Aidit, PKI, dan G-30-S

Bagi PKI, disiplin dimaksud untuk menyelenggarakan pekerjaan dengan tepat dan baik. Dan suatu pekerjaan baru dapat diseleng- garakan dengan tepat dan baik kalau disertai dengan kesetiakawanan atau solidaritas … Berdasarkan moral Komunis itu diterapkan pelak- sanaan “Centralisme demokrasi,” yaitu centralisme yang didasarkan kepada demokrasi dan demokrasi yang dipusatkan, dimana dipadukan pertanggungan-jawab kolektif dengan pertanggungan-jawab perseo- rangan.

Sudisman, Uraian Tanggungdjawab (1967)

,

,

Bukti yang ada sejauh ini memperlihatkan bahwa Aidit sedikitnya menyetujui kerja sama Sjam dengan para perwira militer untuk melancarkan serangan mendahului terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat (SUAD). Menurut dokumen Supardjo, Sjam adalah organisator utama Gerakan 30 September. Menurut Hasan, ia bawahan setia Aidit. Jika dua keterangan itu benar, kita harus menduga bahwa Aidit lebih dari sekadar sosok lugu yang mudah tertipu dalam G-30-S. Sampai di sini pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah Aidit yang memprakarsai G-30-S dan memberi perintah kepada Sjam untuk melaksanakannya (sebagaimana diklaim versi rezim Suharto) atau ia mengizinkan Sjam bekerja dengan para perwira militer dengan anggapan para perwira itulah yang memimpin G-30-S? Apa yang diketahui Aidit tentang  hubungan  antara  anggota-anggota  Biro  Chusus  dan  para

perwira militer? Apa yang diceritakan Sjam kepadanya? Informasi apa yang didengar Aidit dari sumber-sumber lain mengenai kecenderungan para perwira yang ikut dalam G-30-S? Apakah Aidit sang dalang yang memerintahkan dan menyelia setiap gerak-gerik Sjam? Ataukah Aidit seorang pendukung G-30-S dan mendapat kesan bahwa para perwira militerlah yang mendalangi aksi?

Sukar menilai peranan Aidit karena tidak ada bukti langsung dan meyakinkan tentang hal ini. Mengingat sifat pengorganisasiannya yang rahasia, hanya dua orang yang dalam posisi mengetahui sepenuhnya peranan Aidit: Sjam dan Aidit sendiri. Angkatan Darat sudah menembak mati Aidit pada November 1965 sebelum ia sempat menyampaikan penjelasan tentang tindakannya. Dalam sidang Mahmilub pada 1967 Sjam menyatakan bahwa ia bertindak atas perintah Aidit. Pernyataan- nya ini tidak mungkin dibuktikan kebenarannya. Satu-satunya pende- katan terhadap persoalan mengenai peranan Aidit hanyalah secara tidak langsung, dengan merangkaikan kepingan-kepingan bukti dan memper- timbangkan masuk akal atau tidaknya kemungkinan-kemungkinan yang berbeda-beda itu. Dalam bab ini saya meninjau pernyataan-pernyataan para mantan pimpinan PKI, strategi politik Aidit dalam bulan-bulan sebelum G-30-S terjadi, dan pandangannya tentang kup militer. Saya juga meninjau pernyataan partai tentang G-30-S dalam koran hariannya, Harian Rakjat, edisi 2 Oktober 1965.

URAIAN SUDISMAN

Pernyataan paling penting oleh pimpinan PKI tentang G-30-S ialah per- nyataan Sudisman, Sekretaris Jenderal partai yang berhasil lolos dari pem- bantaian besar-besaran. Ia ditangkap pada Desember 1966 dan dibawa ke depan Mahmilub pada Juli 1967. Ia salah seorang dari kelompok lima tokoh muda yang mengambil alih pimpinan partai pada 1951. Kelima tokoh itu – Aidit, Lukman, Njoto, Sakirman, dan Sudisman sendiri–  memperoleh sukses besar dalam membangun kembali partai. Dalam pleidoinya Sudisman mengacu pada kesatuan di antara kelima tokoh itu ibarat kesatuan lima bersaudara Pandawa dari epos besar India Mahabharata, “Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka berempat

… Saya dengan mereka berempat telah berpanca-kawan, artinya, berlima telah bersama-sama membangun kembali PKI sejak tahun 1951 … Kita berlima selalu bersama.”1  Keberhasilan PKI dari 1951 sampai 1965 sebagian berkat kesatuan para pimpinannya itu. Tidak terjadi keretakan yang memecah-belah partai menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing (seperti yang terjadi dalam gerakan  komunis di India) bahkan

di tengah-tengah konflik Tiongkok-Soviet.

Pidato pembelaan Sudisman, walaupun dikemukakan di Mahmilub– atau “di cengkeraman tangan musuh,” kata para aktivis eks-PKI– merupakan sebuah dokumen yang terus terang dan ditulis dengan baik, yang mempertunjukkan kecerdasan dan ketenangan pribadi. Di depan mahkamah ia tidak mengkeret ketakutan, melempar kesalahan kepada orang lain, pura-pura tidak tahu, atau memohon keselamatan nyawanya. Sebagai pimpinan tertinggi partai yang tersisa, ia merasa ber- tanggung jawab kepada para pendukung partai untuk menjelaskan apa yang sudah salah. Menyadari akan dijatuhi hukuman mati, ia menyusun pidato pembelaannya sebagai pernyataan politik kepada masyarakat luas

di luar ruangan sidang. Memang, karena ia menolak mengakui keabsahan Mahmilub, ia tidak mau pidatonya disebut sebagai pembelaan (pledoi). Sudisman menamainya sebuah “uraian tanggungdjawab.”2

Sudisman mengakui, dengan cara yang tidak terinci, bahwa ia “terlibat” dalam G-30-S dan bahwa pimpinan-pimpinan PKI lainnya, tanpa menyebut nama, juga “terlibat langsung” di dalamnya.3 Dengan menggunakan kata terlibat ia tidak bermaksud menyatakan bahwa para pemimpin PKI mengarahkan G-30-S. Ia menjunjung pernyataan partai pada 6 Oktober 1965 bahwa G-30-S merupakan peristiwa “intern Angkatan Darat,” dan bahwa PKI sebagai partai “tidak tahu menahu” tentang gerakan itu.4 Ia menyatakan bahwa para pemrakarsa dan pengor- ganisasi utama G-30-S adalah “perwira-perwira maju” yang ingin meng- gagalkan rencana kup oleh Dewan Jenderal.5  Kelompok di belakang G-30-S ini sebagian besar “perwira-perwira non-Komunis” (berarti perwira-perwira yang loyal terhadap Sukarno), tapi juga “disamping yang Komunis.”6 Sudisman menyiratkan bahwa pemimpin-pemimpin tertentu PKI sebagai perseorangan memutuskan untuk mendukung para perwira progresif ini. Ia tidak menjelaskan dengan tegas bagaimana ia dan pemimpin-pemimpin partai lain mulai bersekutu dengan para perwira tersebut dan memberikan dukungan mereka. Sasaran Sudisman adalah pada memberi alasan pembenar bagi strategi Politbiro untuk mendukung G-30-S ketimbang menggambarkan bagaimana strategi itu dilaksanakan.

Sudisman mengklaim ia menjadi yakin bahwa aksi yang dilakukan

“perwira-perwira maju” itu merupakan cara terbaik dalam melawan jenderal-jenderal sayap kanan Angkatan Darat yang telah membukti- kan dirinya sebagai satu-satunya rintangan terbesar bagi program partai. Mereka menghalangi politik luar negeri antiimperialis Sukarno, kebijakan- kebijakan ekonomi pemerintah yang dirancang untuk kemaslahatan kaum tani dan kaum buruh (misalnya land reform), dan pengaruh PKI yang terus meluas. Strategi mendukung “perwira-perwira maju” itu, menurut Sudisman, tampaknya benar pada saat itu. Namun, sesudah meninjaunya kembali, ia memandang strategi itu keliru arahan. Kegagalan G-30-S dan kerentanan partai terhadap represi militer memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam watak organisasi dan ideologi partai itu sendiri. Sudisman menyatakan bahwa masalahnya bukan sekadar pimpinan partai bertaruh pada kuda yang salah; masalah utamanya adalah mereka sudah bertaruh. Terbuai oleh rangkaian kesuksesan panjang, mereka kehilangan kemampuan untuk “secara ilmiah menghitung imbangan kekuatan secara kongkrit dari kedua belah pihak, dari kekuatan PKI sendiri dan dari kekuatan lawan.”7  Penekanan mereka pada persatuan nasional menggiring mereka menjadi terlalu akomodatif terhadap kelas menengah dan melalaikan pembangunan kekuatan tani dan buruh yang terorganisasi secara mandiri.8 Dengan mendukung putsch rahasia yang terpisah dari “massa,” pimpinan partai telah memilih semacam jalan pintas yang berbahaya menuju revolusi – bahaya yang tidak akan pernah mereka alami andaikata partai tidak tersita perhatiannya oleh rencana- rencana licik politisi elite di Jakarta. Di antara puing-puing G-30-S tersingkaplah “kesalahan-kesalahan PKI yang menumpuk untuk masa yang panjang.”9

Sudisman yakin otak G-30-S ialah perwira-perwira militer seperti Untung dan Supardjo. Untuk menimbang ketepatan keyakinannya perlu dipertanyakan apa yang diketahui Sudisman tentang G-30-S. Informasi apa yang menjadi dasar keyakinannya itu? Menurut Uraian Tanggung- djawab pengetahuannya tentang G-30-S berasal dari Aidit saja. Sudisman mencatat bahwa di dalam sidang-sidang Politbiro Aidit menjelaskan

“bahwa ada perwira-perwira maju yang mau mendahului bertindak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal.”10 Menurut pengalaman Sudisman, Aidit “teliti dalam menerima informasi-informasi” dan “teliti dalam meng- hitung imbangan kekuatan.”11  Berkat kedudukannya sebagai menteri koordinator dalam kabinet Sukarno, Aidit “cukup memiliki saluran” untuk memeriksa informasi yang diterimanya.12 Sudisman mempercayai pendapat Aidit bahwa G-30-S patut mendapat dukungan, “kawan Aidit menjelaskan [kemungkinan kepada anggota Politbiro] dengan meya- kinkan bahwa ada perwira-perwira maju dan G-30-S yang mengadakan operasi militer membentuk Dewan Revolusi.”13 Aidit konsisten dalam memberi tahu Politbiro bahwa gerakan yang direncanakan merupakan urusan intern militer. Aidit menjelaskan “bahwa para perwira maju mau mengadakan operasi militer dan tidak pernah mengemukakan bahwa PKI mau mengadakan operasi militer, dan oleh kawan Aidit juga tidak pernah dikemukakan bahwa PKI mau mencetuskan revolusi pada saat itu.”14  Sudisman menempatkan Aidit sebagai orang utama di dalam partai yang berhubungan dengan para perwira dan menetapkan tindakan apa yang akan diambil oleh personil PKI dalam mendukung gerakan tersebut. Sudisman mengatakan bahwa Aidit “menugaskan pengiriman beberapa tenaga ke daerah pada hari-hari menjelang mencetusnya G-30-S dengan garisnya ‘dengarkan pengumuman RRI Pusat dan sokong Dewan Revolusi.’”15 Bagi Sudisman G-30-S mirip dengan kup Kolonel Qasim di Irak pada 1958 yang menumbangkan monarki dan menggagalkan keikutsertaan Irak dalam persekutuan militer untuk menghadapi Uni Soviet (Pakta Baghdad 1955, yang antara lain termasuk Turki dan Inggris).16  Ada beberapa kup yang mempunyai agenda politik yang progresif – yaitu melawan feodalisme, imperialisme, dan kapitalisme

– sementara itu ada beberapa kup yang mempunyai agenda reaksioner. Gerakan 30 September, walaupun bukan kup, merupakan aksi militer yang dalam pandangan partai progresif.

Sudisman  tidak  mengklaim  mempunyai  hubungan  langsung dengan para perwira yang terlibat dalam G-30-S. Barangkali ia bahkan tidak berhubungan dengan Sjam dan orang-orang dari Biro Chusus. Ia tidak menyebut tentang mereka. Walaupun Sudisman seharusnya tahu lebih banyak tentang hubungan partai dengan G-30-S daripada yang sudah dibeberkannya di dalam Uraian Tanggungdjawab, tanpa bukti tambahan kita tidak bisa beranggapan bahwa pendapatnya tentang penggerak G-30-S itu didasarkan atas informasi di luar dari yang diberikan Aidit kepadanya. Selama sidang-sidang Mahmilub, dalam menanggapi kesaksian Sjam, Sudisman menyatakan tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang G-30-S, hanya mengikuti perintah-perintah dari Aidit, dan percaya bahwa Sjam pun mengikuti perintah dari Aidit, “Walaupun saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G-30-S, tapi karena semua perbuatan itu adalah perbuatan oknum-oknum anggauta PKI, maka saya ambil oper tanggung-jawabnya.”17

Saya akan berkomentar di belakang tentang tindakan misterius Sudisman untuk mengambil tanggung jawab terhadap suatu gerakan yang menurut pengakuannya sangat sedikit ia ketahui. Sekarang masalah penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Sudisman memang tidak berada dalam posisi mengetahui bagaimana pengorganisasian G-30-S dilakukan. Tidak ada alasan untuk memandang pendapat Sudisman bahwa para perwira militer bertindak atas kehendak sendiri sebagai pendapat seorang yang berwenang dan berpengetahuan memadai. Penilaian Sudisman tentang G-30-S sebagai aksi yang dipimpin militer tidak dapat diperhitungkan sebagai sangkalan yang meyakinkan terhadap penilaian Supardjo yang melihat gerakan itu di bawah pimpinan Sjam. Karena Supardjo jauh lebih dekat dengan para organisator G-30-S dan menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan mereka, penilaian- nya harus diberi bobot lebih.18

Pertanyaan tentang pengetahuan Aidit tetap tidak terjawab di dalam

uraian Sudisman. Mungkin Aidit juga percaya bahwa para perwira militer itu bertindak atas kehendak sendiri. Ia bersandar pada informasi dari Sjam. Mungkin Sjam tidak menjelaskan kepada Aidit bahwa ia sesung- guhnya memainkan peranan yang dominan dalam mengorganisasikan para perwira. Jika tidak demikian, barangkali Aidit mengetahui bahwa perwira-perwira di belakang G-30-S ialah mereka yang terkait dengan Biro Chusus, tapi ia mungkin hendak menyembunyikan fakta tersebut dari kawan-kawannya di Politbiro demi mempertahankan kerahasiaan di sekitar operasi Biro Chusus.

ANALISIS SJAM DAN HASAN

Menjelang sidang Mahmilub untuknya berakhir Sudisman membacakan dengan lantang “uraian tanggungdjawab”-nya di depan para hakim dan pengunjung sidang. Sebagian uraiannya dapat ditangkap sebagai pe- nyangkalan terhadap kesaksian yang diberikan Sjam pada sidang yang sama. Dibawa masuk ke ruang sidang sebagai saksi, Sjam menyampaikan pengakuan bahwa yang dilakukan Aidit lebih dari sekadar mendukung

G-30-S. Menurut versi Sjam tentang peristiwa itu, Aidit memprakarsai

G-30-S. Konon Aidit  memerintahkan Sjam agar memobilisasi tokoh- tokoh militer yang terkait dengan Biro Chusus untuk melancarkan aksi militer melawan jenderal-jenderal kanan Angkatan Darat. Sjam menge- mukakan, “Sesudah bulan Agustus [1965] [Biro Chusus] menerima keterangan daripada Kawan D.N. Aidit tentang makin memuntjaknja situasi. Dan gedjala-gedjala jang ada menundjukkan bahwa Dewan Djenderal sudah mulai melakukan persiapan-persiapan terachir untuk pada achirnja melakukan perebutan kekuasan. Setelah ada soal-soal itu maka kami diberikan garis, apakah dalam menghadapi situasi jang sematjam ini, kami menunggu dipukul atau mesti memberikan pukulan terlebih dahulu. Karena kesimpulannja bahwa kami harus memberikan pukulan terlebih dahulu, kami melakukan persiapan-persiapan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara saja, Pono, Untung, Latif, Sujono, Sigit dan Wahjudi. Sebagai pertemuan-pertemuan persiapan untuk melakukan gerakan jang pada achirnja dinamakan G30S. Dalam pertemuan-pertemuan itu jang memimpin adalah saja sendiri.”19 Sjam mengklaim dialah yang memilih perwira-perwira yang ikut dalam rapat- rapat itu dan, dengan bantuan Aidit, merancang gagasan tentang Dewan Revolusi.

Berdiri sendiri, kesaksian Sjam harus disikapi dengan kesangsian. Pen- dakuannya sebagai atasan para perwira dapat diabaikan laiknya khayalan seorang megalomaniak, seseorang yang ingin dilihat sebagai pemain politik yang penting. Pendakuannya bahwa ia mengikuti perintah-perintah Aidit dapat diabaikan sebagai usaha untuk mengesahkan tindakan-tindakan yang sesungguhnya di luar jangkauan kewenangan Aidit. Barangkali Sjam melibatkan Aidit demi menyenangkan para penuntut umum dari militer yang mengingini pembenaran atas tuduhan mereka bahwa Aidit ialah otak G-30-S. Namun demikian pernyataan Sjam tidak bisa begitu saja ditolak, menimbang analisis post-mortem Supardjo (yang sudah saya bahas dalam bab 3) dan penegasan dari Hasan untuk bagian-bagian tertentu dari kesaksian Sjam yang berkaitan dengan kinerja Biro Chusus (dibahas dalam bab 4). Barangkali Sjam bukanlah seorang penyemu. Dalam karangan otobiografis yang ditulisnya pada pertengahan 1990-an, Hasan menguatkan sejumlah klaim Sjam tentang peranannya di dalam G-30-S. Hasan percaya Sjam mengikuti perintah-perintah Aidit dan para perwira itu, pada gilirannya, mengikuti pimpinan Sjam:

Pada suatu waktu, kira-kira bulan Juli 1965, dalam rapat BC Pusat, Ketua BC Bung Sjam memberi informasi bahwa sakitnya  Presiden  Sukarno  makin  parah  dan  mungkin akan mati. Hal ini akan digunakan oleh kaum militer yang anti Sukarno dan yang bekerja erat dengan kaum nekolim Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda untuk mengkup kekuasaan Sukarno menjadi pemerintah militer pro-Barat yang fasis. Gerakan rakyat demokratis yang dipimpin oleh Nasakom dimana PKI menjadi pelopornya, akan ditindas secara kekerasan sampai hancur-lebur. Untuk menghadapi situasi gawat yang mendadak, PKI sebagai pelopor gerakan rakyat harus mengambil sikap. Sikap PKI yalah harus melawan gerakan kup militer Angkatan Darat terhadap Pemerintah Sukarno secara militer. Tugas ini diperintahkan oleh Bung Aidit kepada BC Pusat yang menggarap kaum militer. Dalam proses selanjutnya berhubung situasinya makin genting, maka perintahnya bukan hanya menunggu kup kaum militer bahkan kita harus bertindak lebih dahulu terhadap jendral-jendral yang pro nekolim.”20

Sukarno jatuh sakit dari 3 Agustus sampai 9 Agustus, maka rapat pertama yang dimaksud Hasan tentunya terjadi pada awal Agustus itu. Kemungkinan meninggalnya Sukarno di awal Agustus agaknya telah memancing tekad awal Aidit untuk menyiapkan aksi militer, seperti dikemukakan Hasan, tapi barangkali tidak sampai membulatkan tekad Aidit hingga akhir September. Desas-desus tentang Sukarno hamper meninggal seketika lenyap saat ia sehat kembali. Beberapa penasihatnya dari semula berpikir bahwa Sukarno tidak menderita penyakit yang lebih parah dari influenza berat. Sesudah 9 Agustus Sukarno tidak memperlihatkan tanda-tanda akan jatuh sakit serius dan mulai lagi mengisi jadwal melelahkan yang sarat dengan pidato-pidatonya yang bersemangat di depan umum, termasuk pidato pada 30 September malam.

Bagi Aidit, untuk meneruskan rencana melancarkan aksi militer, jika itu memang ia lakukan, ia tentu sudah yakin bahwa jenderal-jenderal antikomunis Angkatan Darat akan melancarkan serangan tanpa menghiraukan kesehatan Sukarno. Menurut Hasan, Aidit mengubah rencana semula; Biro Chusus berubah dari menanti menjadi mendahului kudeta para jenderal. Pendapat ini serupa dengan pendirian Sjam bahwa partai menghadapi pertanyaan apakah menunggu kup terjadi baru bertindak, atau mendahului kup. Pendapat ini juga serupa dengan pendirian Supardjo bahwa “partai” pada satu titik mengubah strateginya dari menunggu laporan tentang rencana para “perwira progresif ” menjadi memaksakan rencananya sendiri.

Dipertimbangkan bersama, cerita-cerita Sjam dan Hasan tidak bisa dipandang sebagai bukti tandas bahwa Aidit memprakarsai G-30-S, Sjam mengikuti perintah Aidit, dan perwira-perwira militer yang terkait dengan Biro Chusus mengikuti Sjam. Barangkali perwira-perwira itu bertindak atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang tidak dapat dibenar- kan. Ketika berbicara di depan para perwira dan anggota-anggota Biro Chusus (orang-orang yang dikenal Hasan), boleh jadi Sjam sengaja membual tentang perintah Aidit agar orang-orang itu mau mengikuti dia. Perlu diingat bahwa Supardjo mendapat kesan tentang adanya rencana besar partai yang melebihi apa yang telah dijelaskan Sjam kepadanya. Mungkin saja Sjam bersikap seakan-akan kepemimpinan partai terlibat lebih jauh dalam G-30-S. Tapi penegasan Hasan terhadap pokok-pokok cerita Sjam setidak-tidaknya memberikan kesan bahwa gagasan tentang Aidit menjadi salah satu dari pemimpin-pemimpin G-30-S tidaklah berlebihan. Untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang peranan Aidit, kita harus menelaah cerita-cerita tokoh-tokoh yang ada di dalam Politbiro sendiri.

ANALISIS ISKANDAR SUBEKTI

Dua anggota Politbiro diketahui memainkan peranan langsung dalam

G-30-S: Njono, yang mengorganisasi sekitar dua ribu pemuda untuk dijadikan sukarelawan, dan Iskandar Subekti, yang menemani Aidit di pangkalan AURI Halim. Kedua tokoh ini menceritakan proses pengam- bilan keputusan partai dalam kesaksian mereka di sidang pengadilan. Njono, pemimpin PKI yang pertama diadili Mahmilub, berusaha membersihkan pimpinan partai lainnya dari kesalahan apa pun. Ia me- nampilkan dirinya sebagai oknum dajal yang sudah melanggar keputusan Politbiro untuk tetap tidak terlibat di dalam aksi para perwira Sukarnois melawan Dewan Jenderal.21 Skenario “meriam liar” yang tak masuk akal ini sebaiknya dikesampingkan saja. Bisa dimengerti, bahkan terpuji, jika Njono mengambil tanggung jawab penuh. Tapi sukar dipercaya bahwa ia bertindak sepenuhnya sendiri tanpa keterkaitan dengan Aidit dan pimpinan partai lainnya, terutama karena belakangan Sudisman mengakui bahwa Politbiro memutuskan untuk mendukung G-30-S.

Cerita Iskandar Subekti lebih layak diperhatikan. Subekti adalah panitera dan arsiparis Politbiro. Ia memang cocok untuk tugas ini bukan hanya karena ia mahir stenografi; ia terpelajar, fasih dalam berbagai bahasa Eropa, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah partai dan program-programnya. Ketika ia diajukan ke pengadilan pada 1972, penjaga rahasia partai ini bisa berbicara dengan lebih terbuka daripada Njono. “Uraian Tanggungdjawab” Sudisman sudah beredar, dan partai sudah dihancurkan.

Dalam pidato pledoinya di pengadilan Subekti menyatakan bahwa pada sebuah rapat pada Agustus 1965 Politbiro memutuskan bahwa partai akan memberi “dukungan politis” kepada aksi yang direncanakan para perwira progresif. Sementara Subekti tidak menjelaskan arti setepatnya perkataan “dukungan politis,” ia membedakannya dengan “dukungan fisik,” yang tidak mau diberikan Politbiro. Implikasinya adalah para perwira akan bertindak sendiri, sedangkan partai akan membela perju- angan mereka melalui pers dan sidang-sidang pemerintah, “Sikap Partai ialah memberikan dukungan politis, bukan dukungan fisik atau lainnya semacam itu, kepada perwira-perwira muda yang hendak menggagalkan rencana kudeta dari Dewan Jenderal terhadap Pemerintah Sukarno. PKI bisa memberikan dukungan kepada sesuatu aksi dari kekuatan-kekuatan revolusioner dan demokratis untuk menentang kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner. Sikap itu adalah sikap politik yang wajar dan biasa, berhubung dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI yang mendukung Pemerintah Sukarno pada waktu itu.”22

Tabel 3. Struktur Organisasi Pimpinan Partai Komunis Indonesia, September 1965

Ketua Comite Central

D.N. Aidit

Dewan Harian Politbiro

Lima anggota: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea

Politbiro

Dua belas anggota penuh: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea,

Sakirman, Njono, Mohamad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang

Empat calon anggota: Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi

Panitera: Iskandar Subekti

Comite Central

85 anggota

Sumber: Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI,” 2-3.

Subekti mengklaim bahwa Aidit menjelaskan keputusan Politbiro kepada sekelompok anggota Comite Central pada 27 atau 28 Agustus.23 Subekti menekankan bahwa rapat ini adalah sebuah brifing oleh Aidit, bukan sidang resmi Politbiro yang diperluas atau sidang Comite Central yang dipersempit (lihat gambar 3 tentang struktur pimpinan PKI). Brifing tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan kepada tokoh- tokoh pimpinan tertentu tentang posisi partai. Aidit menjelaskan kepada yang hadir bahwa sebuah klik perwira progresif sedang merancang suatu aksi menentang Dewan Jenderal dan bahwa partai akan memberikan “dukungan politis.” Menurut Subekti tidak ada diskusi, juga tidak ada keputusan satu pun diambil di dalam forum ini.

Subekti  menyatakan  bahwa  Politbiro  tidak  bersidang  selama September.  Njono  juga  menyatakan,  walaupun  Politbiro  tiga  kali bersidang dalam Agustus, tidak satu kali pun dalam September. Ini mengesankan bahwa Aidit bertindak sendiri di luar pengawasan Politbiro selama beberapa pekan sebelum G-30-S dimulai. Menurut Subekti, “Pelaksanaan selanjutnya dari putusan Politbiro yang dibriefingkan itu diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro sebagaimana lazimnya Dewan Harian Politbiro melaksanakan sehari-harinya putusan Politbiro. Tidak ada sidang Politbiro lagi untuk mendengarkan laporan-laporan tentang pelaksanaan putusan itu oleh Dewan Harian Politbiro ataupun oleh Ketua CC guna memberikan kesempatan kepada Politbiro untuk menilai kebijaksanaan Dewan Harian Politbiro atau Ketua CC dalam melaksanakan putusan Politbiro itu.”24 Dengan kata lain, Aidit bertindak sendiri selama September dalam hal perencanaan gerakan tersebut.

Jika  Subekti  benar  bahwa  Politbiro  tidak  bersidang  selama September, anggota Politbiro sebagai kelompok bisa jadi tidak mendapat informasi tentang peranan Sjam dalam G-30-S. Sjam mulai mengadakan rapat-rapat dengan para perwira baru pada September (setidak-tidaknya menurut pengakuannya sendiri). Politbiro tidak mungkin bisa mengeta- hui, apalagi menyetujui, persisnya tindakan-tindakan Aidit dan Sjam. Jika selama sidang-sidang pada Agustus Politbiro memberikan persetujuannya kepada gagasan “dukungan politis” terhadap tindakan militer para perwira progresif, untuk memutuskan rincian kerja sama partai diserahkan kepada Aidit. Subekti mencatat dalam sebuah alinea yang gamblang bahwa Aidit adalah satu-satunya pimpinan partai yang berhak mengurus hubungan PKI dengan militer:

Penyerahan  soal-soal  militer  kepada  D.N.  Aidit  adalah, menurut pengalaman saya, soal yang biasa, yang sehari-hari. Karena soal militer, artinya soal-soal yang bertalian dengan kerjasama atau sikap-sikap tertentu yang harus diambil oleh Partai terhadap ABRI merupakan hal-hal yang harus dilakukan dengan hati-hati maka ini diserahkan kepada Ketua CC, D.N. Aidit. Dalam praktek sehari-harinya hal ini terwujud dalam misalnya ceramah-ceramah, penulisan-penulisan, atau penje- lasan-penjelasan dari sikap Partai terhadap ABRI yang ditu- angkan dalam editorial-editorial Harian Rakjat. Yang boleh menulis tentang ini hanya Ketua CC, D.N. Aidit, tidak boleh orang lain, redaksi Harian Rakjat sekalipun tidak boleh.25

Butir pokok pendapat Subekti sama dengan yang diajukan Sudisman:

G-30-S bukanlah buatan PKI sebagai sebuah lembaga walaupun beberapa pimpinan partai tertentu terlibat di dalamnya. Baik Politbiro maupun Comite Central tidak memikirkan sebuah rencana aksi untuk mempra- karsai, mengorganisasi, dan memimpin G-30-S.

Pidato Subekti di depan sidang pengadilan pada 1972 tampaknya mencerminkan pendapatnya yang jujur tentang G-30-S. Ia mengulangi banyak pendapat yang sama ketika ia menulis sebuah dokumen rahasia pada 1986 untuk sekelompok kecil anggota partai yang setia dan masih hidup, termasuk mantan anggota Politbiro, Jusuf Ajitorop.26 Halaman pertama naskah tulis tangan ini menyatakan bahwa dokumen ini tidak diedarkan untuk umum dan ditulis semata-mata untuk “dokumentasi partai.” Subekti memutuskan menuliskan analisis tentang G-30-S segera setelah ketiga pimpinan Biro Chusus (Sjam, Pono, dan Bono) dieksekusi pada September 1986.27 Menyadari ketiga orang ini (teman-temannya sesama penghuni penjara Cipinang) telah membawa rahasia mereka masing-masing ke liang kubur dan sedikit saja pimpinan PKI lainnya yang masih hidup, Subekti merasa harus mencatat semua ingatan dan pendapatnya sendiri. Untuk pembaca terbatas dari kalangan loyalis partai Subekti menegaskan pokok pikiran yang sudah ia kemukakan tahun- tahun sebelumnya di hadapan publik:

G-30-S bukan buatan atau ciptaan PKI … Maka seandainya

ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang “didalangi” PKI, semestinya ia dibicarakan dan diputuskan oleh badan pimpinan partai yang tertinggi yaitu Comite Central. …Tetapi hal ini tidak pernah dibicarakan, apalagi diputuskan di dalam dan oleh Comite Central yang anggotanya berjumlah 85 orang itu. …Bahkan ada anggota Politbiro atau calon anggota Politbiro yang tidak mengetahui sama sekali. Manakala ada anggota-anggota CC atau PB [Politbiro] yang tersangkut dalam gerakan ini, maka mayoritas dari mereka hanya merupakan pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, mem- bicarakan atau merencanakan gerakan ini.28

Pendapat Subekti tentang kebersalahan PKI sebagai sebuah lembaga cukup sahih. Soal yang dipertanyakan ialah mengapa Aidit dan pimpinan tertentu lainnya menjadi “tersangkut” dalam G-30-S. Walaupun Subekti dan Sudisman secara implisit mengesankan di hadapan publik bahwa dalam hal G-30-S Aidit membuat kebijakannya sendiri, tak satu pun dari mereka terbuka tentang bagaimana persisnya sifat keterlibatan Aidit.

Subekti jauh lebih terus terang tentang hal ini dalam dokumen rahasianya tahun 1986. Ia mempersalahkan Aidit dan para pimpinan partai lainnya jauh lebih mendalam dalam hal merancang G-30-S. Versi Subekti mengenai kejadian-kejadian tersebut patut diperhatikan dengan cermat karena ia, dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya, dalam posisi lebih mengetahui gerak-gerik Aidit selama Agustus dan September. Sebagai panitera Politbiro, ia juga berperanan sebagai semacam sekretaris pribadi Aidit.

Dalam uraian rahasianya Subekti menyatakan bahwa Aidit bertemu Sjam dalam  Agustus 1965 untuk membahas kemungkinan melancarkan aksi militer melawan Dewan Jenderal. Aidit masih mempelajari pilihan-pilihannya pada saat itu. Sjam meyakinkan Aidit bahwa ia dapat mengerahkan para simpatisan partai di dalam tubuh militer untuk pe- laksanaan aksi itu. Kemudian Aidit melakukan pendekatan terhadap Politbiro. Dengan bayangan aksi militer itu akan dilaksanakan oleh para perwira militer sendiri, terlepas dari partai, Politbiro sepakat pada sebuah sidang di Agustus untuk memberikan “dukungan politis.” Aidit lalu membentuk satu tim khusus pilihan dari anggota-anggota Politbiro untuk membahas dengan cara-cara apa partai akan mendukung para perwira itu. Subekti tahu tentang tim ini karena ia sendiri termasuk di dalamnya. Ia mengikuti diskusi-diskusi tim “tidak sebagai peserta pe- nyumbang pikiran atau pendapat, tetapi sebagai tukang catat keputusan- keputusan yang diambil oleh kolektif tersebut di atas.”29 Para anggota tim ialah, menurut ingatan Subekti, Aidit, Sudisman, Oloan Hutapea, Lukman, dan Rewang. Tim ini kerap bertemu dari akhir Agustus sampai akhir September dengan tiga anggota inti Biro Chusus, Sjam, Pono, dan Bono. Dengan demikian Aidit tidak melibatkan Politbiro beserta seluruh Dewan Hariannya dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa anggota badan-badan ini dibiarkan dalam kegelapan. Khususnya Njoto disisihkan dari lingkaran ini. Subekti mencatat, “Dalam semua diskusi ini kawan Mansur (Njoto) oleh DN Aidit dengan sadar tidak diikutser- takan karena pertimbangan ideologis. Bagi Nyoto tidak dipercaya karna berdasarkan pengalaman lebih dianggap Sukarnois daripada Komunis.”30

Oey Hay Djoen (yang dekat dengan Njoto) menyampaikan kepada saya bahwa Aidit hanya bersandar pada orang-orang kepercayaannya saja dalam minggu-minggu sebelum kejadian.31 Masuk akal untuk berasumsi bahwa Subekti benar sehubungan dengan klaim tentang adanya tim khusus pilihan Aidit untuk membahas G-30-S. Sebagai operasi terselubung yang menuntut kerahasiaan, G-30-S tidak mungkin bisa diketahui banyak orang. Menjadi jelas juga jika anggota CC-PKI, yang terdiri dari sekitar delapan puluh lima orang, tidak diberi tahu tentang G-30-S secara rinci dan tidak dibolehkan mem- perbincangkannya. Karena jika ini terjadi sama saja dengan membuat pernyataan publik, mengingat bahwa Angkatan Darat mempunyai mata-mata di dalam partai. Adanya Sakirman di dalam Politbiro akan merupakan kendala bagi Aidit untuk mendiskusikan rencana G-30-S secara rinci dalam forum itu. Salah satu sasaran penting G-30-S ialah adik Sakirman, Jenderal Parman, kepala intelijen Angkatan Darat. Parman sendiri suatu ketika mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya tubuh PKI dan dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Parman juga me- ngatakan bahwa PKI sudah mengetahui ada penyusupan di dalam partai dan membentuk suatu kelompok inti kecil untuk membahas masalah- masalah yang sensitif.32

Subekti mencatat bahwa salah satu tema diskusi dalam tim khusus tersebut adalah usul Aidit tentang dewan revolusi, “D.N. Aidit telah mengkonsepkan daftar orang-orang anggota Dewan Revolusi. Konsep ini telah diterima oleh badan kolektif seperti tersebut di atas tadi.”33 Ide di balik daftar nama-nama ini ialah gerakan ini harus tampil sebagai aksi militer murni, “Sejak semula, selagi masih dalam tingkat-tingkat pertama dalam pembicaraan antara D.N. Aidit dan Kamaruzaman [Sjam], telah diputuskan bahwa gerakan itu harus merupakan gerakan militer, tidak boleh terlihat sebagai gerakan dari PKI.”34 Karena itu orang-orang yang dipilih sebagai anggota Dewan Revolusi Indonesia ialah tokoh-tokoh politik yang mewakili lintas aliran ideologi yang luas. Gerakan ini tidak dimaksudkan sebagai suatu aksi yang akan serta-merta membawa PKI masuk ke istana. Gerakan ini hanya bertujuan untuk membersihkan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang antikomunis, sehingga dengan begitu dapat menciptakan suasana politik yang memungkinkan PKI berkembang meluas. Subekti menekankan bahwa tim khusus anggota Dewan Harian Politbiro tidak pernah mendiskusikan gagasan untuk mendemisionerkan kabinet Sukarno. Ia mempersalahkan Aidit yang, pada detik terakhir, menyisipkan gagasan tersebut dalam pengumuman radio 1 Oktober. Tapi Subekti tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana Aidit melakukan hal tersebut. Dewan Revolusi, sebagaimana yang dirumuskan oleh tim khusus, dimaksudkan untuk menekan pemerintah Sukarno agar bergeser lebih ke kiri, tidak untuk mengganti menteri-menteri kabinet yang ada.

Tim khusus itu, dalam penilaian Subekti, tidak berfungsi sebagai pengendali kebebasan Aidit untuk bergerak. Ia melukisan Aidit sebagai seorang pemimpin yang memprakarsai gagasan tentang aksi militer untuk mendahului rencana Dewan Jenderal. Tim khusus tampak lebih sebagai panel gaung bagi Aidit, ketimbang sebagai badan terpadu yang membuat keputusan-keputusan laiknya sebuah kolektif. Karena Biro Chusus sepenuhnya berada di bawah pimpinannya, Aidit dalam posisi untuk melakukan kontrol secara eksklusif terhadap gerakan yang diren- canakan. Subekti menulis bahwa Sjam “didudukkan oleh Aidit sebagai pemimpin utama dalam komando gerakan.”35 Perhatikan bahwa Subekti tidak mengklaim bahwa tim khusus mengangkat Sjam sebagai pemimpin. Subekti mengklaim bahwa Aidit sendirilah yang menunjuk Sjam. Bahkan jika anggota-anggota tim khusus terlibat dalam perencanaan aksi pada minggu-minggu menjelang 1 Oktober, tampaknya mereka tidak me- netapkan peranan apa pun bagi diri mereka dalam melaksanakannya. Setidak-tidaknya ada dua orang anggota tim yang tidak aktif pada 1 Oktober: Lukman sedang keliling Jawa Tengah, dan Sudisman bersembu- nyi di sebuah rumah di Jakarta, memantau siaran-siaran radio (menurut Hasan, yang bersama Sudisman pada hari itu). Dalam pledoinya di depan sidang Subekti mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah ketika menemani Aidit di pangkalan udara AURI di Halim, “Saya diharuskan membantu Aidit dan melakukan pengetikan itu atas perintah Aidit ‘in person,’ bukan sebagai putusan Politbiro ataupun sebagai tugas yang ditetapkan oleh Sekretariat CC.” Aidit memandang Subekti sebagai seorang pengikut setia yang tidak banyak bertanya, “Tenaga-tenaga pembantu Aidit sesungguhnya sudah cukup dengan Bono dan Kusno, Aidit meminta saya lagi dan bukan orang lain, menurut dugaan saya karena ia mempunyai “affection” tertentu atau suka dengan saya yang ia kenal sebagai kawan sejak waktu pra-Proklamasi 17 Agustus 1945 di Menteng 31, dan yang suka bekerja serta tidak rewel.”36  Bagi Subekti tim khusus para anggota Politbiro bukanlah otak G-30-S. Tim ini lebih merupakan suatu badan musyawarah bagi Aidit dan Sjam saat mereka merencanakan G-30-S bersama para perwira militer tertentu.

Uraian Iskandar Subekti yang bersifat rahasia ini merupakan bukti kuat bagi klaim bahwa peranan Aidit dan Sjam dalam G-30-S lebih besar dibandingkan peranan para perwira militer. Subekti, beda dengan Supardjo, berada dalam posisi mengetahui dinamika internal pimpinan PKI. Supardjo hanya mengatakan bahwa “partai” lebih dominan. Subekti lebih persis dalam menunjukkan siapa di dalam partai yang bertanggung jawab. Menulis untuk pembaca kalangan dalam partai pada 1986, ia tidak berada di bawah tekanan apa pun untuk tidak jujur. Ia ingin berterus terang demi proses perbaikan diri partai sendiri. Namun, pemandangan Subekti terbatas. Dia tidak mungkin hadir dalam rapat-rapat antara Sjam dan para perwira, sehingga dia tidak mungkin mengetahui sifat saling hubungan mereka. Kendati demikian, dari diskusi-diskusi tim khusus saja. ia rupanya dapat menduga bahwa Aidit dan Sjam telah memprakarsai aksi dan mulai memperoleh kerja sama dari para perwira militer yang simpati kepada PKI. Subekti, seperti empat pimpinan PKI lainnya dalam tim khusus, tentu menyadari bahwa para perwira militer di dalam G-30-S itu tidak bebas sepenuhnya dari partai. Mereka adalah koneksi-koneksi Sjam.

Boleh jadi Subekti melebih-lebihkan peranan Aidit dan Sjam karena

ia menyimpan kegeraman hebat terhadap kedua tokoh itu. Nada berang dalam alinea-alinea tertentu dari analisisnya pada 1986 (hujatannya terhadap hampir semua mantan pimpinan PKI lainnya sebagai pengecut, borjuis kecil, dan tak berprinsip) tampak sebagai akibat dari frustrasi dan kekecewaannya yang mendalam saat menyaksikan kehancuran partai.37

Orang bisa saja mengatakan Aidit dan Sjam menjadi kambing hitam baginya. Namun, alasan-alasannya untuk menyalahkan Aidit dan Sjam boleh jadi cukup berdasar. Pimpinan partai yang lain, seperti Sudisman, juga menuding dua tokoh itu sebagai yang bertanggung jawab.

Pertimbangkan pernyataan Sudisman, seperti yang sebelumnya sudah dikutip, “Walaupun saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G-30-S, tapi karena semua perbuatan itu adalah perbuatan oknum- oknum anggauta PKI,

maka saya ambil oper tanggung-jawabnya.” Klaim Sudisman tentang ketidaktahuannya hendaknya diartikan bahwa ia tidak mengetahui beberapa rincian tentang G-30-S. Ia mengakui bahwa ia terlibat. Tapi cara Sudisman mengambil alih tanggung jawab moral atas G-30-S memperlihatkan bahwa ia yakin Aidit telah bertindak sendiri. Tentang hal ini Sudisman mengurainya lebih lanjut di dalam dokumen “otokritik” Politbiro (disiarkan pada September 1966) dan dalam pledoinya di depan sidang Mahmilub. Ia merasa bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan partai yang terlalu banyak memberi jalan simpang bagi Aidit untuk bertindak sendiri. Menurut Sudisman prinsip “centralisme demokrasi” partai telah menjadi lebih condong ke sentralismenya ketimbang demokrasinya. Pimpinan PKI sudah menye- rahkan kekuasaan terlalu banyak kepada Aidit. Pesan yang tersirat di balik argumen Sudisman ialah bahwa Aidit telah menetapkan kebijakan partai mengenai G-30-S dan Politbiro memberi lampu hijau kepadanya untuk jalan terus. Karena Sudisman percaya bahwa “centralisme demokrasi” merupakan bentuk organisasi ideal di mana “dipadukan pertanggungan- jawab kolektif dengan pertanggungan-jawab perseorangan” ia merasa tanggung jawab dirinya akan kebijakan partai sebanding dengan tanggung jawab Aidit. Jika Aidit berbuat salah, itu karena pimpinan lain telah membiarkan dia berbuat salah. Avonturisme Aidit, meminjam kata-kata Sudisman, mencerminkan adanya masalah yang serius di dalam partai karena Aidit tidak bisa ditunjuk sebagai satu-satunya orang yang memikul seluruh beban kesalahan. Sudisman merasa dia sendiri dan pimpinan PKI yang lain telah membiarkan prinsip “centralisme demokrasi” mengalami kemerosotan.

Pada saat persidangan Sudisman pada 1967 pimpinan PKI yang masih hidup di penjara memperdebatkan masalah tanggung jawab ini dengan sengit. Militer mengumpulkan sekitar tujuh puluh lima tapol, baik pimpinan PKI maupun perwira militer, di suatu tempat, yaitu di Rumah Tahanan Militer (RTM) di tengah kota Jakarta, sehingga mereka bisa diajukan sebagai saksi untuk persidangan Sudisman. Begitu berkumpul di satu gedung, mereka mempunyai banyak kesempatan untuk berdiskusi di antara mereka tentang proses pengambilan keputusan di dalam partai dan memahami siapa yang harus dipersalahkan terkait dengan kekalahan mereka. Salah seorang di antara para tapol itu ialah Tan Swie Ling, yang ditangkap bersama Sudisman pada Desember 1966.

Ia  memberi tempat perlindungan bagi Sudisman di rumahnya. Tan mengenang bahwa pendapat umum di kalangan pimpinan PKI yang ditahan di RTM adalah Aidit sebagai individu harus disalahkan, “Jadi disitu saya berkesempatan untuk ketemu dengan orang-orang ini, dan sejauh yang saya dengar dari mereka itu semua rasa kecewa, rasa marah, dan karena itu yang muncul cuma caci maki. Caci maki tentu jatuh kepada D.N. Aidit. Caci maki tentang kesalahannya dan lain sebagainya, umpama semua adalah kesalahannya D.N. Aidit. Saya tidak pernah mendengar keterangan yang sedikit masuk akal … Saya ketemu sama seorang kader yang saya hormati, dan juga dia dihormati oleh banyak orang, itu namanya pak Joko Soejono. Ini orang bekas kader buruh, dia juga orang CC. Saya pernah tanya sama dia, sebetulnya kenapa terjadi peristiwa G-30-S? Dia cuma jawabnya, ‘karena Centralisme Demokrasi itu berat sebelah, yang jalan cuma centralismenya saja, demokrasinya tidak ada.’

Sudisman mengakui, menurut ingatan Tan, Aidit terlalu banyak memperoleh kekuasaan di dalam partai, tapi Sudisman menyalahkan pimpinan partai lainnya karena mereka tidak cukup kompeten melawan Aidit, “Kalau Sudisman dia memberi keterangannya begini, ‘Kalau kawan- kawan merasakan sentralisme terlalu kuat, dan demokrasi tidak berjalan, itu letak persoalannya sebetulnya bukan karena Aidit itu diktator,’ ini menurut Sudisman ya, ‘tetapi karena kemampuan teori antara Aidit dengan yang lain-lain tidak setara. Jadi kesenjangannya terlalu jauh, sehingga setiap kali ada diskusi, setiap kali terjadi adu argumentasi, selalu Aidit berhasil.’”38

Walaupun Sudisman percaya bahwa Aidit berpengaruh besar di dalam PKI karena ia begitu pandai, masih mungkin melihat alasan-alasan lain. Fakta yang sederhana adalah partai tumbuh di bawah pimpinan Aidit. Banyak anggota Politbiro dan Comite Central bersedia tunduk kepada Aidit karena ia tampaknya memiliki rumus untuk kesuksesan. Apa pun persisnya alasan tentang kedominanan Aidit, para pimpinan PKI yang masih hidup menganggapnya sebagai penyebab kehancuran partai. Menjelang akhir September 1965 kepemimpinan partai menjadi mirip dengan hierarki militer, dengan Aidit sebagai panglima tertinggi, memberikan perintah-perintah bahkan kepada anggota-anggota senior Politbiro.  (Seperti  dicatat  Sudisman,  bahkan  ia  sendiri  menerima “perintah-perintah” dari Aidit.) Aidit, sebagai sosok penghubung utama antara Biro Chusus dan pimpinan partai yang legal, berada dalam posisi yang unik dan kuat. Para pimpinan partai yang lain harus mengikuti penilaiannya dalam hal aksi militer. Ketika aksi ini gagal, mereka percaya aksi itu gagal karena Aidit telah bekerja seorang diri, di luar kontrol lembaga-lembaga partai yang lain, dan mengorganisir G-30-S dengan bantuan Biro Chusus, sebuah sayap partai yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinannya.

KEUNTUNGAN MENDAHULUI

Jika benar Aidit adalah penggerak utama G-30-S, lalu apakah alasannya? Baik Iskandar Subekti maupun Sudisman berpendapat bahwa G-30-S dimaksudkan sebagai tindakan secara militer untuk mendahului rencana kudeta Dewan Jenderal. Banyak politisi di Jakarta pada 1965, termasuk Sukarno sendiri, mengkhawatirkan bahwa jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat sedang berkomplot dengan kekuatan Barat untuk meng- gulingkan Sukarno. Kemungkinan besar Aidit mempercayai adanya Dewan Jenderal dan bahwa dewan ini merupakan ancaman langsung bagi Presiden Sukarno dan juga PKI. Baik Sudisman maupun Subekti membenarkan bahwa mereka yakin dalam Agustus dan September 1965 tentang adanya rencana kup oleh pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Pertanyaan yang menimbulkan teka-teki ialah mengapa Aidit percaya tindakan mendahului secara militer itu merupakan pilihan paling baik untuk menjawab ancaman tersebut? Apakah ia tidak mempercayai Presiden Sukarno untuk menangani jenderal-jenderal itu sendiri? Apakah Aidit tidak percaya kepada kemampuan PKI dalam menghadapi serangan militer? Sudah sejak akhir 1940-an partai hampir selalu mengalami serangan: penindasan pascaperistiwa Madiun 1948, penangkapan missal di Jakarta pada Agustus 1951, pelarangan partai di tiga daerah pada 1960 (“Tiga Selatan”: Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan). Namun demikian partai berhasil selamat dan tumbuh di tengah-tengah kemunduran-kemunduran itu. Mengapa Aidit tidak menunggu sampai jenderal-jenderal itu sendiri bergerak, dan kemudian memimpin massa PKI bangkit berlawan? Jika para perwira sayap kiri pro-Sukarno sedang menyusun rencana menentang jenderal-jenderal sayap kanan, mengapa Aidit tidak membiarkan saja mereka berjalan dengan rencana mereka? Mengapa ia merasa dirinya dan beberapa anggota partai lainnya harus memainkan peranan? Aidit, seperti ditegaskan Sudisman, mempunyai reputasi sebagai ahli siasat yang berkepala dingin, dan tentunya sudah memperhitungkan untung-rugi pilihan yang diambilnya.39

Satu pilihan ialah memberi kesempatan Sukarno menangani sendiri masalah dengan jenderal-jenderal sayap kanan tersebut. Sukarno bisa saja memecat Yani sebagai panglima Angkatan Darat dan menggantikannya dengan jenderal yang lebih berhaluan kiri, seperti Pranoto atau Rukman, dan selanjutnya mendesak panglima baru agar menyusun ulang stafnya. Sukarno mungkin bermaksud menemui Yani pada 1 Oktober di istana, dan mengujinya lagi (seperti dalam Mei 1965) tentang desas-desus mengenai Dewan Jenderal, dan memberitahunya bahwa ia akan diganti.40

Analis politik Rex Mortimer, dalam tulisannya pada pertengahan 1970-an, mengira Aidit akan lebih menyukai pendekatan secara administratif seperti itu karena PKI telah menjadi sangat bergantung pada naungan Sukarno. Bersandar pada Sukarno dalam menghadapi jenderal-jenderal tersebut akan lebih aman dan gampang ketimbang mengorganisasi serangan rahasia, “Bagi Sukarno merupakan masalah yang boleh dibilang sederhana untuk melumpuhkan Angkatan Darat dengan menempatkan para pimpinannya dalam pengawasan ketat, menyampaikan kepada seluruh bangsa tentang dasar tindak-annya dengan gayanya yang tak tertandingi itu, dan mengulur-ulur penyelesai-an masalah sementara ia mereorganisasi tatanan angkatan [sehingga menjadi] lebih sesuai dengan seleranya.”41  Mortimer beranggapan Sukarno mempunyai kekuasaan mutlak atas Angkatan Darat, sehingga perintah dari Sukarno kepada polisi militer untuk menahan jenderal-jenderal yang dicurigai meren- canakan kup, atau perintah untuk memecat Yani, akan menyelesaikan masalah. Tidak demikian kenyataannya. Kendali Sukarno atas militer tidak mantap. Para pendukungnya yang fanatik di dalam Angkatan Darat tidak cukup banyak atau tidak ditempatkan secara strategis untuk menjamin setiap perintahnya akan dilaksanakan. Bagaimana jika Yani memutuskan untuk membangkang perintah Sukarno (seperti yang dilakukan Suharto pada 1 Oktober)? Akankah Sukarno bisa memaksa Yani untuk mundur tanpa risiko pertempuran berdarah antara berbagai satuan-satuan militer (hal yang pada 1 Oktober ingin dihindari Sukarno dengan segala daya)? Mungkin Aidit mempunyai alasan-alasan yang tepat untuk menolak strategi yang bersandar pada Sukarno. Mungkin ia takut bahwa gerakan untuk menahan atau mengangkat panglima Angkatan Darat hanya akan memprovokasi jenderal-jenderal untuk melancarkan kup atau bahwa Sukarno tidak akan mempunyai kekukuhan menghadapi bentrokan dengan pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

Pilihan lain ialah bersandar pada kekuatan pendukung partai, yaitu dua puluh tujuh juta orang yang digemakan Aidit dalam pidato- pidatonya. Jika dikerahkan di jalan-jalan secara besar-besaran, mereka akan menghadirkan tantangan hebat bagi jenderal-jenderal Angkatan Darat. Mantan wartawan Joesoef Isak teringat, ia pernah diberi tahu beberapa anggota Comite Central pada Agustus dan September bahwa suatu aksi massa menentang “kapitalis birokrat” dan “kaum kontra-re- volusioner” akan segera terjadi. Isak ketika itu ketua PWAA (Persatuan Wartawan Asia-Afrika), organisasi yang tumbuh dari Konferensi Asia Afrika yang terkenal dan diselenggarakan di Bandung pada 1955. Kantor PWAA di tengah kota Jakarta menerima lima wartawan dari negara- negara Asia dan lima lainnya dari negara-negara Afrika.42  Isak secara rutin memberikan informasi singkat kepada sepuluh orang wartawan ini, yang disebut sebagai “sekretaris-sekretaris luar negeri” itu, tentang per- kembangan politik di Indonesia. Informasi yang disampaikannya berasal dari laporan-laporan rahasia yang diterimanya dari Comite Central PKI. Isak bukan anggota penuh PKI, tapi ia dipercaya sebagai simpatisan yang teguh. Ia menjadi saluran informasi partai untuk para sekretaris luar negeri, yang kebanyakan adalah anggota partai-partai komunis di negeri mereka masing-masing. Seorang anggota Comite Central, Nursuhud, selalu memberi informasi kepada Isak tentang posisi partai dari waktu ke waktu.43 Dengan demikian ia menjadi tempat berbagi rahasia tentang

informasi-informasi yang sensitif.

Menurut ingatan Isak suasana politik pada pertengahan 1965

“memang revolusioner.” PKI merasa yakin bahwa ia sedang memenangi persaingannya dengan militer, bahwa situasi bergeser bagi kebaikan partai. Pimpinan partai merasa telah mencapai suatu tahap di mana mereka bias melancarkan pukulan pamungkas terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Sudisman pun, dalam analisisnya, mencatat bahwa pimpinan partai melihat “situasi politik pada waktu itu sebagai situasi politik revolu- sioner,” ketika aksi-aksi “massa rakyat banyak” semakin ikut menentukan kebijakan pemerintah.44  Selama dua bulan menjelang peristiwa, Isak mendengar bahwa suatu aksi penting segera akan terjadi:

Saya diberi tahu, bahwa sebentar lagi seluruh situasi akan berubah. Saya mengerti itu artinya akan terjadi suatu gerakan hebat. Akan ada pukulan terakhir. Saya tetap mengganggu partai [maksudnya pemberi informasi, Nursuhud], dengan menanyakannya, “Kapan? Kamu bilang sebentar lagi.” Baiklah, satu minggu sudah liwat, satu bulan, masih tidak terjadi apa- apa. Saya tetap mencari-cari partai, menanyakan kapan. Para sekretaris luar negeri [PWAA] terus-menerus bertanya pada saya kapan akan terjadi.

Partai mengatakan pada saya, “Kita akan melancarkan aksi- aksi revolusioner sepenuhnya sampai mencapai puncak. Kita akan menghabisi kaum kapitalis birokrat dan kaum kontra- revolusioner.” Saya bertanya, “Bagaimana cara kamu akan melakukannya?” “Turun ke jalan-jalan,” begitulah cerita yang disampaikan pada saya. “Turun ke jalan-jalan. Kita akan pergi langsung masuk ke kantor-kantor para menteri, para dirjen de- partemen-departemen pemerintah, dan menangkap mereka. Kita akan mengambil Wakil Perdana Menteri III Sukarno, Chairul Saleh, dan melemparnya ke kali Ciliwung.”45

Seperti setiap orang lain di Jakarta yang sadar politik, Isak tahu bahwa musuh utama PKI ialah pimpinan Angkatan Darat. Apa pun bentuk “pukulan terakhir” itu, sasarannya ialah pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Informasi dari Nursuhud mengatakan bahwa tindakan partai akan melibatkan demonstrasi-demonstrasi massa. Isak tidak mem- bayangkan akan adanya operasi rahasia militer.

Kalaupun  Aidit  memang  mempertimbangkan  pilihan  untuk pengerahan demonstrasi besar-besaran ini, pada akhirnya ia memutuskan

untuk tidak menyetujuinya. Ia tentu menyadari bahwa PKI, betapapun telah tumbuh menjadi besar dan berpengaruh, tetap merupakan organisasi tak bersenjata yang tidak bisa berharap untuk menang dalam menghadapi senapan mesin dan tank. Jika jenderal-jenderal sayap kanan melancarkan serangan besar-besaran terhadap PKI, mereka bisa menimbulkan kehan- curan hebat bagi partai yang barangkali memerlukan waktu satu generasi untuk kembali pulih. Mengorganisasi massa partai untuk menantang langsung pimpinan tertinggi Angkatan Darat barangkali bisa dianggap ibarat menggiring domba-domba ke medan penjagalan. Ilmuwan politik Daniel Lev mencatat pada awal 1966 bahwa PKI tidak bisa bersaing dengan Angkatan Darat di bidang kekuatan fisik, “Pada tataran politik yang fundamental PKI tidak memiliki kekuatan fisik untuk menghadapi Angkatan Darat, yang pada saat penyelesaian terakhir dalam bentuk apa pun persenjataannya disiapkan untuk mengatasi kekurangannya dalam kelihaian berpolitik.”46

Barangkali kemungkinan akan berulangnya represi antikomunis itu sendiri pada 1965 tidak membuat Aidit takut. Hal yang menimbulkan kecemasan ialah kemungkinan Sukarno digulingkan. Betapapun sulit bagi Sukarno untuk mengendalikan Angkatan Darat, ia telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk melindungi partai sejak akhir 1950-an. Apabila Sukarno tidak lagi memegang kendali pemerintahan, PKI harus menghadapi Angkatan Darat sendirian. Dengan tidak adanya kekuatan pengendali apa pun dari atas, represi bisa menjadi lebih buruk dari waktu-waktu sebelumnya. Jenderal-jenderal sayap kanan akan sanggup memecat semua pejabat tingkat tinggi yang pro-Sukarno dan pro-PKI di pemerintahan sipil dan militer sehingga seluruh kekuatan negara berbalik menentang partai. Kup oleh Dewan Jenderal pada 1965 menjadi pertanda timbulnya kontrarevolusi sepenuh-penuhnya, yang berarti penjungkir- balikan pengaruh Sukarnois dan komunis di dalam negara.

Rupanya pilihan yang lebih disukai Aidit ialah tindakan yang menggunakan perwira militer progresif untuk menyerang jenderal-jenderal sayap kanan. Keuntungannya adalah rencana ini tidak akan membahayakan jiwa massa partai yang tak bersenjata. PKI sudah membangun kontak dengan kalangan militer yang menentang Dewan Jenderal. Mengapa  tidak  menggunakan  mereka?  Sekali  komando  Angkatan Darat di tangan para perwira yang simpati kepada PKI, massa dapat dikerahkan untuk berdemonstrasi tanpa khawatir terhadap tindakan pembalasan yang berdarah. Sukarno dengan tenang bisa terus melangkah dengan menyusun ulang panglima-panglima Angkatan Darat. Jika Dewan Jenderal bergerak terlebih dahulu dan merebut kekuasaan atas komando Angkatan Darat, para perwira progresif itu akan terlepas dari partai. Beberapa akan dipindah dari posisi-posisi komando yang penting. Sedangkan yang lain, demi mempertahankan karier mereka, akan memutuskan hubungan mereka dengan Biro Chusus dan mengikuti rantai komando yang baru. Akan menjadi hampir tidak mungkin bagi partai untuk menggunakan mereka lagi dalam suatu aksi yang penting. Tentunya terasa tidak masuk akal bagi Aidit jika partai mempunyai modal demikian penting di kalangan militer dan tidak menggunakannya dengan produktif. Walaupun keputusan Aidit memilih tindakan mendahului di kemudian hari dikritik sebagai avonturisme oleh pimpinan partai lainnya, keputusan itu masuk akal, setidak-tidaknya secara prinsip. Kubu lawan, korps perwira Angkatan Darat, terpecah belah. Masuk akal jika keadaan demikian dimanfaatkan, terutama apabila serangan langsung (oleh kaum sipil terhadap militer) hanya akan memaksa sekutu-sekutu di dalam kubu lawan merapatkan barisan melawan partai.

Aidit harus mempertimbangkan, apakah pilihan yang secara teori tampak menarik itu, memang dengan mudah bisa dilaksanakan dalam praktik. Ia harus memastikan apakah para perwira progresif itu cukup kuat untuk melaksanakan aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan. Untuk ini Aidit harus bertumpu pada Sjam. Aidit tentunya sudah menerima peneguhan dari Sjam bahwa para perwira yang berada dalam posisi- posisi baik itu mempunyai cukup pasukan dalam komando masing- masing untuk melaksanakan aksi. Aidit mungkin sudah mendengar dari berbagai sumber bahwa para perwira muda dan prajurit sangat marah terhadap kesenjangan ekonomi yang dalam antara mereka dan para jenderal. Ia mungkin sudah mendengar tentang banyaknya ketidakpu- asan di kalangan Angkatan Darat akan perlawanan para jenderal terhadap kebijakan-kebijakan Sukarno. Pasukan-pasukan itu tampaknya telah siap memberontak. Sebagai pimpinan sipil terkemuka, Aidit barangkali tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengontak sendiri perwira-perwira tersebut dan memeriksa lagi hasil penilaian Sjam. Dalam kesaksiannya di sidang pengadilan Sjam mengatakan bahwa ia “mengadakan pemeriksaan organisasi, jaitu dilihat bagaimana kekuatan-kekuatan kita jang ada didalam ABRI, terutama di kalangan Angkatan Darat.”47

Ia menilai kekuatan para perwira yang ia kontak sudah cukup. Walaupun Aidit sama sekali bukan avonturir, ia menempatkan dirinya dalam posisi bertumpu pada seseorang yang avonturir.

Bagi Aidit daya tarik lain dari strategi mendahului ialah kesempatan untuk mencuri derap lebih awal dari sekutu-sekutu partainya di dalam kubu Sukarno. Dari tindakan ini PKI akan muncul sebagai juru selamat Sukarno dan seluruh program-programnya. Seperti dikatakan Hasan dalam paragraf yang sudah saya kutip sebelumnya, pimpinan PKI memandang dirinya sebagai pelopor kekuatan Sukarnois (“gerakan rakyat demokratis” di bawah pimpinan Nasakom). Dengan aksi mendahului melawan jenderal-jenderal sayap kanan, Aidit akan membuktikan bahwa PKI benar-benar merupakan komponen terkemuka dalam persatuan Nasakom. Dalam uraiannya Sudisman menyebut, dalam mendukung G-30-S pimpinan partai berpikir “perwira-perwira maju itulah yang akan dapat ‘safe-stellen’ [menyelamatkan] politik kiri Presiden Sukarno.”48

Sukarno yakin bahwa bagaimanapun PKI terlibat dalam G-30-S,

tapi ia tidak memandang tindakan partai ini setara dengan pengkhia- natan. Ia tidak menghujat partai karena sudah mengkhianati bangsa. Dalam pernyataan terakhirnya di depan parlemen sebagai presiden pada 1967, ia melukiskan pimpinan PKI sebagai keblinger.49 Pemilihan kata oleh seseorang yang selalu hati-hati dalam memilih kata-kata ini menarik. Keblinger adalah sepatah kata sifat bahasa Jawa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Artinya pusing, atau dalam keadaan kehilangan pemandangan yang tepat. Sukarno tidak bermaksud menyatakan bahwa Aidit tidak patriotik (tuduhan yang dilempar oleh rezim Suharto), tapi bahwa ia telah kehilangan kepekaan akan keberimbangan. Tanggapan Aidit terhadap desas-desus tentang Dewan Jenderal terlalu jauh dari yang semestinya.

Mungkin saja memaklumi strategi mendahului yang diambil Aidit sebagai akibat dari provokasi jenderal-jenderal sayap kanan. Sekarang kita tahu, berdasarkan dokumen-dokumen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasikan (diulas dalam bab 6), bahwa kelompok Yani tidak mempunyai rencana untuk melancarkan kudeta model lama terhadap Sukarno. Jenderal-jenderal di lingkaran Yani tentu saja ingin mendongkel Sukarno, menimbang sikapnya yang memberi hati kepada PKI, tapi mereka sedang mencari-cari dalih yang tepat. Dalih yang mereka anggap paling baik ialah usaha kup PKI yang gagal. Para jenderal sayap kanan tersebut barangkali dengan sengaja meniupkan api desas-desus pada 1965 untuk memancing PKI agar melakukan semacam aksi militer. Mereka boleh jadi menyebarkan cerita-cerita yang mendorong kalangan politik di Jakarta untuk berpikir bahwa hari-hari Sukarno sebagai presiden bisa dihitung dengan jari. Jika pimpinan PKI percaya bahwa Sukarno tidak bisa lagi memberikan perlindungan bagi mereka dari ancaman militer, barangkali mereka akan tergoda untuk melakukan semacam aksi langsung terhadap militer.

Apa pun, kemungkinan bahwa Aidit terprovokasi untuk melakukan aksi mendahului itu tidak membebaskannya dari tuduhan keblinger yang dilontarkan Sukarno. Dalam menanggapi desas-desus tentang Dewan Jenderal, Aidit bisa memilih strategi yang lebih aman. Ia bertanggung jawab untuk memilih strategi yang, kendati secara prinsip dapat diper- tahankan, mengandung cacat fatal. Strategi itu bersandar pada kebijakan Sjam, seorang pembual yang menipu diri sendiri dan apparatchik tak bernalar, dan telah membawa partai ke dalam dunia agen ganda yang sarat bayang-bayang. Partai menjadi tidak lebih dari sosok amatir tingkat rendah yang gampang dikelabui. Strategi itu telah menjauhkan partai dari tengah medan bergeraknya yang paling kuat – dalam politik atas tanah dan terbuka yang melibatkan masyarakat – dan membawanya ke tengah-tengah intrik elite politik dan militer Jakarta.

Barangkali Aidit mengira risiko yang berlibat dalam pilihan militer itu kecil saja. Ia dan pimpinan partai lainnya merasa bahwa para panglima sayap kanan Angkatan Darat itu rentan karena begitu banyak perwira yang pro-Sukarno. Oey Hay Djoen melukiskan pendapat umum di kalangan pimpinan partai pada 1965 sebagai berikut, “Angkatan Darat tidak mungkin memukul kami. Mengapa? Karena mereka tidak hanya ditentang oleh Angkatan Laut tapi juga oleh Angkatan Udara. Dan tidak itu saja. Di kalangan Angkatan Darat itu sendiri terjadi perpecahan. Maka itu mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa bersatu memukul PKI.”50 Aksi mendahului oleh pasukan Angkatan Darat melawan jenderal-jenderal sayap kanan akan memberi jaminan bahwa militer akan terpecah belah sama sekali dan tidak mampu menyerang partai. Aksi demikian akan mempersatukan para perwira Sukarnois dari semua angkatan dan meng- isolasi komando tertinggi Yani. Bila berhasil menetralisasi militer, partai dapat melangkah lebih lanjut dengan kampanye massal melawan kaum “kontra-revolusi” dan “kapitalis birokrat.”

KUP ALJAZAIR SEBAGAI TELADAN

Satu amatan terhadap pemikiran strategis Aidit muncul dalam buku karangan Manai Sophiaan, seorang politisi Sukarnois dan mantan duta besar untuk Uni Soviet.51  Sophiaan berpendapat bahwa Aidit, dalam mendukung aksi militer melawan jenderal-jenderal sayap kanan, diilhami oleh kup militer di Aljazair pada Juni 1965. Sophiaan mendasarkan pendapat itu pada wawancaranya dengan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Karim D.P., yang sempat berbicara dengan Aidit tidak lama sesudah kup Aljazair. Karim D.P. tidak mengumumkan informasi ini karena ia sendiri menjadi tahanan politik selama tahun-tahun rezim Suharto. Bahkan sesudah bebas pun ia dilarang berbicara di depan dan menulis untuk umum. Ia baru mulai menerbitkan tulisan-tulisannya sesudah Suharto jatuh dari kekuasaannya. Dalam sebuah pidatonya di depan umum pada 1999 Karim D.P. mengatakan bahwa Aidit menang- gapi dengan gembira berita tentang kup militer di Aljazair. Arti penting informasi kecil ini memerlukan penjelasan tentang kejadian-kejadian di Aljazair tersebut dan hubungan Indonesia dengannya.

Kup di Aljazair terjadi pada 19 Juni 1965, kurang dari sepekan sebelum Konferensi Asia Afrika II yang dijadwalkan dimulai di ibu kota Algiers.52 Sang perebut kekuasaan, Kolonel Boumedienne, menjanjikan akan tetap menyelenggarakan konferensi seperti yang telah direncanakan pendahulunya, Ahmed Ben Bella, yang telah digulingkannya. Sukarno diharapkan menjadi tamu istimewa karena dialah tuan rumah konfe- rensi pertama yang ternama di Bandung pada 1955. Kembali ke Jakarta, masalah kup Aljazair menjadi topik hangat dalam percakapan di kalangan para pejabat pemerintah karena Sukarno harus memutuskan menghadiri atau memboikot konferensi. Jika ia hadir akan berarti mengabsahkan Kolonel Boumedienne, tapi jika ia memboikot akan berarti protes. Apakah Boumedienne seorang boneka CIA, seperti halnya kebanyakan para pelaku kup di Afrika, ataukah ia seorang nasionalis independen yang bisa diterima menurut prinsip-prinsip nonalignment (ketidakbersekutuan) Konferensi Asia Afrika? Para pejabat Sukarno tidak tahu dengan pasti siapa sebenarnya Boumedienne, tapi mereka bersedia membebaskan Boumedienne dari kecurigaan, terutama karena dia tetap berkeinginan menjadi tuan rumah konferensi. Sukarno memutuskan untuk hadir.

Baik Aidit (sebagai wakil PKI), maupun Karim D.P. (sebagai wartawan) menjadi anggota delegasi Presiden Sukarno yang mening- galkan Jakarta menuju konferensi pada 23 Juni 1965. Di tengah jalan delegasi mengurungkan kunjungan ke Aljazair karena gedung tempat konferensi di Algiers mendadak dibom. Dengan ditundanya konfe- rensi, sebagian besar delegasi Indonesia terbang ke Paris tempat mereka menghabiskan beberapa hari yang menyenangkan sebelum meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta. Untuk memanfaatkan kunjungan di Paris, Sukarno mengadakan pertemuan dengan seluruh duta besar Indonesia di Eropa. Ketika di Paris itulah Karim D.P. berbicara dengan Aidit tentang pemahamannya mengenai kup Aljazair.

Aidit baru saja kembali ke hotelnya dari rapat di kantor pusat Partai Komunis Perancis. Ia mengatakan kepada Karim D.P. bahwa ia baru saja bertemu dengan enam orang kawan dari Aljazair, kemungkinan anggota-anggota Partai Komunis Aljazair:

Pertama-tama dikatakannya bahwa ia sudah minta kepada enam kameradnya dari Aljazair supaya mereka segera kembali ke negeri mereka, dan memberikan dukungan kepada Bou- medienne. Dalam diskusi yang mereka lakukan, kata Aidit, berdasarkan bahan-bahan yang disampaikan oleh kamerad- kamerad dari Aljazair, karakter coup d’état Boumedienne dapat dikategorikan sebagai coup d’état yang progresif. Oleh karenanya patut didukung oleh rakyat. Jika 30% dari rakyat mendukungnya, maka coup d’état itu bisa diubah sifatnya menjadi revolusi rakyat yang akan menguntungkan perju- angan rakyat Aljazair. Begitu kata Aidit. Ia menjanjikan akan menjelaskan teorinya ini nanti di tanahair, karena waktu itu

ia terburu-buru harus segera berangkat ke lapangan terbang untuk meneruskan perjalanannya ke Moskow. Aidit mengatakan kepada saya bahwa di Indonesia sudah diketahui adanya rencana coup d’état yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Coup d’état yang hendak dilancarkan Dewan Jenderal itu adalah coup d’état yang reaksioner, berbeda dengan yang telah terjadi di Aljazair.53

Mengikuti cerita Karim D.P., kita bisa menduga bahwa Aidit cenderung mendukung gagasan “kudeta progresif.” Ia percaya bahwa, dalam keadaan tertentu, kup militer dapat menciptakan suasana politik yang lebih baik bagi perkembangan Partai Komunis. Jika para perwira militer yang ada di belakang kup berideologi progresif dan terbuka untuk bersekutu dengan gerakan rakyat, mereka bisa diharap akan lebih baik ketimbang suatu pemerintah sipil yang tidak efektif.

Untuk memahami posisi Aidit dengan lebih baik, kita harus kembali pada Joesoef Isak, yang pada waktu itu juga bertemu Aidit di Paris. Isak, seperti sudah saya kemukakan di atas, ialah ketua PWAA. Ia mengikuti perkembangan di Aljazair dengan tekun karena PWAA terlibat dalam mempersiapkan konferensi internasional tingkat tinggi yang lama tertunda-tunda itu. Dalam tahun-tahun belakangan itu ia telah mengunjungi banyak negeri Afrika dan mengenal dengan baik peristiwa- peristiwa dan tokoh-tokoh politik di benua ini. Sesudah meninggalkan Jakarta untuk menghadiri konferensi, di perjalanan ia menyadari – seperti anggota delegasi Indonesia lainnya – bahwa konferensi telah ditunda sampai waktu yang tak ditentukan. Ia akhirnya mengisi waktunya di Paris bersama mereka. Isak mengatur pertemuan antara Aidit dengan Jacques Vergès, seorang pengacara dan wartawan Perancis yang sudah ia kenal dalam perjalanan-perjalanannya  di Afrika sebelumnya. Pada 1957 Vergès menjadi terkenal karena ia pergi ke Algiers untuk membela kaum nasionalis Aljazair yang dituduh melakukan sebuah pemboman.

Ia berhasil mengalihkan perhatian masyarakat dari aksi-aksi perlawanan bangsa Aljazair ke aksi-aksi kriminal pemerintah kolonial Perancis, seperti misalnya siksaan yang dilakukan terhadap para tahanan.54 Vergès menjadi bersimpati kepada perjuangan kaum nasionalis Aljazair, meninggalkan Partai Komunis Perancis (yang tidak mendukung perjuangan itu), dan menautkan dirinya dengan garis Beijing yang, beda dengan garis lunak Moskow, memuji gerakan pembebasan nasional yang berjuang melawan kekuatan imperialis Barat. Ia tinggal di Aljazair sesudah kemerdekaan negeri itu pada 1962, bekerja untuk kementerian luar negeri, dan menjadi editor sebuah jurnal yang diterbitkan oleh organisasi yang memimpin perjuangan antikolonialisme, yaitu FLN (Front de Libération Nationale). Pada 1965 Vergès sudah berada di Paris lagi dan bekerja sebagai editor Révolution, sebuah jurnal yang ia dirikan, agaknya dengan bantuan finansial dari Tiongkok.55

Selama bertemu Aidit, yang dipandang Vergès sebagai negarawan komunis besar, semacam saudara muda Mao Zedong, Vergès mendiskusi- kan arti penting kup Aljazair. Dalam ingatan Isak pemahaman mereka tentang kup ini dibentuk oleh pandangan mereka tentang perpecahan Tiongkok-Soviet. Baik Aidit maupun Vergès menolak prinsip koeksistensi damai Soviet. Walaupun di depan umum Aidit menjaga sikap netralitas dalam konflik Tiongkok-Soviet, ia dikenal luas lebih cenderung kepada garis Mao.56 Vergès berada di Paris karena ia tidak lagi sejalan dengan FLN di Aljazair dalam masalah Tiongkok-Soviet.57 Presiden Aljazair yang ditumbangkan, Ben Bella,  dekat dengan Partai Komunis Aljazair yang bersekutu dengan Soviet. Bagi kaum Maois penggulingan Ben Bella tidak begitu saja berarti kemunduran bagi Aljazair. Sementara negara-negara blok Timur mengutuk kup Boumedienne, Aidit memujinya dalam sebuah pernyataan terbuka pada 22 Juni 1965, hanya tiga hari setelah peristiwa kup, ketika ia masih di Jakarta. Ia mengecam Ben Bella karena “kebijakan kanannya bertentangan dengan aspirasi rakyat Aljazair,” dan memuji sang perebut kekuasaan, “Kita harus berterima kasih kepada Kolonel Bou- medienne.”58 Tiongkok juga menyambut kup itu dan berharap dirinya akan diperlakukan lebih baik oleh Boumedienne ketimbang oleh Ben Bella pada masa sebelumnya.59

Betapapun banyaknya kaum komunis sekutu Tiongkok yang lebih suka kepada Boumedienne, ia tetap merupakan tokoh tak dikenal. Bagi Aidit pengalaman sang kolonel sebagai panglima pasukan gerilya an- tikolonial memberikan kesan bahwa Boumedienne tidak akan menjadi pendukung koeksistensi damai. Aidit berpikir kup itu memberi ke- sempatan bagi kaum komunis berhaluan Beijing untuk meningkatkan kekuasaan mereka atas negara Aljazair. Cerita Isak tentang pernyataan- pernyataan Aidit kepada Vergès layak dikutip agak panjang:

Saya antar dia masuk [ke dalam kamar hotel Aidit]. Dia masuk. Saya sebenarnya tahu diri, setelah antar saya mau keluar. Aidit bilang, “Ah! Duduk aja di sini.” Sebabnya saya hadir. Bung bisa bayangkan kan, Aidit wibawanya luar biasa, ketua partai terbesar di luar Eropa Timur, kan? Jadi memang anu pemandangan terhadap dunia tinggi sekali. Jadi si Jacques Vergès bilang, “Kawan ketua, kawan ketua baru pulang dari Aljazair, apa yang kawan ketua sarankan, anjurkan kepada kawan-kawan Aljazair?”60  Dia minta, jadinya, dia meren- dahkan diri, minta kepada Aidit, sebagai ketua PKI yang dia anggap lebih senior dari dia.

Aidit menggambarkan begini. “Perhatikan,” matanya merah. Aidit kan biji matanya seakan-akan keluar, dia anu sekali, melotot dia, nggak pernah tidur, seakan-akan merah. “Perhatikan. Ini bukan revolusi. Ini, kalau mau dikatakan revolusi, revolusi dari atas. Ini coup d’état, bukan revolusi. Satu. Kedua, antara Boumedienne dan Ben Bella dua-duanya asal kelas yang sama: kelas bourgeoisie. Akan tapi antara yang dua ini, Boumedienne ini lebih baik. Karena pada saat berlangsung perjuangan bersenjata Ben Bella berada di penjara Paris. Yang memimpin perjuangan bersenjata di Aljazair ini Boumedi- enne. Partai kalian pengkhianat. Jadi Partai Komunis Aljazair memang mengikuti garis Khrushchev, peaceful co-existence, tidak ikut dalam perang gerilya. Yang mengibarkan tinggi panji-panji Marxisme, adalah si nasionalis ini, bourgeoisie ini. Jadi dia lebih baik dari Ben Bella.”

“Tetapi, jangan anggap otomatis Aljazair bergerak ke kiri. Karena Boumedienne inilah yang menjalankan Marxisme. Apa yang terjadi di Aljazair hanya jadinya  lahirnya satu momentum yang bisa menggerakkan Aljazair lebih ke kiri. Asal ada syaratnya, kawan-kawan menggunakan momentum ini. Saya baru pulang dari Aljazair. Kota indah.” Memang indah. “Kawan Jacques segera pulang. Jangan ada tembok yang bersih. Jangan ada jalan raya tanpa spanduk [dengan slogan]: ‘Dukung coup d’état Boumedienne.’ Begini, istilah- nya: ‘Dukung Boumedienne.’ Jadikan, “Biar rakyat merasakan ini coup d’état mereka. Jadikan coup d’état rakyat. Turun ke jalan.” Itu intinya yang saya tangkap.  … “Jadikan ini milik rakyat.” Dia [Aidit] tidak keberatan gerakan dari atas. Tapi segera jadikan gerakan rakyat.61

Mengikuti cerita Isak, mungkin saja melihat dukungan Aidit terhadap kup Boumedienne sesuai dengan kesetiaan Aidit kepada teori Leninis. Kup itu sendiri bukanlah perkembangan positif bagi kaum kiri Aljazair atau bagi garis Tiongkok dalam gerakan komunis internasional. Tapi ia mempunyai kemungkinan menjadi positif karena Boumedienne lebih progresif ketimbang Ben Bella. Kup itu memberikan kesempatan bagi kaum komunis Aljazair yang tidak menyokong garis koeksistensi damai Uni Soviet, untuk memobilisasi rakyat lebih besar dan memperoleh jalan lebih lapang menuju kekuasaan negara.

Pandangan Aidit tentang kup Boumedienne berlawanan dengan pandangan Uni Soviet. Ilmuwan Ruth First, anggota Partai Komunis Afrika Selatan yang pro-Soviet, memahami kup tersebut sebagai suatu cara untuk mencegah Aljazair bergeser lebih jauh ke kiri. Menurutnya Presiden Ben Bella telah berencana menggunakan forum Konferensi Asia Afrika untuk mengumumkan rencananya mengubah partai politik yang dipimpinnya (FLN) menjadi “sebuah partai dengan kesetiaan organik yang kokoh terhadap kaum kiri, termasuk Partai Komunis Aljazair; dengan pengawasan disiplin yang lebih keras; dan pendidikan Marxis bagi para pengurus partai dan kader-kadernya.”62 Dalam mencari basis massa yang kukuh bagi kepresidenannya, Ben Bella ingin mengubah FLN sehingga secara fungsional sama seperti Partai Komunis. Ia juga merencanakan untuk memecat Boumedienne dari kedudukannya sebagai panglima Angkatan Darat. Menurut Ruth First kup itu merupakan “putsch untuk mendahului gerakan Ben Bella.”63

Pemahaman Aidit tentang kup, apakah itu benar atau dengan informasi yang memadai atau tidak, didasarkan pada analisis politik yang praktis dan menyeluruh: ia menilai kup tersebut dengan acuan apakah kup itu akan membawa kekuasaan yang lebih besar bagi pihaknya (gerakan antiimperialis internasional dengan garis Tiongkok). Bagi Aidit kup itu tidak menunjukkan suatu paradigma baru dari segi aksi politik. Barangkali ia setidak-tidaknya sudah mengetahui tentang kup Qasim pada 1958 di Irak. Pendapat Manai Sophiaan bahwa kup Boumedi- enne mengilhami Aidit untuk memprakarsai Gerakan 30 September agaknya kurang tepat. Aidit sudah mengerti bahwa, dalam keadaan tertentu, kup militer bisa merupakan perkembangan positif. Ia tidak membutuhkan contoh Aljazair untuk mengerti hal ini. Satu sisi yang barangkali telah menjadi ilham baginya ialah dalam hal sistem penamaan. Setelah menggulingkan Ben Bella, Boumedienne menciptakan sebuah “Dewan Revolusi” yang terdiri dari dua puluh tiga orang. Istilah itulah yang barangkali menjadi sumber penyebutan “Dewan Revolusi” dalam G-30-S.

Pemahaman penting yang timbul dari penyelidikan terhadap pandangan Aidit mengenai kup Aljazair ini dikemukakan oleh Joesoef Isak, “Aidit tidak punya keberatan apa pun terhadap gerakan dari atas, asalkan gerakan itu segera diubah menjadi gerakan rakyat.” Menjadi masuk akal jika kita menduga Aidit memahami bahwa semacam aksi militer di Indonesia bisa menciptakan situasi yang lebih baik bagi per- kembangan PKI pada 1965. Tentu saja tujuan akhirnya bukanlah Negara di bawah pimpinan militer, melainkan negara di bawah pimpinan PKI. Aksi militer bisa menjadi jalan sementara yang berguna untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

KONTRADIKSI INTERN POPULISME REVOLUSIONER

Gagasan Aidit tentang bagaimana sebuah kup militer dapat ditransfor- masikan menjadi gerakan rakyat bisa membantu menjelaskan arti dekrit G-30-S tentang Dewan Revolusi. Gerakan 30 September dimaksudkan sebagai operasi militer yang dipimpin oleh sebuah program politik re volusioner – program yang tentunya di bawah pengawasan Aidit. Inilah bidang keahlian dia. Kemungkinan besar tujuan semula G-30-S bukan untuk mendemisionerkan kabinet Sukarno. Baik Iskandar Subekti maupun Munir membenarkan bahwa Aidit membicarakan gagasan Dewan Revolusi dengan anggota-anggota Politbiro tertentu dalam Agustus dan September 1965. Munir, mantan anggota Politbiro dan ketua federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI (SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dalam pledoinya di depan siding 1973 mengatakan bahwa Aidit pernah memberi penjelasan tentang peranan Dewan Revolusi kepadanya, “Sebelumnya perlu dijelaskan apa yang dikemukakan oleh D.N. Aidit pada saya bahwa ‘Dewan Revolusi’ merupakan organisasi tandingan Dewan Jenderal dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong untuk mempercepat proses pembentukan Kabinet Nasakom.”64  Perhatikan, bahwa Dewan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kabinet yang ada, tetapi sebagai katalisator untuk pengubahan komposisinya. Subekti dan Munir berpendapat, Dewan hanya diciptakan sebagai semacam kelompok penekan terhadap peme- rintah pusat. Sudisman mencatat bahwa Dewan Revolusi tidak terdiri dari “tokoh utama Nasakom.”65 Kita bisa berasumsi bahwa seandainya Aidit telah merencanakan bahwa dewan serupa itu akan menggantikan kabinet yang ada dan mengambil semua kekuasaan negara, ia tentu akan memilih tokoh-tokoh yang lebih penting untuk itu. Tampaknya gagasan pendemisioneran kabinet baru timbul pada pagi hari 1 Oktober itu saja, begitu Sukarno menolak memberikan dukungan bagi kelanjutan G-30-S. Teks Dekrit No. 1, yang telah ditulis sebelumnya, boleh jadi diubah pada detik terakhir.

Ada sebuah preseden untuk Dewan Revolusi. Dewan-dewan revolusi yang dibentuk oleh kolonel-kolonel pemberontak pada 1957-1958 di Sumatra dan Sulawesi semula menuntut perubahan dalam hal komposisi pemerintah pusat (maksudnya, pemulihan kekuasaan Hatta) dan dalam hal hubungan antara Jakarta dengan provinsi-provinsi. Dewan-dewan ini awalnya tidak menuntut kemerdekaan provinsi-provinsi yang menjadi basis gerakan mereka. Seruan mereka untuk kemerdekaan timbul bela- kangan (seperti yang akan saya bahas dalam bab 6).

Dalam merumuskan Dewan Revolusi Aidit tidak merencanakan untuk segera menetapkan PKI sebagai partai yang berkuasa. Ia ingin meneruskan paradigma Nasakom yang sama, sebagaimana sudah ditetap- kan oleh Sukarno. Begitu kekuatan militer yang mendukung unsur-unsur antikomunis di dalam pemerintahan sudah dibersihkan, paradigma Nasakom akan berjalan lebih lancar untuk unsur “kom,” yang tidak lagi perlu selalu merasa takut akan ditindas. Daftar empat puluh lima orang anggota yang diajukan G-30-S untuk Dewan Revolusi tingkat pusat selalu kelihatan aneh karena memasukkan tokoh-tokoh yang sangat beragam. Tapi daftar itu dimaksudkan untuk mencerminkan spektrum politik lintas penampang yang luas. Tujuan G-30-S adalah sebuah pe- merintahan koalisi di mana PKI akan mempunyai kebebasan bergerak lebih besar, bukan sebuah negara yang dikuasai PKI semata-mata.

Strategi PKI sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan pada 1951 ialah “front persatuan nasional.” Dalam rumusan Kongres V pada 1954, kongres kunci dalam sejarah PKI, partai berniat membangun persekutuan antara “kelas buruh, tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional.” Perseku- tuan ini akan melawan kaum imperialis, bagian dari borjuasi yang bekerja sama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Apa pun retorika kaum Marxis-Leninis, program partai, secara tegas bersifat populis: yang diperhitungkan sebagai subjek revolusioner ialah “rakyat Indonesia” secara keseluruhan. Program itu tidak mendorong kepentingan sektarian kaum tani dan buruh saja. Tujuan akhirnya ialah apa yang disebut “demokrasi rakyat,” yang di dalamnya tersedia cukup ruangan untuk “kapitalisme nasional.”66

PKI tidak terlalu berbeda dari partai-partai komunis pasca kolonial lainnya yang mendahulukan nasionalisme di atas sosialisme. Seperti partai-partai lain itu juga, PKI menghadapi tarik-menarik antara retorika revolusionernya dan program populisnya. Sebelum 1965 tarik-menarik ini tidak terlalu mencuat karena program front persatuan partai berjalan dengan sangat baik: keanggotaan meningkat pesat, kepimpinan partai tetap bersatu (bahkan sesudah adanya perpecahan Tiongkok-Soviet), dan Presiden Sukarno menggalakkan kebijakan populis yang serupa. Penekanan  pada  persatuan  nasional  dalam  menghadapi  imperial- isme membuahkan keuntungan tersendiri ketika imperialisme terus membayang di perbatasan-perbatasan negeri (perhatikan kampanye Irian Barat dan konfrontasi mengganyang Malaysia) dan menjadi ancaman yang berandang (perhatikan dukungan CIA terhadap pemberontakan PRRI/Permesta; lihat bab 6). Strategi PKI tampaknya sangat bersesuaian dengan kondisi politik Indonesia saat itu.

Namun demikian tarik-menarik antara retorika dan program tersebut tidak berhasil dilampaui. Pada 1965 retorika partai kadang- kadang terlalu sektarian, sedemikian jauh sehingga borjuasi kecil di desa dipandang sebagai musuh. PKI menggalakkan kampanye mengganyang

“tujuh setan desa”: tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat.67 Walaupun masih dalam logika populisme (ada tuan tanah baik dan tuan tanah jahat, penguasa jahat dan penguasa baik), penggunaan slogan-slogan itu cenderung membuat banyak orang menjadi cemas kalau-kalau dirinya akan dicap sebagai setan. Arus sektarianisme serupa itu tidak perlu- perlunya sudah menimbulkan kebencian pihak-pihak yang berpotensi menjadi sekutu dalam strategi front persatuan.

Pada awal 1960-an Aidit berusaha membawa teori Marxis-Leninis partai menjadi sejalan sepenuhnya dengan praktik populis PKI. Aidit dan beberapa ideolog partai mengembangkan suatu teori yang mereka sebut “teori dua aspek kekuasaan negara”: satu aspek “pro-rakyat” dan aspek lain “anti-rakyat.” Tugas PKI ialah menyokong unsur-unsur prorakyat untuk melawan unsur-unsur yang antirakyat di dalam pemerintah.68

Para pemikir partai berpendapat bahwa teori mereka, walaupun disusun tanpa analisis kelas tentang kekuasaan, merupakan pembaharuan yang sah dalam tradisi Marxis-Leninis. Sugiono, guru sekolah teori milik partai (Akademi Aliarcham) menulis sebuah tesis tentang “dua aspek kekuasaan” dan berharap tesis itu akan disahkan suatu lembaga resmi dari negara komunis. Ia menyerahkan tesisnya untuk meraih gelar akademik di sebuah universitas di Korea Utara tapi ia kecewa karena para ideology Partai Komunis di Pyongyang menolaknya sebagai tidak-Marxis.69

Walaupun diskusi-diskusi teori tentang “dua aspek kekuasaan negara” tampaknya tidak meluas sampai di luar Comite Central, Aidit sering mengemukakannya baik dalam pidato-pidato maupun tulisan-tulisan- nya. Pada 1963, misalnya, sebuah pernyataan Politbiro menegaskan, bahwa “aspek [kekuasaan negara] prorakyat sedang terus-menerus berkembang dan mengambil inisiatif dan ofensif, sedang aspek antirakyat, walaupun lumayan kuat, sedang terus didesak dikurung tanpa ampun di sudut.”70

Teori “dua aspek kekuasaan negara” dapat membantu menjelaskan mengapa Aidit bersedia mendorong aksi dengan pasukan tentara. Menurut teori itu, beberapa prajurit dan perwira di dalam tubuh tentara Indonesia ada yang prorakyat dan ada beberapa lainnya yang antirakyat. Tugas sebuah revolusi, menurut pandangan Aidit, adalah mendukung personil militer yang prorakyat dan menggunakan mereka sebagai katalisator untuk mengubah seluruh negara menjadi prorakyat. Aidit tidak bekerja dengan logika pemberontakan militer atau kudeta– paradigma-paradigma baku yang digunakan para pengamat dalam usaha memahami peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan tersebut merupakan semacam persilangan: ia merupakan kup sebagian yang, pada taraf tertentu kemudian, melahirkan revolusi sebagian. Aidit mendukung tentara prorakyat, supaya mereka bisa menyingkirkan perwira-perwira komandan mereka yang antirakyat, sekaligus memaksakan pembentukan sebuah kabinet koalisi baru. Dua perkembangan ini akan membuka ruang politik baru bagi partai untuk mengembangkan diri dan memperoleh kekuasaan yang lebih besar.

MEMAHAMI EDITORIAL HARIAN RAKJAT

Edisi surat kabar PKI yang terbit pada Sabtu, 2 Oktober 1965, memuat berita utama dengan tajuk terpampang selebar halaman surat kabar, “Letkol Untung, Komandan Bataljon ‘Tjakrabirawa’ menjelamatkan Presiden dan RI dari kup Dewan Djendral.” Anak-judul yang tertera langsung di bawahnya berbunyi, “Gerakan 30 September se-mata2 gerakan dalam AD.” Dari tajuk berita utama itu saja sudah kentara bahwa pimpinan PKI mendukung G-30-S sambil menjaga jarak darinya. Sebuah editorial singkat berisi dua puluh baris yang terselip dekat sudut kiri bawah halaman pertama, langsung di bawah berita tidak penting tentang sebuah konferensi pers oleh kementerian luar negeri Republik Rakyat Tiongkok di Beijing, mengulangi pernyataan berita utama, bahwa G-30-S adalah usaha terpuji untuk menyelamatkan presiden dan merupakan urusan intern Angkatan Darat, “Kita Rakjat memahami betul apa jang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakan- nja jang patriotik itu. Tetapi bagaimanapun djuga persoalan tsb. adalah persoalan intern AD. Tetapi kita Rakjat jang sedar akan politik dan tugas2 revolusi mejakini akan benarnja tindakan jang dilakukan oleh Gerakan

30 September untuk menjelamatkan revolusi dan Rakjat.”

Bahasa editorial yang janggal – dua “tapi” dalam satu baris dan

“bagaimanapun djuga persoalan” yang tidak runtut  – memberi kesan

Gambar 6. Kartun ini terbit dalam surat kabar PKI edisi hari kemerdekaan untuk memperingati hari jadi republik yang ke-20. Gerakan sayap kiri meninju, menendang, dan menebas di sepanjang perjalanannya dari tahun ke tahun untuk menghancurkan kaum imperialis dan antek-antek  mereka  di  dalam  negeri.  Gambar  terakhir  melukiskan  rakyat  yang  bersatu di  belakang  prinsip-prinsip  Sukarno  (Panca  Azimat  Revolusi),  menghantam  pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dan menjebol “kapitalis birokrat” Indonesia dan “setan-setan desa.” Semboyannya berbunyi “Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang.”

Sumber: Harian Rakjat, 17 Agustus, 1965.

penulisnya berusaha menegaskan bahwa dukungan PKI terhadap G-30-S tidak berarti partai terlibat di dalamnya. Di sepanjang bagian bawah halaman depan terbentang karangan khas tiap Sabtu berupa tujuh petak kartun yang menggambarkan perkembangan hari ke hari gerakan kiri selama sepekan sebelumnya. Petak gabungan untuk Kamis dan Jumat (30 September dan 1 Oktober) memperlihatkan kepalan tinju Gerakan 30  September  menghantam  wajah  Dewan  Jenderal.  Kartun  pada petak berikutnya untuk Sabtu melukiskan sebuah adegan yang lebih mengerikan: jenderal-jenderal, dengan dolar-dolar Amerika Serikat dan kuitansi-kuitansi CIA berhamburan dari saku-saku mereka, dilemparkan oleh seorang prajurit berbadan kekar dan tegap ke lautan pasak besi terpancang.

Yang janggal dari halaman depan Harian Rakjat ini adalah penyiarannya setelah G-30-S di Jakarta sudah dikalahkan. Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah sudah mengeluarkan perintah harian pada 1 Oktober pukul 18.00 yang melarang terbit semua surat kabar selain dua surat kabar milik tentara. Tentara Suharto sudah menguasai kembali stasiun radio kira-kira pada pukul 19.00 dan menyiarkan kutukan terhadap G-30-S pada sekitar pukul 20.45. Mengapa para redaktur Harian Rakjat menentang larangan terbit oleh tentara, hanya untuk menyiarkan pernya- taan dukungan terhadap aksi yang gagal? Kantor surat kabar ini terletak

di daerah Pintu Besar Selatan, kira-kira setengah mil dari Lapangan Merdeka. Wartawan surat kabar ini tentu mengikuti kejadian sepanjang hari itu, dan mengetahui bahwa G-30-S di Jakarta sudah hancur.

Benedict Anderson dan Ruth McVey menduga Angkatan Darat pasti sudah merebut kantor Harian Rakjat pada Jumat malam. Ketika itu militer sudah mencurigai, bahwa PKI mempunyai peranan tertentu di dalam G-30-S (mengingat para sukarelawan yang ditangkap di gedung telekomunikasi adalah pemuda-pemuda dari Pemuda Rakjat). Agar edisi Sabtu dapat terbit, pastilah edisi itu sudah dicetak dan didistri- busikan sebelum tentara datang, atau dicetak dan didistribusikan ketika para perwira militer sudah menduduki kantor. Anderson dan McVey cenderung pada kemungkinan pertama karena edisi Sabtu Harian Rakjat barangkali sudah dicetak pada Jumat sore. Di kebanyakan kantor pada masa itu para karyawan hanya bekerja setengah hari setiap hari Jumat. Ilmuwan-ilmuwan Cornell ini menduga edisi Harian Rakjat 2 Oktober terbit sebelum redaksi yakin bahwa G-30-S sudah gagal.71

Gambar 7. Kartun ini muncul di bagian bawah halaman depan surat kabar Harian Rakjat

Sabtu, 2 Oktober 1965.

Apa yang terjadi pada malam hari 1 Oktober 1965 di kantor Harian Rakjat? Seorang mantan wartawan surat kabar ini, Martin Aleida, teringat pada percakapan antara dirinya dan seorang anggota redaksi yang malam itu ada di kantor.72  Aleida sendiri saat itu ada di luar kota. Ia dikirim belajar di sekolah partai di Semarang kira-kira dua bulan sebelumnya. Ia berhasil selamat dari pembantaian 1965-1966 dan pemenjaraan selama beberapa tahun. Begitu keluar penjara, ia kebetulan bertemu salah seorang dari kawan-kawannya, Wahyudi, yang menjadi anggota redaksi senior di Harian Rakjat pada 1965. Menurut cerita Wahyudi, serombongan tentara datang di kantor sekitar pukul 23.00 dan menuntut agar surat kabar ditutup. Wahyudi dan anggota redaksi lainnya menolak, dan bersikeras mereka bersedia menutup hanya jika para tentara ini bisa menunjukkan perintah tertulis kepada mereka. Tentara-tentara itu tidak menduduki kantor, mengusir staf kantor dengan paksa, atau mencampuri urusan penerbitan. Kantor tetap bekerja seperti biasa.

Menurut Aleida, Wahyudi menuturkan bahwa editorial yangmendukung G-30-S sudah dikirim ke kantor surat kabar pada sekitar pukul 21.00 oleh kurir seperti biasa. Wahyudi tidak tahu siapa yang menulis editorial, tapi ia menduga Dahono, wartawan Harian Rakjat yang biasa menghabiskan hari-harinya di Sekretariat Comite Central (di Jalan Kramat Raya) untuk memperoleh informasi tentang posisi partai dalam berbagai macam masalah. Dahono bukan penulis yang baik. Ia diangkat menjadi staf Harian Rakjat oleh Comite Central karena kesetiaan yang bergelora terhadap partai dan watak penggembiranya, bukan karena keterampilan jurnalistiknya. Kalau bahasa editorial itu begitu janggal, mungkin karena itu ditulis oleh Dahono.

Aleida tidak diberi tahu apakah Harian Rakjat sudah terbit sebelum atau sesudah tentara datang. Ia ingat biasanya tenggat waktu penyerahan karangan sekitar pukul 23.00, dan surat kabar selesai dicetak sekitar pukul 1.00 atau 2.00 dini hari. Jika Harian Rakjat mengikuti pola biasa pada Jumat malam itu, militer kemungkinan sudah datang tepat saat edisi Sabtu sedang diedit dan diset.

Pertanyaan tentang keputusan partai menerbitkan pernyataan dukungan kepada sebuah aksi militer yang gagal itu tetap belum terjawab. Mungkin pada Jumat malam masih belum jelas bahwa G-30-S sebenar- nya sudah gagal. Pasukan dan sukarelawan di sekitar Lapangan Merdeka sudah dibersihkan, tapi pimpinan aksi masih berkumpul di Halim. Untung belum tertangkap. Aksi-aksi di Jawa Tengah masih berjalan. Dalam menyusun halaman depan, redaksi tidak menekankan dukungan partai terhadap G-30-S. Editorial sangat pendek, kata-katanya disusun dengan hati-hati, dan ditempatkan hampir di bawah halaman. Berita- berita utamanya melaporkan tentang gerak-gerik Untung dalam gaya yang lugas dan dengan memberi tekanan bahwa G-30-S merupakan urusan intern Angkatan Darat. Sulit dipercaya bahwa para editor atau atasan mereka di Comite Central berpikir mereka mengambil risiko dengan meneruskan penerbitan edisi itu. Mereka mungkin tidak dapat meramalkan bahwa G-30-S akan hancur begitu cepat, bahwa Angkatan Darat akan menyerang PKI dengan begitu mendadak dan kejam, dan bahwa Harian Rakjat tidak akan pernah diberi kesempatan memperbaiki posisinya dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang menyusul kemudian. Mereka mungkin tidak mengerti bahwa seluruh sistem politik yang terpusat pada Sukarno, yang bagi mereka sudah menjadi biasa, pada 1 Oktober malam itu telah diubah secara mendasar.

Gambar 8. Teks di bawah tertera “Film minggu ini,” yang menyentil kebiasaan  orang  Indonesia  menonton  film  pada  Sabtu.  Ini  film yang   mengerikan:   seorang   prajurit   tersenyum   menang   sambil menyaksikan  dua  jenderal  yang  dibiayai  CIA  jatuh  di  atas  bambu runcing. Dalam gambar judul film “De Over Val,” kata-kata Belanda untuk “serangan mendadak” (overval), diubah menjadi “De Generaals Val,”  yang   mempunyai   dua   pengertian,   yaitu  “terperangkapnya jenderal-jenderal” dan “jatuhnya jenderal-jenderal.” Kata-kata sisipan pada kartun ini dimaksud untuk pengertian yang tersebut terakhir:

“djatuhnja djenderal2.”

Setidak-tidaknya tiga mantan anggota Politbiro PKI, Sudisman, Iskandar Subekti, dan Munir, menyatakan dalam pledoinya di depan sidang pengadilan bahwa partai secara keseluruhan tidak terlibat dalam G-30-S tapi beberapa pimpinan tertentu yang tak disebut namanya terlibat  sebagai  pribadi.  Penilaian  mereka  agaknya  benar.  G-30-S tampaknya merupakan proyek pribadi Aidit. Ia percaya bahwa aksi militer yang dilakukan perwira progresif merupakan strategi paling baik untuk menyingkirkan ancaman Dewan Jenderal. Sebagai operasi militer terse- lubung, tidak satu orang pun di dalam partai diperbolehkan mengetahui seluk-beluk G-30-S kecuali beberapa orang kepercayaannya yang sebagian besar dari Dewan Harian Politbiro. Aidit melibatkan pimpinan partai secara perseorangan, seperti Njono dan Sukatno, yang mengerahkan para pemuda ke dalam pasukan sukarelawan tanpa memberi tahu mereka tentang keseluruhan operasi. Informasi disampaikan seperlunya. Tidak satu pun dari badan pimpinan resmi PKI – Politbiro, Dewan Harian, dan Central Comite – terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian

G-30-S.

Pada prinsipnya, G-30-S bisa dibenarkan dipandang dari sudut kepentingan PKI sendiri. Kontak-kontak partai dalam angkatan ber- senjata bisa digunakan dengan baik untuk membersihkan pimpinan tertinggi Angkatan Darat yang antikomunis. G-30-S berbuah kegagalan telak oleh alasan-alasan yang tidak diperhitungkan Aidit sebelumnya. Pertama, ia buta terhadap kesalahan-kesalahan Sjam. Ia menguasakan Sjam untuk memulai aksi militer tanpa mempunyai sarana yang cukup untuk memeriksa kata-kata Sjam. Saya menduga Aidit tidak menyadari bahwa Sjam telah memaksa para perwira militer untuk bergabung dan mengelabui mereka agar berpikir bahwa PKI akan menjamin keberhasilan aksi. Saat menghubungkan Aidit dengan para perwira, Sjam merancukan pemahaman mereka akan satu sama lain.

Kedua, Aidit barangkali sebelumnya tidak mempelajari dengan baik bahwa Angkatan Darat disusupi dari ujung ke ujung oleh agen-agen ganda, dan bahwa jaringan-jaringan pribadi di dalam Angkatan Darat saling-silang dengan kesetiaan politik para perwira. Aksi apa pun oleh “para perwira progresif ” sangat rentan terhadap pengkhianatan. Untung dan Latief, dua perwira kunci yang tetap bersedia bekerja sama dengan Sjam, bahkan ketika yang lain-lain mengundurkan diri, mengira bahwa Suharto adalah sekutu mereka.

Ketiga, mengingat risiko yang terlekat dalam sebuah aksi militer, keterlibatan Aidit memerlukan tameng pengelakan yang jauh lebih besar dan masuk akal; ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri dan partai apabila terjadi kegagalan. Kalau saja ia menjauhkan diri dari Halim dan memutuskan untuk tidak pergi secara diam-diam ke Jawa Tengah, ia barangkali akan tampil lebih meyakinkan ketika menyatakan partai tidak terlibat.

Keempat, Aidit telah mengembangkan sebuah teori populis yang memuat gagasan bahwa kup militer bisa berkembang positif jika kup militer itu mempunyai program revolusioner dan didukung oleh massa rakyat. Ia dan Sjam menyisipkan kandungan politik ke dalam G-30-S – Dewan Revolusi, istilah yang dipinjam dari Aljazair sebagai preseden. Agenda politik ini menaruh beban terlalu berat terhadap apa yang, bagaimanapun, merupakan sebuah operasi militer sangat terbatas, yaitu menculik pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Aidit terperangkap dalam balam-balam populisme untuk bisa mengenali kesalahan strategis dalam memanfaatkan militer bagi tujuan-tujuan politik. Gerakan 30 September tidak diorganisasi sebagai sebuah kup, tidak pula dipimpin oleh seorang perwira militer (seperti kup-kup yang berhasil yang dikenal Aidit, misalnya kup Qasim di Irak pada 1958 dan kup Boumedienne di Aljazair pada 1965). Agenda politik telah mencemari aspek-aspek yang murni bersifat militer dalam G-30-S. Rencananya untuk mencapai keberhasilan bertumpu pada usaha mendapatkan persetujuan dari Sukarno; presiden akan memastikan bahwa para perwira lawan tidak akan melakukan serangan balasan. Gerakan 30 September tidak dirancang untuk berhasil atas dasar kekuatan murni militernya sendiri.

Penjelasan saya tentang peranan PKI dalam G-30-S tidak memberi pembenaran terhadap versi rezim Suharto yang menuduh PKI sebagai dalang. Partai sebagai lembaga tidak bertanggung jawab. Hanya dua orang dalam partai, Aidit dan Sjam, yang bertanggung jawab meng- organisasi G-30-S. Seperti dinyatakan Sudisman, badan-badan formal pembuat keputusan dalam partai hanya bertanggung jawab dalam arti bahwa mereka memberi Aidit terlalu banyak jalan simpang untuk bekerja sendiri.

CATATAN

1  Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 9, 11. Saya mengutip versi yang tersedia dalam beranda warta berikut http://www.geocities.com/cerita_kami/g30s/index.html. Versi ini dalam bentuk file pdf yang bernomor halaman. Dokumen yang sama juga tersedia tanpa nomor halaman di beranda warta yang berbeda: http://www.marxists.org/indonesia/indones/ sudisman.htm

2 Sudisman juga  penulis utama dokumen yang beredar pada September 1966 atas nama Politbiro: Tegakkan PKI jang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia: Otokritik Politbiro CC-PKI. Dokumen ini baru-baru ini diterbitkan ulang bersama dengan Uraian Tanggung Djawab: Sudisman, Pledoi Sudisman; Kritik-Otokritik.

3 Ia menulis, “Saja pribadi terlibat dalam G-30-S jang gagal.” Dan, “tokoh-tokoh PKI terlibat langsung dalam G-30-S.” Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 9, 18.

4 Ibid., 17.

5 Ibid., 17.

6 Ibid., 18

7 Ibid., 12.

8 Ibid., 12.

9 Ibid., 12.

10 Ibid., 17.

11 Ibid., 26, 29.

12 Ibid., 26.

13 Ibid., 32.

14 Ibid., 48.

15 Ibid., 17.

16 Ibid., 49. Dengan menumbangkan monarki yang ditopang Inggris, kup Qasim menggugah pemberontakan rakyat. Timbul demonstrasi-demonstrasi besar di jalan-jalan, upaya pengorganisasian serikat buruh, dan banyak penerbitan baru. Partai Komunis Irak (ICP) menyambut kup dan memperoleh kebebasan bergerak secara legal. Tapi para penggerak kup di tubuh militer segera menindas pemberontakan rakyat itu dan tenggelam dalam persaingan-persaingan di antara mereka sendiri (Tripp, History of Iraq, 148-192). Untuk uraian yang lebih rinci tentang kup 1958 dan hubungan Partai Komunis Irak dengannya, lihat Batatu, Old Social Classes, 789-807.

17  Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 47. Di saat lain dalam persidangan untuknya, setelah Sjam diajukan sebagai saksi, Sudisman menyatakan, “Walaupun saya sendiri tidak mengetahui, tapi itu dilakukan kawan saksi Sjam atas instruksi kawan Aidit dan saya pun melakukan instruksi dari kawan Aidit, maka dari segi tanggung djawab saya ambil oper semua tanggung djawab ini semua.” Transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, siding 8 Juli 1967.

18 Pada persidangannya Sudisman menyebut Supardjo sebagai contoh jelas seorang perwira Angkatan Darat progresif yang menentang pimpinan tertinggi angkatannya. Ia mengutip keterangan Supardjo di depan mahkamah (dalam sidang Mahmilub untuk Supardjo) sebagai bukti bahwa G-30-S merupakan urusan intern militer (Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 31-33). Sudisman tidak mungkin bisa mengutip analisis rahasia Supardjo (lihat Lampiran 1) untuk membuktikan pokok pikiran ini. Analisis Supardjo, yang barangkali sudah dibaca Sudisman, menyatakan bahwa G-30-S bukanlah masalah intern militer.

19 Lihat Lampiran 2.

20 Hasan, “Otobiografi,” 32.

21 “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono.

22 Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,” 9.

23 Dalam pledoinya pada 1972 Subekti menyatakan bahwa tanggal rapat itu 28 Agustus (“Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,” 8). Tapi dalam analisisnya pada 1986 tentang G-30-S, ia menyebut tanggal rapat itu 27 Agustus (“G-30-S Bukan Buatan PKI,” 3). Munir, dalam pleidoinya pada 1973, menyebut tanggal rapat 27 atau 28 Agustus (Munir, “Membela Kemerdekaan, Demokrasi, dan Keadilan,” 13-15).

24 Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,” 11.

25 Ibid., 9.

26 Dokumen ini diperoleh Hersri Setiawan dari Jusuf Ajitorop di Beijing. Sekarang tersedia di dalam koleksi dokumen-dokumen yang dinamai “Indonesian Exiles of the Left [Eksil Indonesia dari Gerakan Kiri],” disimpan Setiawan di badan arsip International Institute of Social History [Institut Sejarah Sosial Internasional] di Amsterdam. Dokumen tak berjudul ini terdiri dari enam bagian dengan judul masing-masing. Saya hanya mengambil dua bagian daripadanya: bagian pertama, yang berjudul “G-30-S Bukan Buatan PKI,” dan bagian keempat, yang berjudul “Kata Pendahuluan.”

27 Subekti, “Kata Pendahuluan,” 1.

28 Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI,” 2.

29 Ibid., 12.

30 Ibid.

31 Wawancara dengan Oey Hay Djoen, 24 Januari 2002. Sebuah buklet yang diterbitkan sendiri pada 1979, atas nama CC PKI juga menyatakan bahwa Aidit secara umum menutup diri dari pimpinan partai yang lain dalam minggu-minggu sebelum G-30-S, “Kawan D.N. Aidit dan beberapa Kawan di dalam Dewan Harian Politbiro CC PKI bahkan membatasi diri hanya dalam persetujuan dan dukungannya terhadap aksi-aksi…” (Comite Central PKI, Jawaban PKI Kepada Kopkamtib, 9). Yang disebut “beberapa kawan” adalah  Njono, Subekti, dan Hutapea. Buklet itu tidak terlalu akurat dalam menyebut posisi ketiga tokoh ini di dalam partai: hanya Hutapea yang di Dewan Harian Politbiro walaupun Subekti, sebagai panitera Dewan Harian, bisa dianggap sebagai anggota. Njono anggota Politbiro, tapi bukan anggota Dewan Harian. Saya tidak tahu siapa di antara pimpinan PKI yang masih hidup yang berbicara atas nama Central Comite yang secara mendasar sudah dihancurkan pada akhir 1970-an. Pengarang atau para pengarang anonim ini menempuh garis pro-Uni Soviet dan mengutuk G-30-S sebagai akibat dari kecenderungan Maois Aidit dan lingkarannya. Subekti secara selintas menyebut dalam dokumen rahasianya pada 1986 bahwa Ruslan Wijayasastra, sesama kawannya di penjara Cipinang, adalah Ketua Central Comite. Subekti pastilah bukan pengarang buklet itu karena dalam dokumennya tahun 1986 ia mengkritik Aidit dari sudut pandang Maois. Buklet ini tanpa bukti juga menuduh Sukarno merancang G-30-S dan minta Aidit untuk membantu melaksanakannya. Sebagian besar argumentasi dalam buklet ini dapat diabaikan sebagai spekulasi yang sengaja dirancang untuk berbetulan dengan kesimpulan dogmatik yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, buklet ini boleh jadi benar tentang beberapa hal tertentu yang dapat diperkuat dengan sumber-sumber lain, misalnya tentang Aidit yang dalam minggu-minggu menjelang peristiwa menggunakan orang-orang kepercayaannya saja.

32 Friend, Indonesian Destinies, 102. Informasi Friend berasal dari Kolonel George Benson, asisten Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk program Amerika Serikat yang mendorong para perwira Angkatan Darat agar lebih aktif dalam urusan-urusan sipil.

33 Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI,” 13.

34 Ibid., 12.

35 Ibid., 15.

36 Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,” 45-46.

37  Analisis Subekti dapat dikritik karena sifatnya yang membenarkan diri-sendiri. Ia mengecam Aidit karena bertindak sendiri dan mencela hampir setiap anggota Politbiro lainnya karena mereka tidak melawan. Tapi ia tidak mengkritik dirinya sendiri yang tidak melawan. Seperti diakuinya dalam pledoinya di depan mahkamah pengadilan, sebelum G-30-S terjadi ia semacam abdi setia Aidit. Subekti menyetujui, walau mungkin tak sepenuh- nya sepakat, strategi Aidit untuk mendahului Dewan Jenderal secara militer. Kesalahan nahas yang disadari oleh Subekti dan pimpinan Politbiro lainnya sesudah kekalahan G-30-S merupakan kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat oleh mereka.

38 Wawancara dengan Tan Swie Ling.

39 Mantan anggota Politbiro Peris Pardede mengklaim bahwa Aidit menyampaikan kepada Politbiro pada Agustus, saat menjelaskan tentang beberapa perwira progresif yang akan bertindak melawan Dewan Jenderal, bahwa strategi mendahului mempunyai keuntungan dan kerugian. Ketika ditanyai mana yang lebih baik, menunggu Dewan Jenderal bertindak atau mendahului mereka, Aidit menjawab, “Mengenai untung rugi, dua-duanja ada untung, ada ruginja.” (kesaksian Pardede, G-30-S Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono, 132). Pengakuan ini tampaknya bisa dipercaya. Kita harus membayangkan bahwa Aidit sedang menimbang-nimbang pilihannya.

40 Yani, Profil Seorang Prajurit TNI, 178; Soebandrio, Kesaksianku Tentang G-30-S, 12.

41 Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno, 394.

42 Kantor itu berada di sebuah gedung, Wisma Warta, tempat perkantoran dan penginapan untuk para wartawan asing lainnya. Gedung ini terletak di sudut yang sekarang ditempati Plaza Indonesia dan Grand Hyatt di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.

43  Nursuhud diangkat menjadi anggota Central Comite di dalam Kongres Nasional VI pada 1959 (Partai Komunis Indonesia, 40 tahun PKI, 98). Ia menulis kisah tentang perla- wanan PKI terhadap pemberontakan PRRI 1957-58 di daerah asalnya di Sumatra Barat, Menyingkap Tabir “Dewan Banteng.”

44  Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 28. Sudisman mengkritik dirinya sendiri dan pimpinan partai yang lain karena menilai secara berlebihan sifat revolusioner situasi politik pertengahan 1965. Dalam otokritik Politbiro ia menulis bahwa demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi ketika itu, seperti misalnya demonstrasi dan aksi menentang pemerintah Amerika Serikat, “masih dalam rangka tuntutan-tuntutan lunak dan reformis.” Pimpinan partai, yang dibuai oleh sukses-sukses dan dipukau oleh militansi jaman, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa revolusi sudah di ambang pintu dan mengabaikan laporan-laporan yang berbeda dengan pendapat mereka, “Pimpinan partai tidak senang kalau komite-komite daerah dan badan-badan partai lainnya melaporkan kenyataan bahwa tingkat perkembangan aksi-aksi massa belum seperti yang sudah disimpulkan” (Sudisman, Pledoi Sudisman; Kritik- Otokritik, 117-118).

45 Wawancara dengan Joesoef Isak. Kantor Chairul Saleh berhadapan dengan kali Ciliwung di tengah kota Jakarta.

46 Lev, “Indonesia 1965,” 105.

47 Transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, kesaksian Sjam, 8 Juli 1967.

48  Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 28. Istilah safe-stellen adalah kombinasi antara kata-kata Inggris dan Belanda.

49 Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum Selesai, 2:440. Sukarno juga menyalahkan G-30-S dalam hal “kelihaian subversi Nekolim” dan “oknum-oknum yang tidak benar” (Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum Selesai, 2:440). Ia tidak mengurai lebih lanjut analisisnya yang sarat teka-teki dan taksa itu.

50 Wawancara dengan Oey Hay Djoen.

51 Sophiaan, “Inspirasi dari Aljazair,” bab 2 dalam Kehormatan Bagi Yang Berhak.

52 Tentang kup Aljazair lihat Humbaraci, Algeria, 217-246, dan Quandt, Revolution and Political Leadership, 237-243. Penuturan penulis-penulis hagiografi [buku yang berisi pemujaan terhadap kebaikan orang (-orang) tertentu] Boumedienne (Francos dan Sereni, Un Algerien nomme Boumedienne, 161-179) bukannya tidak penting.

53 Karim D.P., “Tiga Faktor Penyebab G-30-S.”

54 Vergès adalah salah satu penulis sebuah buku tentang seorang perempuan yang menjadi salah satu terdakwa dalam perkara penyiksaan tersebut. Lihat Arnaud dan Vergès, Pour Djamila Bouhired.

55 Untuk informasi biografis, lihat Fejto, “Maoist in France,” dan Marnham, “One Man and

His Monsters.” Vergès lahir di Thailand pada 1925 dari ayah Perancis dan ibu Vietnam. Ia besar di koloni Perancis La Réunion, berjuang untuk Perancis dalam Perang Dunia II, dan belajar hukum di Paris selama akhir 1940-an dan awal 1950-an. Ia tetap terkenal, dengan reputasi baik maupun buruk, karena pengabdiannya sejak 1980-an sebagai pengacara untuk tokoh-tokoh Nazi, penjahat perang dan eks-diktator. Di antara orang-orang yang dibelanya adalah Klaus Barbie, Slobodan Milosevic, dan Tariq Aziz. Ia menawarkan dirinya untuk membela Saddam Hussein. Program televisi 60 Minutes [dari stasiun CBS, AS] menayangkan profil Vergès pada 25 April 2004.

56 Artikel Hindley, “The Indonesian Communist Party,” mengemukakan telaah yang berhati- hati mengenai posisi PKI dalam perpecahan Tiongkok-Soviet.

57 Fejto, “Maoist in France,” 122.

58 Dikutip dalam Humbaraci, Algeria, 242.

59 Ibid., 241-242.

60  Saya belum bisa memastikan apakah Aidit berangkat ke Aljazair. Anggota delegasi Indonesia selebihnya tidak berangkat. Karim D.P. hanya mengatakan Aidit bertemu orang- orang komunis Aljazair di Paris.

61 Wawancara dengan Joesoef Isak.

62 First, Power in Africa, 449. Orangtua First adalah anggota pendiri Partai Komunis Afrika Selatan. Lahir pada 1925, ia sudah masuk partai sejak masih muda. Ia menikah dengan Joe Slovo, yang belakangan menjadi ketua partai. Pasukan keamanan Afrika Selatan membunuh First dengan bom surat ketika ia hidup di pengasingan di sebuah negara dekat Mozambique pada 1982.

63 Ibid., 450.

64 Munir tidak menjelaskan tentang waktu dan konteks pernyataan Aidit. Kemungkinan besar pernyataan itu disampaikan pada suatu saat antara Agustus atau September 1965 (Munir, “Membela Kemerdekaan, Demokrasi, dan Keadilan,” 40). Ini contoh lain pernya- taan di depan sidang pengadilan yang bisa dipercaya karena ia bersesuaian dengan apa yang diketahui dari sumber-sumber lain.

65 Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, 18.

66 Tentang strategi front persatuan, lihat Hindley, Communist Party of Indonesia, 29-59, dan

Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno, bab 1.

67 Aidit ikut serta dalam proyek riset besar-besaran yang diorganisasi PKI pada 1964 untuk meneliti kondisi ekonomi agraria. Berdasarkan hasil riset yang telah diterbitkan ini, ia menyebut “tujuh setan desa.” (Aidit, Kaum Tani Mengganyang Setan2 Desa, 27). Sejarawan Hilmar Farid menyatakan, partai membedakan antara anggota kelas tertentu yang buruk dan yang baik atas dasar afiliasi politik yang bersangkutan: tuan tanah baik adalah tuan tanah yang mendukung PKI dan/atau Sukarno, sedangkan tuan tanah jahat ialah tuan tanah yang mendukung partai-partai politik yang menentang PKI (Farid, “Class Question

in Indonesian Social Sciences,” 177).

68 Teori “dua aspek” ini dikecam di dalam otokritik Politbiro 1966; lihat Sudisman, Pledoi

Sudisman; Kritik-Otokritik, 102-9.

69 Wawancara dengan Oey Hay Djoen.

70 Dikutip dalam Mortimer, Indonesian Communism under Sukarno, 380.

71 Anderson dan McVey, Preliminary Analysis, 132-135.

72 Wawancara dengan Martin Aleida.