dari kampanye melawan PKI. Bagian intelijen di Kostrad pada pertengahan 1964 menulis laporan rahasia yang menya- takan bahwa konfrontasi mengacaukan upaya Angkatan Darat untuk mengendalikan PKI.41

.

Terlalu banyak pasukan dipusatkan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, bukan ditempatkan di tengah masyara- kat sipil Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Sebuah laporan rahasia pemerintah AS yang muncul belakangan menulis bahwa militer lebih suka mengakhiri konfrontasi agar pasukan bisa dikembalikan ke induk pangkalan mereka sendiri “untuk dipersiapkan bagi konfrontasi terhadap PKI dan kaum ekstremis lainnya di masa yang akan datang.”42

 

 

.

TAHUN BENTROKAN

 

.

Dilatih, dipersenjatai, didanai, dan didorong oleh Amerika Serikat untuk menyerang PKI, pimpinan tertinggi Angkatan Darat pada Januari 1965 memutuskan untuk memulai perencanaan kemungkinan melakukan serangan. Serangkaian peristiwa memancing Yani dan lingkaran ter- dekatnya untuk percaya bahwa kekuasaan Presiden sudah mulai kurang mantap dan, akibatnya, ancaman PKI menjadi makin meningkat. Kesehatan Sukarno memburuk, seperti ditunjukkan oleh gangguan pada ginjalnya yang mengharuskannya dioperasi pada Desember 1964. Ia juga menjadi semakin terisolasi di gelanggang internasional. Dalam menanggapi persetujuan Dewan Keamanan PBB yang memberikan kursi keanggotaan untuk Malaysia, pada 7 Januari 1965 Sukarno mengu- mumkan bahwa Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Kebijakannya tentang konfrontasi terhadap Malaysia membuat PKI berani menuntut agar ribuan, jika bukan jutaan, rakyat sipil dipersenjatai dan diorga- nisasi sebagai angkatan kelima, yaitu angkatan baru di dalam keten- taraan. Dengan kemungkinan dipersenjatainya PKI, jenderal-jenderal Angkatan Darat menyadari bahwa konfrontasi bergulir cepat di luar kendali mereka. Menurut analisis CIA tentang G-30-S yang telah diterbitkan, Yani dan empat jenderal lain mulai bertemu pada Januari 1965 “untuk merundingkan situasi politik yang memburuk dan apa yang harus dilakukan Angkatan Darat menghadapi hal itu. Kelompok ini, yang dikenal sebagai ‘brain trust’ [kelompok pemikir], melibatkan keempat jenderal tersebut, yaitu: Jenderal Suprapto, Jenderal Harjono, Jenderal Parman, dan Jenderal Sukendro.” Jenderal-jenderal ini bertemu “secara teratur, [dan] rahasia.”43

 

.

Tiga jenderal tersebut pertama adalah anggota staf umum Yani (SUAD). Jenderal terakhir, Sukendro, pernah memimpin penindasan terhadap PKI pada Juli-September 1960, dan pada saat itu, bersama jenderal-jenderal lain dari Angkatan Darat yang antikomunis garis keras, mendesak Nasution agar melakukan kudeta terhadap Sukarno. Sukarno mengajak Angkatan Darat mencapai sebuah kompromi yang berujung pada berakhirnya penindasan terhadap PKI dan pengiriman Sukendro ke pengasingan selama tiga tahun.44

.

Dalam tahun-tahun pengasingan itu Sukendro belajar di University of Pittsburgh dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat AS dan CIA. Yani memanggil kembali Sukendro ke Angkatan Darat pada 1963, kemudian memberinya kepercayaan merancang komplotan tingkat tinggi, memulai kembali apa yang pernah diusahakannya dengan begitu kasar pada 1960: mengganyang PKI dan mendongkel Sukarno. Informasi tentang kelompok para jenderal pilihan Yani itu bocor. Sukarno mendengar desas-desus tentang Dewan Jenderal dan memanggil Yani ke istana pada 22 Mei 1965 untuk dimintai keterangan. Seperti diakui CIA, kelompok pemikir dalam lingkaran Yani ini hampir bisa dipastikan adalah kelompok yang dimaksud PKI pada saat memperingat- kan Sukarno.45

.

Yani berpendapat bahwa sementara orang telah keliru tafsir mengenai dewan kenaikan pangkat di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), sebagai Dewan Jenderal. Duta Besar AS, Howard Jones, mendengar tentang diskusi yang dilakukan kelompok pemikir Yani pada Januari 1965. Jones mengirim kawat kepada atasannya di Washington bahwa seorang informan kedutaan besar, yang baru saja kembali dari sebuah rapat dengan Jenderal Parman, melaporkan, Angkatan Darat sedang “menyusun rencana khusus untuk mengambil alih pemerintahan pada saat Sukarno turun panggung.” Walaupun perencanaan yang didasarkan pada beberapa kemungkinan ini dibuat “dengan tujuan masa pasca-Sukarno,” beberapa perwira dari “komando puncak militer  mendorong agar kup dilancarkan sebelum Sukarno  meninggal  jika  PKI  berhasil  membentuk  pasukan  milisi bersenjata. Informan itu menjelaskan, jika Angkatan Darat memang mengambil alih kekuasaan sebelum Sukarno meninggal, “kup akan diselenggarakan sedemikian rupa untuk menjaga agar kepemimpinan Sukarno tetap utuh.” Kup tersebut akan merupakan kup yang tidak tampak seperti kup. Informan Jones bahkan menyatakan bahwa bahkan para penghujat Presiden di dalam tubuh Angkatan Darat pun “yakin bahwa tidak mungkin terjadi kup apa pun terhadap Sukarno yang akan berhasil. Ia masih tetap dicintai rakyat.” Jones memandang informasi itu bisa dipercaya, karena informannya merupakan sebuah “sumber yang sangat bagus.”46

.

Diplomat berpengalaman Ellsworth Bunker, yang dikirim ke Jakarta pada April 1965 untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap hubungan AS – Indonesia, membenarkan tinjauan tentang Sukarno yang tidak bisa diserang itu. “Tidak perlu disangsikan kesetiaan rakyat Indonesia kepada Sukarno,” tulisnya dalam laporannya kepada Presiden Johnson. Bangsa Indonesia “dalam jumlah yang besar mengharapkan kepemimpinan darinya, mempercayai kepemimpinannya, dan bersedia mengikutinya. Tak ada kekuatan di tanah air yang bisa menyerangnya, tidak pula ada bukti bahwa suatu kelompok penting ingin berbuat demikian.”47

.

Agar sebuah kudeta berhasil di Indonesia, ia harus diberi kedok yang sebaliknya: usaha untuk menyelamatkan Presiden Sukarno. Angkatan Darat harus tampil sebagai penyelamat Sukarno dan bukan sebagai penggali liang kubur baginya. Masalahnya bagi Angkatan Darat adalah bahwa kudeta berkedok seperti itu memerlukan adanya suatu dalih. Seperti di atas sudah saya kemukakan, sampai 1959 Dewan Keamanan Nasional AS telah memahami bahwa penindasan terhadap PKI haruslah “bisa dibenarkan secara politik dari sudut kepentingan Indonesia sendiri”; PKI harus diarahkan “masuk posisi sebagai oposisi terbuka terhadap pemerintah Indonesia.” Dalih untuk kup yang masuk akal haruslah merupakan percobaan kup oleh PKI. Duta Besar Jones berbicara pada sebuah rapat tertutup para pejabat Departemen Luar Negeri di Filipina pada Maret 1965, “Dari sudut pandangan kita, tentu saja, percobaan kup yang gagal oleh PKI kiranya merupakan perkembangan yang paling efektif untuk memulai pembalikan kecenderungan politik di Indonesia.” Jones berharap PKI akan mengajukan kepada Angkatan Darat “tantangan tegas yang bisa merangsang reaksi yang efektif.”48

.

Jones tidak sendiri dalam berpikir tentang “usaha kup yang gagal oleh PKI” sebagai dalih yang ideal. Gagasan ini beredar luas di kalangan korps diplomatik di negara-negara yang bersahabat dengan Amerika Serikat. Edward Peck, wakil Menlu di Kementerian Luar Negeri Inggris, menyarankan “karenanya barangkali banyak yang harus dibicarakan untuk mendorong PKI melakukan kup prematur selagi Sukarno masih hidup.”49

 

.

Menjawab Peck, Komisaris Tinggi Selandia Baru di London, pada Desember 1964 dengan tegas mengatakan bahwa kup prematur PKI “boleh jadi merupakan cara penyelesaian yang paling berguna bagi Barat– asal kup itu gagal.”50

 

.

Gagasan ini bahkan meluas sampai ke Kementerian Luar Negeri Pakistan. Seorang perwira intelijen Belanda pada Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO, North Atlantic Treaty Organization) memberi tahu Duta Besar Pakistan di Eropa Barat tentang gagasan ini pada Desember 1964. Duta Besar itu, sesuai dengan tugasnya, melapor kepada atasannya di Islamabad bahwa suatu “kup komunis prematur” yang “sengaja dirancang untuk gagal” akan memberi “kesempatan yang sah dan memuaskan bagi Angkatan Darat untuk menghancurkan komunis dan membikin Sukarno sebagai tawanan niat baik Angkatan Darat.”51

.

Gagasan itu rupanya dipandang sangat pintar sehingga menjadi bahan senda gurauan dalam kalangan elite. Inilah mungkin sebabnya mengapa Jones menggunakan kata-kata “tentu saja” ketika memulai pembicaraan tentang soal ini dengan rekan-rekannya di Departemen Luar Negeri, seakan-akan mereka itu sudah mengetahuinya. Baik pemerintah Amerika Serikat maupun komando tertinggi Angkatan Darat Indonesia melewatkan 1965 untuk menunggu terjadinya semacam aksi dramatis dari PKI yang akan memberikan pembenaran bagi penindasan terhadapnya. Sementara pihak bahkan memberi saran yang membantu, yaitu agar Amerika Serikat bertindak selaku katalisator untuk bentrokan yang sangat dinantikan ini. Pada Maret seorang analis

di Departemen Luar Negeri di Washington mempertanyakan, “Apakah ada sesuatu yang akan membikin bentrokan [semacam itu] tidak bisa dielakkan?”52

.

Ellsworth Bunker, dalam laporannya bulan April, meng- anjurkan, agar “AS harus diarahkan untuk menciptakan kondisi yang akan memberi elemen-elemen kekuatan yang potensial kondisi-kondisi yang paling menguntungkan untuk konfrontasi.”53

.

Amerika Serikat “menciptakan kondisi” melalui operasi-operasi rahasia. Sebuah komisi NSC menyetujui proposal pada Maret 1965 untuk aksi-aksi rahasia, misalnya “menyokong kelompok-kelompok antikomunis yang ada,” “operasi-operasi black letter [surat kaleng]” dan “operasi-operasi media.” Rencananya adalah “menggambarkan PKI sebagai penentang Sukarno dan nasionalisme yang sah yang semakin ambisius dan berbahaya,” dan dengan demikian menyatukan semua elemen nonkomunis untuk melawan PKI. Proposal ini menyebutkan bahwa “tokoh-tokoh nasionalis terkemuka” di Indonesia telah diberi “sejumlah dana” melalui “saluran-saluran yang aman,” sehingga mereka bisa “mengambil langkah perintang terhadap PKI.”54

.

Pemerintah AS menjadi sangat mengharapkan terjadinya bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI pada 1965 karena hubungan AS dengan pemerintah Sukarno dengan cepat memburuk. Para demonstran militan menyerang banyak kantor konsulat dan perpustakaan pemerintah AS. Reaksi Sukarno yang ogah-ogahan terhadap serangan-serangan pada Februari dan Maret ini mengesankan bahwa ia mengipasi demon- strasi-demonstrasi itu. Amerika Serikat menempuh apa yang dinamai “low-posture policy” (kebijakan merunduk). Kebijakan ini memerlukan penarikan mundur sebagian besar personil kedutaan besar (yang mencapai empat ratus orang pada April dan tiga puluh lima orang pada Agustus), penghentian bantuan kepada pemerintah Sukarno, dan kelanjutan hubungan dengan pimpinan Angkatan Darat dengan harapan mereka akan bertindak melawan PKI dan Sukarno. Pos CIA tetap dipertahankan dengan kontingen lengkap beranggotakan dua belas orang (delapan staf operasional dan empat staf administrasi) agar badan ini bisa meneruskan kegiatan rahasia mereka.55

.

Sambil meringkuk dalam-dalam, para pejabat Kedutaan Besar AS yakin bahwa bentrokan penentuan melawan PKI sudah hampir tiba. Pada April Bunker menulis, “Ketertampakan AS harus dikurangi sehingga mereka yang menentang kaum komunis dan ekstremis bisa leluasa meng- hadapi konfrontasi, hal yang mereka yakini akan terjadi, tanpa kekha- watiran akan diserang sebagai pembela-pembela kaum neokolonialis dan imperialis.”56

.

Marshall Green, pengganti Jones sebagai Duta Besar AS pada Juli 1965, diberi wewenang untuk menempuh garis lebih keras terhadap Sukarno. Penilaian Green sesudah sekitar satu bulan di Jakarta adalah bahwa prioritas AS harus “tetap memelihara hubungan apa saja yang mungkin dengan Angkatan Darat dan elemen-elemen lain dalam struktur kekuasaan, dengan memandang pada periode pasca-Sukarno.”57

.

Selama masa jabatan Green Kedutaan Besar AS bertiarap sambil berharap bahwa kontak-kontak kedutaan besar di dalam Angkatan Darat akan bertindak melawan PKI dan Sukarno. Seperti dijelaskan seorang staf NSC kepada Presiden Johnson, “Sasaran utama tetap mengarungi badai panjang dengan menutup rapat-rapat lubang palka (mengurangi jumlah staf diplomatik) dalam usaha memainkan pertaruhan jangka panjang pasca-Sukarno.”58

 

.

Amerika Serikat memutuskan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sama sekali dengan Indonesia sehingga dengan demikian ia dapat terus melakukan hubungan dengan sekutu-sekutu antikomunisnya dalam Angkatan Darat. Salah seorang Amerika yang mempunyai hubungan paling dekat dengan Angkatan Darat Indonesia ialah George Benson, penasihat civic action untuk Angkatan Darat Indonesia. Ia mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Yani dan banyak perwira dari SUAD. Sebelum Benson kembali ke Amerika Serikat pada Juli 1965, ia mengadakan jamuan makan siang dengan Yani dan Parman. Menurut Benson, Yani memberi jaminan kepadanya bahwa Angkatan Darat secara padu antikomunis. Yani menjelaskan bahwa ia dan staf umumnya telah mengangkat 120 komandan batalyon di seluruh tanah air dan dalam pandangan mereka semuanya bisa dipercaya. Menurut Benson, Yani juga mengatakan, “Kami mempunyai senjata, dan kami tidak membolehkan senjata jatuh ke tangan mereka [komunis]. Karenanya jika terjadi bentrokan, kami akan membersihkan mereka semua.”59

.

Pemerintah Amerika Serikat, tentu saja, tidak tahu dengan tepat kapan dan bagaimana bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI akan terjadi. Namun Amerika Serikat bisa memastikan bahwa konfrontasi itu akan terjadi, dan juga cukup yakin bahwa Angkatan Darat, bagaimana- pun, akan menang. Pada Januari 1965 saja penilaian CIA tentang “permulaan pergulatan alot untuk penggantian Sukarno” meramalkan bahwa “perjuangan pertama untuk menggantikannya akan dimenangkan oleh Angkatan Darat dan elemen-elemen nonkomunis.”60 

 

.

Kenyataan sederhana, yang dengan terus terang dikatakan Yani kepada Benson, adalah Angkatan Darat memonopoli persenjataan. Frederick Bunnel dengan tepat melukiskan kebijakan AS pada 1965, “Selalu ada keyakinan yang berhati-hati bahwa Angkatan Darat bisa dan akan menang dalam bentrokan di masa pasca-Sukarno, tapi bentuk dan waktu bentrokan itu tidak bisa diramalkan.”61

.

Mengingat  Kedutaan  Besar  AS  ingin  memancing  bentrokan, menjadi beralasan untuk menduga bahwa operasi-operasi rahasia pos CIA melibatkan tindakan-tindakan yang akan mendorong PKI agar berpikir bahwa partai dan Sukarno berada dalam bahaya. Beberapa dari “operasi-operasi black letter [surat kaleng]” dan “operasi-operasi media” CIA tentunya dirancang untuk meyakinkan pimpinan PKI bahwa jenderal-jenderal Angkatan Darat dan Amerika Serikat adalah anjing- anjing gila yang sangat mengingini kup. Para pejabat AS berulang kali memberi tahu jenderal-jenderal pimpinan Angkatan Darat bahwa Amerika Serikat akan mendukung mereka  jika  mereka  bergerak  melawan  PKI.  Howard  Jones  sudah meyakinkan Nasution sebelumnya pada Maret 1964 dalam pertemuan pribadi mereka selama sembilan puluh menit bahwa pasti akan dating “dukungan AS pada saat krisis.” Sebaliknya, Nasution meyakinkan Jones bahwa Angkatan Darat “tetap berpandangan antikomunis” dan sedang mengindoktrinasi para perwira “untuk memastikan kesiagaan tentara menghadapi tantangan apabila saatnya tiba.”62 

.

Pada kesempatan lain Nasution meyakinkan Jones bahwa serangan Angkatan Darat terhadap PKI pada 1948, serangan yang sebagian besar dilakukan oleh pasukan Jawa Barat di bawah Nasution sendiri, “Ringan saja jika dibandingkan dengan tindakan yang akan dilakukan Angkatan Darat sekarang ini.”63

.

Pertanyaan yang belum terjawab ialah apakah PKI akan memberi Angkatan Darat dalih untuk sebuah serangan. Sementara Jones melihat bahwa “percobaan kup yang gagal oleh PKI” sebagai kejadian yang ideal, ia pesimis terhadap kemungkinan kup akan terjadi. Dalam pidatonya untuk Departemen Luar Negeri pada Maret 1965 Jones mengatakan bahwa PKI mungkin tidak akan mencoba melakukan aksi apa pun terhadap Sukarno, “PKI berada di posisi terlalu baik melalui taktik kerja samanya dengan Sukarno dewasa ini. Kecuali jika pimpinan PKI lebih gegabah dari yang saya pikir tentang mereka, mereka tidak akan mengajukan kepada Angkatan Darat tantangan tegas yang bisa merangsang reaksi yang efektif.”64 Berlawanan dengan perhitungan Jones, PKI, lebih khusus lagi Aidit dan Sjam, ternyata berjalan masuk perangkap.

.

.

.

MEMANFAATKAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

 

.

Menjelang G-30-S pecah, para pejabat tinggi AS dan perwira-perwira Indonesia sekutu mereka sudah menyiapkan sebuah skenario yang berisi pokok-pokok alur kejadian sebagai berikut: menuding PKI melakukan percobaan kup, melancarkan represi besar-besaran terhadap PKI di seluruh negeri, tetap menggunakan Sukarno sebagai presiden boneka sambil merongrong kekuasaannya, dan membangun satu pemerintah korporatis baru yang dikuasai Angkatan Darat. Itulah skenario ideal mereka. Peristiwa demi peristiwa muncul dan berkembang begitu rupa sehingga memungkinkan mereka mewujudkan skenario ini jadi kenyataan. Meskipun G-30-S terjadi sebagai sebuah kejutan, mereka segera tahu bagaimana mengambil manfaat daripadanya. Gerakan 30 September bukanlah sebuah percobaan kup langsung oleh PKI, tapi cukup serupa untuk memenuhi tujuan mereka. Gerakan 30 September telah membuka jalan bagi para pejabat AS dan jenderal-jenderal Indonesia sahabat mereka untuk menjalankan rencana lama mereka mendongkel Sukarno dan menyerang PKI.

.

Dalam hari-hari pertama Oktober Kedutaan  Besar AS dan para pembuat kebijakan di Washington khawatir bahwa Angkatan Darat Indonesia tidak akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk menyerang PKI. Bahkan sebelum Amerika Serikat mempunyai bukti kuat tentang tanggung jawab PKI pun, ia telah menyalahkan PKI sambil mendorong Angkatan Darat agar menghancurkan partai itu. Laporan Kedutaan Besar bertanggal 4 Oktober menyatakan, Angkatan Darat belum “sampai pada keputusan apakah akan meneruskan usahanya untuk  mencapai  kemenangan  penuh  atas  PKI.”65 

.

Sementara  para pejabat tinggi AS percaya bahwa Nasution, sekutu lama mereka, akan mendorong terjadinya penyerangan besar-besaran, mereka khawatir elemen-elemen lain di dalam Angkatan Darat akan menghalanginya. Pos CIA di Jakarta menyatakan sehari kemudian bahwa “Angkatan Darat harus bergerak cepat jika ia hendak memanfaatkan kesempatannya untuk bergerak melawan PKI.”66

.

Pos CIA (mungkin pimpinannya, B. Hugh Tovar) kembali khawatir pada 7 Oktober bahwa ada bahaya Angkatan Darat tidak akan melancarkan serangan terhadap PKI, tapi cukup puas dengan aksi terbatas “terhadap mereka yang langsung terlibat dalam pembunuhan para jenderal.”67

.

Tepat sehari berikutnya semua kekhawa- tiran CIA itu hilang ketika ternyata para jenderal Angkatan Darat sudah berkumpul pada 5 Oktober dan sepakat untuk “melaksanakan rencana pengganyangan PKI.”68

.

Gerakan 30 September akan ditempatkan pada tujuan yang tepat sebagai pembenaran untuk penindasan terhadap PKI sebagaimana yang telah direncanakan – penindasan yang ternyata persis seperti yang telah dijanjikan Nasution: penindasan terhadap PKI pada 1948 tampak lunak belaka. Walaupun jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak memerlukan jaminan lebih jauh bahwa Amerika Serikat akan menyokong mereka selama serangan pembasmian PKI berlangsung, Kedutaan Besar AS tetap memberi mereka jaminan itu. Duta Besar Green mengirim telegram ke Washington pada 5 Oktober untuk mengusulkan bahwa ia “menyatakan dengan terus terang kepada tokoh-tokoh kunci dalam Angkatan Darat seperti Nasution dan Suharto tentang keinginan kita untuk membantu mereka sejauh kita bisa.” Dalam jawabannya Departemen Luar Negeri menyetujui usul tersebut tapi dengan catatan bahwa jenderal-jenderal Angkatan Darat itu harus sudah benar-benar percaya bahwa mereka bisa bersandar kepada Amerika Serikat, “Selama beberapa tahun bela- kangan hubungan timbal balik yang berkembang melalui program pen- didikan, civic action dan MILTAG (Military Assistance Group, Kelompok Bantuan Militer), demikian pula penyampaian kepastian secara teratur kepada Nasution, tentunya telah terpatri dengan jelas di dalam pikiran pimpinan Angkatan Darat bahwa AS selalu berdiri di belakang mereka apabila mereka memerlukan bantuan.”69

.

Satu jaminan yang disampaikan Kedutaan Besar AS kepada ajudan Nasution pada pertengahan Oktober ialah bahwa pasukan Inggris yang berhimpun di Malaysia tidak akan memanfaatkan kekacauan di Jakarta dan menyerang pasukan Indonesia yang terlibat dalam konfrontasi. Angkatan Darat bisa terus melanjutkan tindak pembasmian terhadap PKI tanpa khawatir akan ada serangan dari Malaysia. Menurut Kedutaan Besar AS, ajudan Nasution mengutarakan terima kasihnya, “Ia [ajudan] berkomentar yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa memang itulah yang diperlukan, yaitu dengan memberi jaminan bahwa kami (Angkatan Darat) tidak akan diserang dari segala penjuru ketika kami sedang bekerja membenahi banyak hal di sini.”70

.

Ketika pasukan pembunuh menyebar di seluruh negeri memburu massa anggota PKI, Kedutaan Besar AS bergirang hati. Duta Besar Green mengamati pada awal November bahwa bahkan “tokoh teri” dalam PKI pun “secara sistematis ditangkap dan dipenjarakan atau dibunuh.” Di Jawa Tengah Angkatan Darat mengerahkan dan mempersenjatai sukarelawan pemuda Muslim untuk “mengajukan mereka untuk berhadap-hadapan melawan PKI.” Dalam memo yang sama itu Green menyatakan bahwa Kedutaan Besar AS telah “menjelaskan” kepada kontak di Angkatan Darat “bahwa Kedutaan  Besar dan USG [US Government, Pemerintah AS] secara umum menaruh simpati kepada dan mengagumi apa yang telah dilakukan Angkatan Darat.”71 

 

.

Satu-satunya kekhawatiran Green yang tak kunjung hilang ialah bahwa Angkatan Darat akan berkompromi dengan Sukarno dan membiarkan PKI tetap memiliki sementara sisa- sisa kekuasaannya di masa lalu. Green meyakinkan Washington bahwa betapapun Angkatan Darat “sedang bekerja keras untuk menghancur- kan PKI dan saya, sebagai pribadi, menjadi makin hormat terhadap kebulatan tekad serta organisasi mereka dalam melaksanakan tugas yang menentukan ini.”72

.

Amerika Serikat menyokong kata-katanya yang mengobarkan semangat itu dengan bantuan material. Angkatan Darat memerlukan peralatan komunikasi untuk menghubungkan berbagai markas di seluruh tanah air agar mereka bisa mengoordinasi dengan lebih baik gerak melawan PKI.73

 

.

Suatu ketika pada akhir 1965 Amerika Serikat menerbangkan perangkat komunikasi radio lapangan (mobile radio) yang sangat canggih dari Pangkalan Udara Clark di Filipina dan semuanya dikirim ke markas besar Kostrad di Jakarta. Sebuah antena dibawa masuk ke dan dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan penyelidik Kathy Kadane dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi AS di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. “CIA me- mastikan bahwa frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui sebelumnya oleh National Security Agency [NSA, Badan Keamanan Nasional]. NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sesudah itu para analis mener- jemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington.” Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detil bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI, misalnya, mendengar “komando-komando dari satuan-satuan intelijen Suharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu.”74

.

Seorang anggota seksi urusan politik Kedutaan Besar AS, Robert Martens, membantu Angkatan Darat dengan memberikan daftar nama tokoh- tokoh PKI.75 Martens mengakui dalam suratnya kepada harian Wash- ington Post bahwa ia menyerahkan nama “beberapa ribu” anggota partai, yang disebutnya dengan cara menyesatkan sebagai “pimpinan dan kader senior” – seakan-akan sebuah daftar dengan nama sebanyak itu hanya memasukkan pimpinan inti saja.76

.

Kedutaan Besar AS juga mentransfer sejumlah besar uang untuk front sipil ciptaan Angkatan Darat yang disebut Kesatuan Aksi Peng- ganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Aksi-aksi organi- sasi ini, seperti dicatat Dubes Green, “Sepenuhnya sejalan dengan dan dikoordinasi oleh Angkatan Darat.” Untuk membantu KAP-Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan melaksanakan “tindakan- tindakan represif yang ditujukan terhadap PKI saat ini,” dalam awal Desember 1965 Green memerintahkan pemberian dana sebesar 50 juta rupiah kepada wakil KAP-Gestapu, Adam Malik.77

.

Meskipun Suharto tidak tergolong dalam kelompok pemikir Yani, ia sangat paham dengan rencana permainan kelompok ini. Seperti sudah di- rencanakan, Suharto mempertahankan Sukarno sebagai presiden boneka. Sukarno tidak secara resmi digeser dari kedudukannya sampai Maret 1967. Pada awal November 1965 Dubes Green mengakui bahwa strategi Suharto ialah untuk “mendesakkan tekanan dari Angkatan Darat dengan hati-hati dan menguasai pemerintahan tapi ia tidak akan – jika masih bisa dihindari – mengambil alih [kekuasaan] secara terang-terangan selama Sukarno masih hidup.”78 

.

Berlanjutnya keberadaan Sukarno memberi kredibilitas terhadap segala langkah Suharto, seakan-akan semua terjadi atas persetujuan presiden. Angkatan Darat dapat memusatkan represinya terhadap PKI, sementara organisasi-organisasi pro-Sukarno lainnya tetap tinggal netral, atau ikut serta dalam aksi kekerasan. Pimpinan PKI sendiri masih berharap Sukarno akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menyelamatkan partai dari penindasan Angkatan Darat.

.

Pada awal November Green juga mengerti bahwa Suharto tidak mendongkel Sukarno untuk memulihkan demokrasi dan membangun kembali pemerintahan sipil. Sesuai dengan ajaran Nasution dan Suwarto, Suharto sedang meletakkan dasar-dasar untuk tatanan politik yang secara keseluruhan didominasi Angkatan Darat. Green menyampaikan kepada Washington, “Angkatan Darat tidak hanya berpikir dari sudut militer saja atau bermaksud menyerahkan hari depan politik Indonesia kepada elemen-elemen sipil. Angkatan Darat membawa orang-orangnya masuk ke semua aspek pemerintahan dan kerangka organisasi dengan maksud [untuk] melakukan kontrol terhadap kecenderungan-kecenderungan dan kejadian-kejadian politis.”79  .

.

Sebelum ia secara tak terduga diceburkan ke dalam kepemimpinan Angkatan Darat pada Oktober 1965, Suharto menyadari keberadaan rencana Angkatan Darat untuk menciptakan kediktatorannya sendiri. Nasution dan jenderal-jenderal lain tentu sudah menggenapi pengetahuannya dengan segala detil yang tidak ia ketahui. Mengambil manfaat dari meletusnya G-30-S, Suharto berangsur-angsur melaksanakan rencana yang sudah ada untuk mengubah Angkatan Darat, yang sudah merupakan pemerintah bayangan itu,  menjadi pemerintah yang senyatanya. Dari sejak awal ia mengambil kekuasaan negara pada Oktober 1965, Suharto ingin menautkan Indonesia dengan Amerika Serikat dan mengakhiri politik luar negeri Sukarno yang bebas aktif. Suharto bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, syarat mutlak untuk ke- diktatoran yang bisa tahan lama, melalui penggabungan yang sangat erat dengan perekonomian Barat. Ia mengisyaratkan dukungannya yang kuat terhadap investasi modal swasta Barat sejak cukup dini. Menyadari keberangan AS terhadap langkah Sukarno menasionalisasikan industri minyak, Suharto secara pribadi menghalanginya dalam sebuah sidang kabinet pada Desember 1965 yang berencana membahas persoalan itu. Wakil Perdana Menteri III, Chairul Saleh, memimpin sebuah sidang pada 16 Desember untuk memutuskan tentang nasionalisasi perusahaan- perusahaan minyak Caltex dan Stanvac. Segera sesudah Saleh membuka sidang, Suharto serta-merta tiba dengan helikopter, memasuki ruangan, dan dengan pongah menyerukan bahwa, sebagaimana catatan Kedutaan Besar AS dengan sangat gembira menerangkannya, militer “tidak akan mendiamkan  tindakan  gegabah  terhadap  perusahaan-perusahaan minyak.” Menghadapi ancaman langsung seperti itu, Saleh menunda pembicaraan tentang nasionalisasi industri minyak sampai waktu tak terbatas.80

.

Demi keberhasilannya merebut kekuasaan, Angkatan Darat perlu memamerkan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan pereko- nomian. Angkatan Darat akan bisa memperoleh legitimasi hanya bila masyarakat merasa bahwa ia telah membawa manfaat material yang nyata.81

.

Di sinilah tempat pemerintah Amerika Serikat dan para ekonom Indonesia berpendidikan Amerika Serikat memainkan peranan penting. Wakil-wakil Angkatan Darat mulai mendekati Kedutaan Besar AS pada November 1965, meminta pengiriman beras secara rahasia.82 

.

Karena Amerika Serikat tidak yakin bahwa pengiriman barang-barang perbekalan dalam jumlah besar bisa dijaga kerahasiaannya dan tetap ada di tangan Angkatan Darat saja, maka Kedutaan Besar AS menolak permintaan itu. Amerika Serikat ingin menunggu sampai Angkatan Darat lebih menguasai kendali atas pemerintahan.83 .

.

Segera sesudah Suharto mendemisionerkan kabinet Sukarno pada pertengahan Maret 1966, dengan memenjarakan lima belas menteri serta mengangkat pengganti mereka – sementara itu tetap membiarkan Sukarno sebagai presiden – Amerika Serikat membuka keran bantuan ekonominya: konsesi penjualan 50.000 ton beras pada April, dan 75.000 ton kapas, serta $60 juta kredit pertukaran mata uang asing secara cepat dari Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat pada Juni.84

.

Suharto mengangkat para ekonom berpendidikan Amerika Serikat untuk menduduki kementerian-kementerian yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Mereka menebarkan sambutan hangat untuk investasi asing dan mengarahkan ekonomi negeri di sekitar produksi ekspor untuk pasar dunia Barat.85

 

.

KUP ANGKATAN DARAT

 

.

Pada saat yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula, barang- kali G-30-S hanya merupakan salah satu kerusuhan sementara dalam panggung politik Indonesia. Ia bisa menjadi pemberontakan yang tiba- tiba meletus dan kemudian padam diam-diam tanpa menimbulkan perubahan besar apa pun dalam struktur kekuasaan. Sampai pada 1965 Indonesia pascakemerdekaan telah menyaksikan sejumlah percobaan pembunuhan terhadap presiden, pemberontakan militer, dan perlawanan gerilyawan, termasuk misalnya peristiwa 17 Oktober 1952 ketika pasukan Nasution mengarahkan tank-tank ke istana dan menuntut agar Sukarno membubarkan parlemen; pemberontakan Letnan Kolonel Zulkifli Lubis pada November 1956; pemberontakan Darul Islam dari 1949 sampai 1962; pemberontakan PRRI di Sumatra dari 1956 sampai 1958; dan pemberontakan Permesta di Sulawesi dari 1957 sampai 1961. Pem- bunuhan enam jenderal dan pemberontakan militer di Jawa Tengah pada 1965 bisa jadi sekadar satu krisis sementara lagi yang harus diatasi Sukarno. Tapi Angkatan Darat tidak mau membiarkan G-30-S tetap sekadar sebagai “riak gelombang di samudera luas” yang lain lagi. Peristiwa itu mengakibatkan berakhirnya kepresidenan Sukarno karena ia terjadi pada suatu masa ketika Angkatan Darat telah siap dan bertekad untuk merebut kekuasaan. Sukarno telah berbuat sekemampuannya untuk memperkecil arti penting G-30-S. Pidato-pidatonya dari sejak akhir 1965 dan seterusnya berisi kutukan keras terhadap tindak kekerasan anti-PKI yang dia yakini, atas dasar penyelidikan komisi yang dibentuknya, telah mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta orang.86 

.

Kekerasan itu jauh tidak seimbang dengan pembunuhan terhadap enam jenderal dan pembe- rontakan di Jawa Tengah. Sukarno terus-menerus menyerukan kete- nangan, “Betul-betul, Saudara-saudara, laten wij onze koppen bij makaar houden. Laten wij onze koppen bij makaar houden [Kita bersama harus tenang, berpikir dingin].” Ia ingin menyelidiki peristiwa itu, menetapkan siapa yang bertanggung jawab, dan menghukum mereka. Tapi Sukarno tahu bahwa Angkatan Darat, dengan menggunakan kekuasaannya atas media, tidak menghendaki terciptanya suasana tenang. Media massa menciptakan segala macam dusta tak masuk akal untuk mengobarkan kampanye antikomunis. Pada awal November 1965 CIA menyatakan bahwa Angkatan Darat telah “menetapkan mekanisme perang urat syaraf, penguasaan media sebagai syarat mutlak untuk memengaruhi pendapat umum dan mengganggu atau menghalangi informasi kaum komunis.”87

 

.

Sukarno mengeluhkan tentang beberapa kisah tertentu dalam surat-surat kabar, seperti misalnya salah satu yang mengatakan bahwa seratus orang anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menggu- nakan silet untuk mengiris-iris penis para jenderal, “Apa dikira kita ini orang bodoh! Nadanya ialah apa? Untuk membangun kebencian! Masuk akal? Tidak! Artinya, apa masuk akal, penis dipotong-potong met 100 giletten? … Zijn wij nou een volk van zoo’n lage kwaliteit [Apakah bangsa kita berkualitas sedemikian rendah] untuk menulis di dalam surat kabar barang yang bukan-bukan!”88 Ia dibuat meradang oleh arus propaganda antikomunis yang terus-menerus: bahwa mantan perdana menterinya, Djuanda, meninggal karena diracun oleh agen-agen pemerintah Cina Komunis; kursi listrik untuk membunuh orang ditemukan di rumah orang PKI.89  Pada November Sukarno mengadakan sidang khusus di Istana Bogor untuk para perwira militer dan wartawan, dengan maksud untuk membicarakan hal-hal mustahil yang tak kunjung henti muncul di pers:

“Ayo, sekarang wartawan-wartawan, bagaimana kita punya persuratkabaran! Sekarang ini lo, sekarang! Bolak-balik ya itu itu saja! Bolak- balik itu saja. Nah, Saudara mengerti apa yang saya maksudkan, itu saja. Yaitu selalu Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, silet, silet, silet, silet, silet, lubang seribu orang, lubang seribu orang, lubang seribu orang, kursi listrik, kursi listrik, kursi listrik, bolak balik itu saja!”90

.

 

Sukarno minta agar wartawan hanya menuliskan tentang kejadian yang sebenarnya dan selalu ingat kepada peranan mereka dalam membangun bangsa. Tapi permintaannya berdengung di telinga-telinga tuli. Walhasil, sang orator besar itu dianggap tak bersuara; pidato-pidatonya hampir tidak pernah masuk media. Angkatan Darat tidak hanya memegang bedil, tapi juga menguasai surat kabar dan radio.

Kudeta merangkak Suharto terhadap Sukarno berjalan mulus karena pimpinan tertinggi Angkatan Darat sudah menyusun rencana. Enam orang jenderal dari pimpinan tertinggi menjadi korban G-30-S (suatu akibat yang sesungguhnya tidak dibayangkan di dalam rencana), tapi mereka yang selamat, seperti Suharto, Nasution, dan Sukendro, bisa meneruskan rencana dan mulai melaksanakannya. Sementara mereka tak pelak lagi menghadapi beberapa peristiwa yang tidak diharapkan dan pada saat-saat tertentu harus mengubah rencana semula, mereka mempunyai strategi dan seperangkat tujuan yang pasti.91

.

 

Suharto dan jenderal-jenderal sekawanannya memahami prinsip bahwa cara mengambil alih kekuasaan sangat menentukan keberlan- jutan rezim baru. Mereka bukanlah perwira-perwira tolol yang hanya bisa  mengikuti  pola-pola  lazim  kup  militer:  mengerahkan  tank- tank di jalan-jalan di ibu kota, mengepung istana, dan menangkap, mungkin membunuh, presiden. Mereka menyadari Angkatan Darat tidak mempunyai cukup legitimasi dan dukungan masyarakat untuk melakukan tindakan langsung melawan Sukarno. Strategi Angkatan Darat sesudah kekalahan pemberontakan-pemberontakan daerah tahun 1957-1958 adalah membangun institusi itu sendiri menjadi negara di dalam negara. Para perwira Angkatan Darat telah menjadi pemilik- pemilik pabrik dan perkebunan, birokrat-birokrat dalam administrasi pemerintahan, pemimpin-pemimpin serikat buruh, pemilik surat kabar, dan pelajar-pelajar ekonomi neoklasik. Angkatan Darat telah menunggu waktu sambil membangun kemampuannya untuk mengelola pemerin- tahan. Angkatan Darat tidak mau merebut kekuasaan negara hanya untuk segera terlepas karena perpecahan intern atau perlawanan yang luas. Titik tolak rencana permainan Angkatan Darat berupa sebuah aksi yang bisa diartikan sebagai kup dan dituduhkan kepada PKI. Dengan memakai G-30-S sebagai dalih, Suharto dan perwira-perwira sekawanan- nya menciptakan suasana histeris, penuh krisis yang menggiring semua unsur nonkomunis untuk mempercayai bahwa mereka dalam ancaman bahaya maut. Sekali dimulai, kampanye perang urat syaraf bergulir dengan sendirinya, sementara personil Angkatan Darat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa orang-orang komunis, bahkan para petani di dusun paling terpencil pun, menimbun senjata-senjata bikinan RRT, menggali kuburan massal, membikin daftar orang-orang yang harus dibunuh, dan berlatih cara-cara mencungkil mata. Dengan mengerahkan orang-orang sipil untuk ikut berperan dalam kekerasan, Angkatan Darat memastikan agar kampanye itu tampak mendapat dukungan rakyat. Angkatan Darat dapat tampil sebagai juru selamat bangsa dan pembasmian terhadap kaum komunis tampak sebagai tugas yang patriotik.

Dengan legitimasi yang diperoleh dari kampanye anti-PKI tersebut, Angkatan Darat dalam kedudukan untuk bergerak melawan Sukarno. Seperti analisis Gedung Putih pada pertengahan Februari 1966 menyata- kan, Nasution dan Suharto sesudah “membinasakan PKI … mengguna- kan pengaruh politik yang telah diperolehnya untuk melawan Sukarno.”92

.

 

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar (yang sebagian dibiayai Kedutaan Besar AS) memperlihatkan gelagat ketidakpuasan massa rakyat terhadap kepresidenan Sukarno. Sesudah disusutkan menjadi sekadar perlambang – yang tak lebih dari tanda tangan di atas dokumen, potret di dinding, boneka pajangan berseragam di upacara – Sukarno selanjutnya didiskreditkan sebagai pendukung PKI dan Gerakan 30 September.Angkatan Darat, yang merencanakan stabilitas kekuasaannya berumur  panjang,  berusaha  menyandarkan  perebutan  kekuasaan- nya pada prosedur-prosedur konstitusional. Semua tindakan Suharto disahkan melalui instruksi-instruksi yang ditandatangani presiden: pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat pada 2 Oktober, pengesahannya sebagai panglima militer keadaan darurat baru yang disebut Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 1 November, dan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada 4 Desember. Suharto bahkan menggunakan instruksi presiden sebagai pembenaran untuk menahan lima belas menteri anggota kabinet Sukarno dan mengangkat menteri-menterinya sendiri. Sukarno, tentu saja, memprotes bahwa perintah yang diberikannya pada 11 Maret 1966 bukan merupakan pemindahan kekuasaan, tapi kata-kata saja tidak mampu menghentikan langkah Suharto terus ke depan.93

.

Suharto sangat cermat dalam mengolah prosedur konstitusional, seperti misalnya siding MPRS yang memilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 (parlemen yang telah dipadati dengan wakil-wakil pilihannya sendiri), sehingga perebutan kekuasaan negara oleh Angkatan Darat tidak akan menampak seperti apa yang sejatinya: kudeta. Penggabungan yang lihai elemen-elemen berikut – teror massa melawan musuh yang diibliskan, kesepakatan sipil dalam aksi kekerasan anti-PKI, demonstrasi-demonstrasi pelajar-mahasiswa anti-Sukarno, cara-cara perang urat syaraf melalui media massa, permainan-permainan prosedur legalistik – mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana merebut kekuasaan negara. Dibanding dengan kup-kup lain di dunia, kup Angkatan Darat Indonesia merupakan kup yang luar biasa canggih. Suharto bisa berkuasa sepanjang tiga puluh dua tahun sebagian karena ia dengan berhati-hati merancang cara yang ia pakai untuk merebut kekuasaan. Gerakan 30 September, yang diangkat sampai taraf pengkhianatan bangsa terberat, perwujudan kejahatan mutlak, merupakan sebuah dalih yang sangat berkena baginya untuk memulai strategi Angkatan Darat yang sudah lama ditimbang-timbang untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, menyingkirkan Presiden Sukarno, dan membangun kediktatoran militer.

 

 

 

 

CATATAN

 

1  Karya-karya berikut, dalam menegaskan keterbatasan kekuasaan AS dalam politik Indonesia, ternyata mengabaikan cara-cara yang menunjukkan bahwa AS memang menebar pengaruhnya: Jones, Indonesia; Brands, “Limits of Manipulation”; Green, Indonesia; Gardner, Shared Hopes, Separate Fears.

 

2 Kolko, Confronting the Third World; Schmitz, Thank God They’re on Our Side; Kinzer, All the Shah’s Men; Immerman, CIA in Guatemala; Stevenson, End of Nowhere.

 

3 Wakil Menlu Walter Robertson, dalam memonya kepada J.F. Dulles, menulis bahwa PKI memperoleh “mayoritas mutlak” dari pemilih di Jawa (dikutip dalam Kahin and Kahin, Subversion as Foreign Policy, 95).

 

4 Dikutip dalam Kahin and Kahin, Subversion as Foreign Policy, 86.

 

5 Ibid., 94.

 

6 “U.S. Policy on Indonesia,” NSC 5901, 16 Januari 1959. Kata-kata yang sama muncul be- lakangan dalam dokumen perbaikan, “U.S. Policy on Indonesia,” NSC 6023, 19 Desember 1960.

 

7 Tentang nilai bantuan, lihat Kahin and Kahin, Subversion as Foreign Policy, 207.

 

8 Ibid., 211.

 

9 Ibid., 210.

 

10 Ibid., 211.

 

11 Dikutip dalam Scott, “United States and the Overthrow of Sukarno,” 246.

 

12 Jones, Indonesia, 362.

 

13 B. Evans, “Influence of the United States Army,” 37, 40.

 

14 Rusk kepada Presiden Johnson, 17 Juli 1964, memo dikutip dalam Peter Dale Scott,“U.S. and the Overthrow of Sukarno,” 248n46.

 

15  Pesan bersama dari State Department, Agency for International Development, U.S. Information Agency, dan Defense Department, 12 Juli 1962, dikutip dalam Simpson,  “Modernizing Indonesia,” 115n28.

 

16  “Background to Plan of Action for Indonesia,” NSC Action Memorandum 195, 2

Oktober 1962, dikutip dalam Simpson, “Modernizing Indonesia,” 129.

 

17 Sundhaussen, Road to Power, 173, 175-177.

 

18 B. Evans, “Influence of the United States Army,” 28-29, 34-36.

 

19 Department of State, “Memorandum Prepared for the 303 Committee,” 23 Februari 1965, dalam FRUS 1964-1968, 26:235n2.

 

20 Lev, “Political role of the Army in Indonesia,” 351. Lev menyatakan bahwa Angkatan Darat “berpegang erat-erat pada undang-undang keadaan perang” dan memastikan undang- undang ini diperpanjang lama sesudah pemberontakan PRRI/Permesta berakhir (353). Berlawanan dengan keinginan Angkatan Darat, Sukarno mencabut undang-undang tersebut pada Mei 1963.

 

21  Mackie, “Indonesia’s Government Estates and Their Masters,” 340-41, 344-45, 352-54.

 

22  Lihat uraian Nasution sendiri tentang peranan sosial-politik Angkatan Darat semasa Demokrasi Terpimpin, Bab 1 dari Kekaryaan ABRI. Bourchier menamai pemikiran politik Nasution “korporatis.” Lihat karangannya, “Conservative Political Ideology in Indonesia.” Juga lihat Reeve, “Corporatist State.”

 

23 Dikutip dalam Mrázek, Sjahrir, 455.

 

24 Pye, “Armies in the Process of Political Modernization,” 76, 77, 80, 83, 89.

 

25 State Department Policy Planning Council, “Role of the Military in the Underdeveloped Areas,” 25 Januari 1963, dikutip dalam Simpson, “Modernizing Indonesia,” 115-116.

 

26 Pauker, “Role of the Military in Indonesia,” 226.

 

27 Ibid., 225.

 

28 Ibid., 227.

 

29 Ransom, “Ford Country.” Pauker membawa Suwarto berkunjung ke Rand pada 1962. Menurut ingatan Kolonel Abdul Syukur, mantan instruktur Seskoad, Pauker menawarinya kesempatan pergi ke Universitas Pittsburgh, tempat belajar Kolonel Sukendro, seorang antikomunis garis keras yang sudah lama menginginkan kup militer (Wawancara dengan Syukur). Syukur, yang dianggap Sukarnois dan pendukung G-30-S, dipenjarakan rezim Suharto selama 1966-1981.

 

30 Sundhaussen, Road to Power, 165.

 

31 Glassburner, “Political Economy and the Suharto Regime,” 33.

 

32 Ransom, “Ford Country”; Sadli, “Recollections of My Career.”

 

33 Sundhaussen, Road to Power, 188.

 

34 Ibid., 187-188.

 

35 Omar Dani tidak senang dengan pengangkatan Suharto (Surodjo dan Soeparno, Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, 44-56).

 

36  Sundhaussen, Road to Power, 189. Supardjo menyatakan di depan sidang Mahmilub bahwa ia merasa staf Yani dengan sengaja menyabot konfrontasi (transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang kedua, 23 Februari 1967). Mackie memperhatikan keluhan Supardjo dalam bukunya, Confrontation, 214.

 

37 Sugama, Memori Jenderal Yoga, 139; Pour, Benny Moerdani, 265-67. Menurut Sugama, Moertopo juga diberi tugas sebagai agen intelijen di Komando Tempur Dua di Sumatra. Namun menurut Moerdani komando ini disebut Komando Tempur Satu.

 

38 Sugama, Memori Jenderal Yoga, 144; Pour, Benny Moerdani, 265-67.

 

39 Sugama, Memori Jenderal Yoga, 138.

 

40  Pour, Benny Moerdani, 256-57, 265-67. Pour sangat berhati-hati tentang peranan Moerdani di Bangkok. Ia menulis bahwa Moerdani mengirim para infiltran Indonesia ke Malaysia sesuai dengan strategi konfrontasi, tapi sementara itu juga menyebutkan bahwa Moerdani dan para perwira Angkatan Darat lainnya tidak setuju terhadap konfrontasi.

 

41 Sundhaussen, Road to Power, 188.

 

42 Duta Besar Ellsworth Bunker kepada Presiden Johnson, laporan tak bertanggal [April 1965], “Indonesian-American Relations,” dalam Department of State, FRUS 1964-1968,26: 256.

 

43 CIA, Indonesia – 1965, 190-191.

 

44 Tentang komplotan Sukendro, lihat Sundhaussen, Road to Power, bab 4. Pada akhir 1965 Sukendro menjadi penghubung penting antara Kedutaan Besar AS dengan pimpinan Angkatan Darat di bawah Suharto dan Nasution. Lihat dokumen yang dihimpun dalam Department of  State, FRUS 1964–1968, 26: 345-48, 351-53, 357-60, 363-66, 369-70. Sukendro segera tersingkir dari lingkaran Suharto, barangkali karena ia terlalu mandiri, dan dipenjarakan selama sembilan bulan pada 1967. Tentang karier Sukendro di belakang hari, lihat Jenkins, Suharto and his Generals, 70-73.

 

45  CIA, Indonesia – 1965, 191. Mantan kepala pos CIA di Jakarta, B. Hugh Tovar, membantah laporan majikannya ketika ia menulis catatan retrospektif tentang kejadian 1965. Ia mengklaim bahwa “ide tentang Dewan Jenderal yang telah disassuskan selama tahun-tahun itu hanyalah mitos. (Maksud saya benar-benar mitos.) … Tidak ada dewan jenderal yang terpisah atau mandiri dari [staf umum Yani].” Tovar juga menyangkal bahwa Yani dan jenderal-jenderalnya berkomplot menentang Sukarno (Tovar, “Indonesian Crisis of 1965-1966,” 323). Mengingat bukti-bukti yang ada tentang rencana komando tertinggi Angkatan Darat berkomplot melawan Sukarno, sukarlah untuk tidak memandang pendapat Tovar sebagai kebohongan.

46 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 21 Januari 1965, L.B. Johnson Library, National Security File, Indonesia, vol. 3, box 246, 91. Cukup aneh bahwa dokumen penting ini tidak termasuk dalam jilid FRUS mengenai politik AS terhadap Indonesia pada pertengahan 1960-an. Tidak mungkin mempercayai keterangan Tovar bahwa ia “tidak mempunyai petunjuk apa pun bahwa perwira-perwira Angkatan Darat Indonesia sedang berpikir tentang melancarkan kup” (Tovar, “Indonesian Crisis of 1965-1966,” 322).

 

47 Bunker, “Indonesian-American Relations,” 257.

 

48  “American-Indonesian Relations,” presentasi oleh Howard P. Jones kepada Chiefs of Mission Conference, Baguio, Filipina, Makalah-makalah Howard P. Jones, box 21, Hoover Institution Archive, 12.

 

49 Dikutip dalam Subritzky, Confronting Sukarno, 126. Peck menulis memo ini pada 27 November 1964.

 

50  M.J.C. Templeton kepada Edward Peck, memo, 19 Desember 1964, dikutip dalam

Simpson, “Modernizing Indonesia,” 263n132.

 

51 Neville Maxwell, peneliti Inggris, mendapati dokumen ini di dalam arsip-arsip Pakistan. Suratnya tentang hal ini diterbitkan dalam Journal of Contemporary Asia 9, no. 2 (1979): 251-52.

 

52 “The Succession Problem in Indonesia,” DOS/INR Research Memo RFE-16, 9 Maret 1964, dikutip dalam Simpson, “Modernizing Indonesia,” 126.

 

53 Ellsworth  Bunker kepada Presiden Johnson, “Indonesian-American Relations,” tanpa tanggal, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:257.

 

54 Department of State, “Memorandum Prepared for the 303 Committee,” 234-237. Boleh jadi Sukarno memang benar ketika menuduh Kedutaan Besar AS memberi seorang Indonesia uang 150 juta rupiah untuk melakukan kampanye propaganda melawan dirinya (pidato di depan kabinet, 6 November 1965, dalam Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum Selesai,1:82).

 

55 Bunnel, “American ‘Low Posture’ Policy,” 50.

 

56 Bunker, “Indonesian-American Relations,” 256-57.

 

57 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 23 Agustus 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:286.

 

58 James C. Thompson Jr., staf NSC, kepada Presiden Johnson, memorandum 14 September 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:299.

 

59 Benson, dikutip dalam Friend, Indonesian Destinies, 102. Kursif penegas sesuai aslinya.

 

60 “Special Memorandum Prepared by the Director of the Office of National Estimates of the Central Intelligence Agency,” 26 Januari 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:219.

 

61 Bunnel, “American ‘Low Posture’ Policy,” 59. Sekali lagi, keterangan Tovar terlihat tidak benar. Ia menulis bahwa CIA “tidak mempunyai rencana cadangan untuk aksi semacam itu” apabila “PKI me-lancarkan kup” (Tovar, “Indonesian Crisis of 1965-1966,” 322). Dari dokumen-dokumen yang sudah dideklasifikasikan menjadi jelas bahwa kedutaan besar– termasuk Tovar dan staf CIA – mempunyai rencana cadangan – AS bergantung pada serangan Angkatan Darat terhadap PKI dan akan mendukung Angkatan Darat begitu serangan dilakukan.

 

62 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 6 Maret 1964, Declassified Documents Quarterly, 1975, 117C.

63 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 19 Maret 1964, dikutip dalam Brands, “Limits of Manipulation,” 794.

 

64 “American-Indonesian Relations,” presentasi oleh Jones, 12.

 

65 Indonesia Working Group Situation Report, 4 Oktober 1965, dikutip dalam Brands,“Limits of Manipulation,” 802.

 

66 Kawat Pos CIA di Jakarta ke Gedung Putih, 5 Oktober 1965, dikutip dalam Robinson, Dark Side of Paradise, 283n23.

 

67 Ibid.

 

68 Laporan CIA No. 22 (dari Jakarta) ke Gedung Putih, 8 Oktober 1965, dikutip dalam Robinson, Dark Side of Paradise, 283.

 

69 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 5 Oktober 1965; Department of State kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta, 6 Oktober 1965, dalam Department of State,FRUS 1964–1968, 26:309.

 

70 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 14 Oktober  1965, dalam Department of  State, FRUS 1964–1968, 26:321.

 

71 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 4 November 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:354.

 

72 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 20 Oktober 1965, dikutip dalam Simpson, “Modernizing Indonesia,” 321.

 

73 Tentang permintaan mendesak Jenderal Sukendro untuk peralatan komunikasi pada November 1965 dan penyediaan Amerika Serikat untuk peralatan ini, lihat Department of State, FRUS 1964–1968, 26:364-66, 368-71, 440-43.

 

74 Kadane, letter to the editor, New York Review of Books, 10 April 1997, hal. 64.

 

75 Kadane mengungkapkan daftar Martens dalam sebuah artikel yang disebarkan oleh States News Service pada Mei 1990. Banyak surat kabar yang mengutip artikel itu, termasuk Washington Post (21 Mei 1990). Lihat juga komentar susulan Kadane dalam suratnya kepada editor New York Review of Books. Harian New York Times tidak menyiarkan artikel Kadane, tapi salah seorang wartawannya menulis ulasan tentang temuan Kadane itu (Michael Wines, “C.I.A. Tie Asserted in Indonesia Purge,” 12 Juli 1990). Kadane menyimpan transkrip- transkrip wawancaranya dengan mantan para pejabat tinggi AS di National Security Archive di George Washington University.

 

76 Robert Martens, letter to the editor, Washington Post, 2 Juni 1990. Comite Central [PKI] terdiri dari sekitar delapan puluh lima orang, dan dari sekitar dua puluh komite provinsi masing-masing terdiri atas kira-kira sepuluh orang. Jika ditambah dengan pimpinan berbagai organisasi kaitannya, misalnya serikat buruh, jumlah seluruhnya menjadi sekitar lima ratus nama. Martens tentunya juga mendaftar nama-nama anggota partai dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Perhatikan juga bahwa ia mungkin sekali telah menyerahkan lebih dari “beberapa ribu” nama. Kadane memperkirakan jumlah seluruhnya sekitar lima ribu nama. Penegasan ulang Martens bahwa nama-nama yang didaftar bukanlah “anggota kebanyakan,” tidak cukup menenteramkan hati, bahkan andaikata ia benar sekalipun. Ia memberikan daftar nama-nama itu selama enam bulan. Dalam masa itu ia tentu tahu bahwa mereka yang nama-namanya masuk dalam daftar bisa jadi memang sudah dibunuh. Seperti yang ditulis dalam sebuah memo Duta Besar Green, bahkan “tokoh teri” sekalipun dibunuh.

 

77 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 2 Desember 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:379-80. Sekali lagi Tovar memperlihat- kan dirinya tak bisa dipercaya. Dalam artikelnya pada 1994 ia menampik tuduhan bahwa CIA telah memberi uang kepada kelompok mahasiswa dan pelajar dan menjelek-jelekkan para penuduhnya sebagai “orang-orang kiri, sebagian dari mereka bersimpati kepada PKI atau Sukarno, dan selebihnya orang-orang yang sekadar anti-Amerika.” Bagi Tovar hanya orang yang tidak patrotik yang bisa mempercayai sassus demikian tentang CIA. Ia meng- gertak dengan congkak, “Saya tidak keberatan dituduh tentang apa yang saya lakukan. Tapi saya benci dilempari sesuatu yang tidak saya lakukan.” (Tovar, “Indonesian Crisis of 1965-1966,” 336). Deklasifikasi dokumen-dokumen ini tidak menguntungkan Tovar.

 

78 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram 4 November 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:355-56.

 

79 Ibid., 26:355.

 

80 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 16 Desember 1965, dikutip dalam Simpson, “Modernizing Indonesia,” 343. Suharto menempatkan Chairul sebagai tahanan rumah pada 16 Maret 1966, dan sebulan kemudian ia dipenjarakan. Chairul meninggal dalam keadaan yang mencurigakan di Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta pada 8 Februari 1967. Penjelasan militer menyatakan, ia tewas karena serangan jantung, yang diterima teman-teman dan keluarganya dengan keraguan. Ia berumur empat puluh sembilan tahun dan dalam keadaan sehat walafiat (Soewito, Chairul Saleh, 138-147).

 

81 Duta Besar Green menyatakan bahwa Angkatan Darat akan “mampu pada gilirannya mempertahankan kekuasaannya” hanya apabila ia dapat “menunjukkan hasil-hasil konkret dalam menangani masalah-masalah ekonomi dan administrasi yang sangat besar” (Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 22 Desember 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:390).

 

82 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 28 November 1965, dikutip dalam Robinson, Dark Side of Paradise, 285. Juga lihat Director of the Far Eastern Region, Blouin, kepada Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Friedman), memorandum, 13 Desember 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:383-85.

 

83 Department of State, FRUS 1964–1968, 26:393n2, 401-2, 405, 407-9.

 

84 Ropa kepada Rostow, 9 Juli 1966, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:444, dan Rusk kepada Johnson, 1 Agustus 1966, 26:452.

 

85 Tentang peranan para ekonom di masa rezim Suharto ini, lihat Winters, Power in

Motion.

 

86 Toer dan Prasetyo, Memoar Oei Tjoe Tat,192.

 

87  Memorandum disiapkan di CIA, Washington, “Covert Assistance to the Indonesian Armed Forces Leaders,” 9 November 1965, dalam Department of State, FRUS 1964–1968, 26:362.

 

88 Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum Selesai, I:89.

 

89 Ibid., 44, 156.

 

90 Ibid., 163.

 

91 Tentang hal ini saya tidak sependapat dengan Robert Elson, yang mengatakan bahwa Suharto, sesudah menjadi pemangku (caretaker) panglima Angkatan Darat, “tidak mempunyai strategi yang jelas tentang bagaimana harus bertindak lebih lanjut, tidak juga tahu untuk tujuan apa.” Suharto melangkah ke depan “dengan waspada, hati-hati, dan sensitif,” selama berbulan-bulan, “meraih kekuasaan saat kekuasaan itu datang kepadanya” tanpa dipimpin oleh “visi megah atau skema utopia apa pun” (Suharto, 120-121). Lihat tinjauan saya terhadap buku Elson dalam “Violence in the Suharto Regime’s Wonderland.”

 

92 Catatan brifing untuk Presiden Johnson, 15 Februari 1966, dalam Department of State,FRUS 1964–1968, 26:403.

 

93 Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum Selesai, 2:184-85.